Bale Kota BandungHukum

Billy Sindoro Ajukan Memori Banding Atas Putusan Hakim 3 Tahun 6 Bulan

Terdakwa kasus suap proyek Meikarta senilai Billy Sindoro saat sidang di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung.

BANDUNG – Terdakwa kasus suap proyek Meikarta senilai Rp16,1 miliar, Billy Sindoro mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung Jawa Barat.

Seperti diketahui Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung menjatuhi hukuman tiga tahun enam bulan penjara denda Rp100 juta subsider dua bulan penjara terhadap bos Meikarta Billy Sindoro karena terbukti bersalah telah melakukan suap kepada Bupati Bekasi non aktir Neneng Hasanah Yasin untuk mempercepat perizinan proyek Meikarta.

Pengacara Billy, Ervin mengatakan bahwa memori banding diajukan berdasarkan proses yang ada di persidangan tidak sesuai dengan fakta. “Alasan Pak Billy mengajukan memori banding itu karena dari proses persidangan tidak ada bukti yang menguatkan adanya unsur pemberian,” papar Ervin, Kamis (14/3/19).

Ervin menilai, saksi-saksi yang dihadirkan selama persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak membuktikan adanya pemberian uang kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah.

“Dari konstruksi dakwaan dan pemeriksaan saksi pun hampir 90 persen tidak dikenali oleh Pak Billy dan tidak ada unsur penguat terkait pemberian,” terangnya.

Seperti diketahui, Billy Sindoro selaku pimpinan pengembang Meikarta melalui PT. Mahkota Sentosa Utama bersama-sama dengan terdakwa Hendry Jasmin, Taryudi, dan Fitradjaja Purnama melakukan suap pada Juni 2017 sampai Januari 2018. Kemudian dilanjut pada Juli hingga Oktober 2018, atau setidaknya pada pertengahan 2017 hingga Oktober 2018.

Dari total suap Rp16,1 miliar itu, Billy memberikan uang itu kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin Rp10, 8 miliar dan SGD 90 ribu, Rp1 miliar serta SGD 90 ribu ke Kepala DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati, Rp1,2 miliar kepada Kepala Dinas PUPR Jamaludin, dan Rp952 juta kepada Kepala Pemadam Kebakaran Sahat Maju Banjarnahor.

Kemudian kepada Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili sebesar Rp700 juta, Daryanto? selaku Kepala Dinas LH Daryanto sebesar Rp300 juta, Tina Karini Suciati Santoso selaku Kabid Bangunan Umum Dinas PUPR ?sebesar Rp700 juta dan  E Yusuf Taufik selaku Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Bekasi sejumlah Rp500 juta.***

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker