Biofarma Suplai Vaksin ke-50 Negara Islam

Jumat, 12 Januari 2018 | 18:26:00 | Penulis : bb1 | 247 Kali dilihat

Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk "Imunisasi, Difteri, dan Gerakan Antivaksin”, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (12/1/18). by Biofarma
Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Imunisasi, Difteri, dan Gerakan Antivaksin”, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (12/1/18). by Biofarma

JAKARTA – Sebanyak 136 negara telah menggunakan vaksin dari PT Biofarma, di mana 50 diantaranya adalah negara Islam. Dirut PT Biofarma Juliman menyatakan Biofarma satu-satunya produsen vaksin di Indonesia sampai saat ini dengan kualitas yang tinggi.

“Produk kami sudah mendapatkan pengkauan WHO (World Health Organization),” kata Juliman dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Imunisasi, Difteri, dan Gerakan Antivaksin”, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, dirilis Humas Biofarma, Jumat (12/1/2018).

Kendati demikian, lanjut Juliman, PT Biofarma tidak mendahulukan ekspor vaksin, jika memang di dalam negeri lebih membutuhkan. Seperti saat ini di mana Pemerintah sedang serius dalam menangani Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait penyakit Difteri.

“Kami Biofarma tidak mendahulukan ekspor. Kami malah menunda (ekspor) ke UNICEF dan bilateral untuk menyediakan vaksin ke dalam negeri. Begitu kebutuhan meningkat, kami menambah hari kerja, dari tadinya lima hari menjadi tujuh hari kerja, khusus untuk menyediakan vaksin untuk dalam negeri,” ungkapnya.

Juliman pun memastikan sebelum vaksin yang diproduksi PT Biofarma dijual, akan diuji terlebih dahulu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Apabila belum mendapatkan sertifikat dari BPOM, maka vaksin tersebut tidak bisa dijual.

Oleh karena itu, Juli menegaskan vaksin produksi PT Biofarma berkualitas dan aman bagi masyarakat. “Kalau belum dapat sertifikat lulus dari BPOM, vaksin tidak bisa dijual,” ujarnya.

Turut hadir sebagai narasumber antara lain Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Sekretaris Satgas Imunisasi IDAI Soedjatmiko, dan Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho.[]

 

Berita Terkait