Bupati Bandung Geram Soal Program Perhutanan Sosial

Friday, 4 August 2017 | 16:58:36 | Penulis : bb1 | 1477 Kali dilihat

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Bupati Bandung Dadang Naser ikutan latah dengan fenomena 'Om Telolet Om', saat kegiatan menanam pohon di Kec Kertasari, Kab Bandung, Rabu (28/12). by Akos Humas Pemkab Bandung.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Bupati Bandung Dadang Naser ikutan latah dengan fenomena ‘Om Telolet Om’, saat kegiatan menanam pohon di Kec Kertasari, Kab Bandung, Rabu (28/12). by Akos Humas Pemkab Bandung.

SOREANG – Bupati Bandung Dadang Naser tampak geram saat ditanya soal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Sebab menurut bupati program Perhutanan Sosial tersebut tidak ada kordinasi ke Pemkab Bandung. Padahal di Kabupaten Bandung sendiri ada 1.888 hektar lahan di Gunung Rakutak tepatnya di Kecamatan Ibun dan Pacet yang akan digarap menjadi permodelan Perhutanan Sosial.

“Memang sedang dikomunikasikan. Saya sendiri mempertanyakan soal program itu, konsepnya seperti apa? Karena di situ ada disebut soal retribusi lahan, seperti apa itu konsepnya? Lahan yang mana yang kena retribusi itu? Apa kontribusinya kepada masyarakat sekitar? ” kata Dadang kepada Balebandung.com di Soreang, Jumat (4/8/17).

Jangan sampai, imbuh bupati, konsep program Perhutanan Sosial itu bertabrakan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Perhutani. “Kemudian soal lahan yang dibagi area tanamannya, saya takutnya ada lahan yang dijadikan lahan pertanian sayur mayur nantinya. Ini yang berat buat kita, karena itu membahayakan lingkungan kawasan hulu,” tandas Dadang.

Bupati mengaku hingga kini dirinya belum menerima konsep Perhutanan Sosial dari Kementerian LH itu. “Intinya kita tidak dilibatkan, tidak ada kordinasi ke pemkab. Pemkab tidak dilibatkan misalnya dalam hal pengawasannya bagaimana? Masyarakat sekitar juga harus dilibatkan,” tegasnya.

Bahkan Dadang mengakui program tersebut dikhawatirkan kedepannya hanya sekadar bag-bagi lahan atau jual beli lahan. “Sebab banyak warga dari luar Bandung yang malah banyak terlibat di program itu nantinya!” kata Dadang bernada kesal .

Makanya, kata dia, program itu harus ditinjau kembali, dikomunikasikan lagi dengan masyarakat lokal dan Pemkab Bandung, karena masih banyak yang harus dipertanyakan.

“Makanya sebelum di-launching yang di Kabupaten Bandung, Pak Presiden Jokowi harus dengar apa yang terjadi di bawah. Saya yakin Pak Jokowi pasti sudah dengar, intelijennya kan jalan. Pasti beliau sudah dengar, tapi jangan sampai laporan intelijennya ABS (Asal Bapak Senang) saja! ” selorohnya.

Berita Terkait