Ada Pasal Ujug-ujug Muncul di Sidang Buni Yani

Tuesday, 4 July 2017 | 12:30:31 | Penulis : bb7 | 160 Kali dilihat

Terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian dan UU ITE Buni Yani kembali menjalani sidang lanjutan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Selasa (4/7/17).  bb7
Terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian dan UU ITE Buni Yani kembali menjalani sidang lanjutan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Selasa (4/7/17). bb7

BANDUNG – Terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian dan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani kembali menjalani sidang lanjutan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Selasa (4/7/17).

Buni Yani datang ke persidangan sekitar pukul 09.00 WIB berkemeja batik coklat dan celana hitam. Buni Yani mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap eksepsinya.

JPU Andi Muhammad Taufik mengatakan, terhadap pasal 32 ayat dua yang dianggap muncul tiba-tiba, dijelaskan bahwa hal tersebut tidak melanggar aturan dalam KUHAP. Pasal diterapkan berdasarkan mempelajari dan meneliti berkas.

“Kita mempunyai kewenangan bahwa kita bisa menambah pasal, tapi tidak bisa mengurangi. Tidak ada masalah dalam KUHAP. Setelah mempelajari berkas perkara meneliti tenyata bisa ditambahkan pasalnya,” jelas JPU.

Andi pun mengatakan, terkait kompetensi relatif seperti yang disampaikan terdakwa dalam eksepsi adalah tidak benar. “Menyangkut kompetensi relatif bahwa MA tidak berwenang menurut kita tidak benar,” imbuhnya.

Sementara terkait kasus Ahok yang sudah inkrah, Andi menilai hal tersebut tidak bisa dikaitkan dengan kasus Buni Yani. Sebab dari UU nya pun berbeda. “Jadi ini harus tetap berjalan,” tandasnya.

Menanggapi tanggapan JPU, penasehat hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian mengatakan, poin per poin yang disampaikan sangat tidak lengkap dan tidak terurai dengan baik.

“Kita bisa lihat bagaimana hakim juga malah inisiasi untuk memberitahu ada beberapa hal yang sifatnya teknis penulisan tidak cukup sistematis dari JPU,” ungkap Aldwin.

Di persidangan pihaknya pun kembali meminta untuk diberikan hak kembali menanggapi jawaban JPU atas tanggapan eksepsinya. Namun Majelis Hakim menolak permohonan tersebut seusai dengan KUHap.

Sementara itu, Buni Yani menegaskan akan tetap pada pendirian keberatannya. Ia menilai apa sudah dieksepsikan sudah lengkap. Salah satu keberannya ialah tentang penerapan pasal 32 ayat 2 UU ITE.

“Keberatan karena tidak pernah diperiksa. Lalu dikasih tanggapan oleh JPU memang diakui oleh mereka bahwa dakwaan itu dilakukan berdasarkan resume atau intisari dari penyidikan. Nah, itu diakui oleh mereka bahwa dakwaan ini berasal dari resume. Alhamdulillah, kita dibantu oleh mereka,” ujarnya.

Aldwin sendiri berharap kedepannya putusan sela dari Majelis Hakim dapat mengabulkan eksepsi dari kliennya dan menghentikan proses peradilan tersebut. “Karena banyak hal poin-poin tidak terurai dengan cukup baik. Penolakan terhadap eksepsi kami dari JPU tidak bisa diterima,” ujarnya

Berita Terkait