Disnaker Kab Bandung Waspadai Masuknya TKA

Rabu, 25 April 2018 | 08:14:58 | Penulis : bb7 | 212 Kali dilihat

Kadisnakertrans Kab Bandung Uu Rukmana (tengah) berfoto bersama peserta sosialisasi Perpres TKA di Soreang, Selasa (24/4/18).

SOREANG – Dalam rangka mewaspadai masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung mensosialisasikan Penggunaan TKA bagi Perusahaan di Soreang.

Kadisnakertrans Kabupaten Bandung Uu Rukmana Alam Saksi mengatakan sosialisasi itu perlu dilakukan mengingat TKA sudah mulai marak memasuki Indonesia, termasuk ke Kabupaten Bandung. Dengan begitu, kata Uu, pihaknya menggandeng Dirjen Keimigrasian agar dalam sosialisasi itu para pimpinan personalia lebih paham dengan TKA.

“Kami melaksankan kegiatan sosialisasi ini karena dianggap penting bagi para pimpinan personalia dan HRD se-Kabupaten Bandung. Sebanyak 50 perusahaan yang kami undang dalam sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini,” terang Uu kepada wartawan, Selasa (24/4/18).

Dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA.

“Dalam Perpres ini disebutkan, penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri,” jelas Uu.

Setiap pemberi kerja TKA, menurut Perpres ini, wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh TKI, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

“TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja seperti dalam Pasal 4 ayat (1,2) Perpres ini,” tukas Uu.

Perpres ini juga menegaskan, bahwa Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama, paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja TKA pertama.

Sementara itu Sub Seksi Ijin Tinggal Dirjen Imigrasi Ian Toto mengatakan pihaknya hanya menjelaskan terkait ijin tinggal yang harus dimiliki dan dipahami oleh para pimpinan personalia. “Kami hanya menjelaskan terkait dengan ijin tinggal TKA itu saja. Yang lain-lainnya hanya kewenangan pihak Disnakertras,” terang Ian.

Dikatakannya, jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. “Dalam Perpres ini, setiap Pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk,” pungkasnya. ***

Berita Terkait