2.484 Desa di Jabar Sadar Hukum

Wednesday, 4 October 2017 | 17:30:00 | Penulis : bb4 | 188 Kali dilihat

Kepala BPHN Kemenkumham, Eni Nurbaningsih menetapkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sebagai kepala daerah yang berhasil membina Desa Darkum dengan meraih penghargaan Anubhawa Sasana, di Gedung Sate, Rabu (4/10/17). by Humas Pemprov Jabar
Kepala BPHN Kemenkumham, Eni Nurbaningsih menetapkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sebagai kepala daerah yang berhasil membina Desa Darkum dengan meraih penghargaan Anubhawa Sasana, di Gedung Sate, Rabu (4/10/17). by Humas Pemprov Jabar

GESAT – Dari 5.319 desa yang ada di Jawa Barat, sebanyak 2.484 desa telah ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Mewakili Menkumham Yasona Laoli yang berhalangan hadir, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Eni Nurbaningsih menyerahkan langsung Surat Keputusan dan penghargaan kepada 2.484 Desa Darkum di Aula Barat Gedung Sate, Rabu (4/10/17).

Dalam kesempatan tersebut, Kemenkumham sekaligus juga menetapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai kepala daerah yang berhasil membina Desa Darkum dengan meraih penghargaan Anubhawa Sasana, disusul dengan bupati dan walikota dari desa yang bersangkutan.

Gubernur Aher mengucapkan terimakasih kepada Kemenkumham yang terus-menerus membimbing Jabar sehingga makin banyak Desa Darkum. Aher menyampaikan darkum memiliki arti yang sangat luas.

“Tentu saja sadar hukum dalam arti yang sangat luas, ketika masyarakat menyadari melaksanakan hukum-hukum negeri kita dan kemudian tidak melanggarnya, itu juga bagian dari sadar hukum dan tidak terjadi persoalan hukum, itu salah satunya,” ungkap Aher.

Menurutnya, dalam membangun supremasi hukum dan HAM, maka kesadaran hukum dan HAM masyarakat harus ditingkatkan dan bersinergis serta berkesimbungan.

“Diantaranya melalui berbagai program, perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan, penghormatan HAM, pelayanan hukum, pemberian informasi hukum serta penyuluhan hukum dan desiminasi HAM,” sebutnya.

“Desa sadar hukum juga dapat diartikan sebagai desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya sendiri memenuhi kriteria sadar hukum,” terang Aher.

Kepala BPHN Kemenkumham, Eni Nurbaningsih mengapresiasi karena Jabar jadi provinsi dengan Desa Darkum terbanyak secara nasional.

“Ini adalah jumlah terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia. Apresiasi tinggi kepada Bapak Gubernur dan jajarannya karena selama ini memberikan dukungan dan fasilitas kepada Kanwilkumham, sehingga dapat memudahkan tugas dan fungsi khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di desa,” kata Eni.

Ia mengungkapkan, tidak mudah untuk mencapai Desa Darkum karena harus memenuhi berbagai kriteria dan persyaratan yang sangat ketat. Menurutnya, yang tersulit adalah mempertahankan predikat tersebut karena setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi dan verifikasi.

“Jadi mohon kepada Pak Bupati, Walikota, Camat, Kades dan Lurah, jangan berbangga diri terus, tetapi harus bisa menjaga paling tidak kriteria itu tetap bisa berlangsung selamanya. Tentu saja jangan sampai kami cabut karena tidak dapat memenuhi kriteria,” pesannya.

Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk menyandang predikat Desa Darkum diantaranya, kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90% dari jumlah penduduk, tidak adanya pernikahan di bawah umur, angka kriminialtias rendah, angka kasus narkoba rendah dan tingginya kesadaran terhadap pelestarian lingkungan.

Kritetia penetapan Desa Darkum mulai tahun 2017 ini telah dilakukan perubahan sedemikian rupa, karena Kemenkumham tidak menginginkan penetapan predikat tersebut hanya dianggap sesuatu yang sifarnya formalitas.

“Kami tidak ingin seperti itu, karena itu kami sekarang menerapkan perubahan kriterianya menjadi lebih ketat lagi dengan harapan kedepannya akan ditingkatkan kualitas dalam penetapan Desa Sadar Hukum, sehingga pada waktu pemberian anugerah Anubhawa Sasana ini bukan sekedar memenuhi kriteria, tapi juga bisa mengimplementasikan semua kriteria itu sebaik-baiknya,” papar Eni.

Sampai dengan tahun 2016, dari 5.319 desa dan 643 kelurahan di Jabar, telah ditetapkan sebagai Desa dan Kelurahan Sadar Hukum mencapai 2.247, terdiri dari 1.813 desa dan 434 kelurahan.

Selain itu, berdasarkan hasil penilaian tahun 2017, telah ditetapkan pula 235 Desa Kelurahan Sadar Hukum yang baru. Terdiri dari 219 desa dan 19 kelurahan. Secara keseluruhan saat ini di Jabar terdapat 2.484 desa dan kelurahan sadar hukum, diantaranya 2.029 Desa dan 453 Kelurahan.

Pemprov Jabar sejak tanggal 27 Februari sampai 30 Maret 2017 telah melaksanakan pembinaan di 17 kota dan kabupaten kepada aparat desa dan kelurahan, dengan jumlah peserta sebanyak 850 orang. Sedangkan 10 kota dan kabupaten lainnya telah dilakukan di tahun sebelumnya.

Dalam melakukan pembinaan, Pemprov Jabar bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan dan instansi terkait lainnya. Setelah pembinaan dilanjutkan dengan penilaian di 25 kota dan kabupaten, minus Kota Banjar dan Kota Cirebon yang seluruh desa dan kelurahannya sudah ditetapkan sebagai Desa Darkum lebih dulu. Dari bulan Juni sampai Agustus 2017 bupati dan walikota menyerahkan desa yang diusulkan kepada Kemenkumham.

Berita Terkait