HM. Dadang Supriatna, S.Ip,M.Si; “Sistem Zonasi Sekolah Harus Diimbangi Sarana Pendidikan” Ke DPRD Jabar Agar Kaderisasi Berjalan

Sabtu, 4 Agustus 2018 | 10:47:01 | Penulis : bb1 | 341 Kali dilihat

SELAMA dua periode menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung, H. M. Dadang Supriatna, S.Ip,Msi dikenal cukup vokal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bandung yang akrab disapa Kang DS ini pun kerap menggelar reses dari satu titik ke titik lain di daerah pemilihannya untuk menampung aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan asal parpolnya, Kang DS juga berkomitmen untuk terus berkarya nyata dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik di wilayah Kabupaten Bandung khususnya di Dapil III meliputi Kecamatan Bojongsoang, Cileunyi, Cimenyan dan Cilengkrang.

Sepertinya sudah cukup bagi Kang DS untuk menduduki salah satu kursi di DPRD Kabupaten Bandung selama dua periode. Sebagai wakil rakyat, Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Bandung ini mengaku merasa bersyukur dan berbangga dapat melayani masyarakat Kabupaten Bandung.

“Untuk selanjutnya saya berniat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Jabar dengan Daerah Pemilihan Jabar 2 Kabupaten Bandung dari Partai Golkar. Saya inginkan ada kaderisisasi khususnya di Partai Golkar agar kaderisasi ini berjalan lancar,” ungkap Dadang saat ditemui Balebandung.com di kediamannya, Jalan Sapan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Jumat (3/8/18).

Apa yang akan  diperjuangkan tokoh pemuda iniuntuk Kabupaten Bandung khususnya jika ia terpilih jadi anggota DPRD Jabar? “Saya akan memperjuangkan bidang pendidikan, kemudian soal penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur, keseimbangan pembangunan di wilayah perbatasan, soal ekonomi kerakyatan, dan tentunya bidang kepemudaan,” ungkap pria kelahiran Bandung, 7 Agustus 1971 ini.

Nih, kutipan lengkap wawancara bersama mantan Kepala Desa Tegalluar selama dua periode ini;

Apa yang sedang aktual dalam pembahasan Komisi D DPRD Kabupaten Bandung saat ini?

Selama 32 tahun itu pemerintah pusat mengharapkan adanya keseimbangan dan pemerataan sarana dan prasarana (sapras) pendidikan, sehingga sekarang ini berdasar Permendikbud 13 tahun 2017, bahwa diharapkan adanya zonasi, diprioritaskan secara lingkungan siswa yang berdekatan dengan sekolah.

Cuma yang jadi persoalan bagaimana agar daerah mampu memberikan sapras pendidikan yang seimbang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ini merupakan suatu PR bagi pemda untuk membuat grand design berapa kebutuhan sekolah dasar dan menengah yang diperlukan dari masing-masing kecamatan.

Untuk hal itu, pemda harus bisa membuat anggaran secara maksimal dalam rangka menyukseskan zonasi sekolah tersebut. Karena saya melihat soal pemerataan sapras pendidikan di 31 kecamatan se Kabupaten Bandung ini masih banyak kekurangan, terutama sapras SLTA yang merupakan tanggungjawab provinsi, sementara SLTP tanggungjawab kabupaten.

Ini juga diharapkan adanya suatu pembenahan sistem maupun sapras yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Diantaranya SD dan SLTP, berapa yang sudah dan ada berapa yang dibutuhkan. Sehingga tidak ada alasan lagi nanti untuk sistem zonasi itu harus disesuaikan dengan kondisi sapras di lapangan.

Lantas, apa yang diupayakan Komisi D dalam rangka pemenuhan kebutuhan sapras pendidikan ini?

Saya akan lihat dulu berapa kebutuhan sapras di tiap-tiap kecamatan. Setelah itu kita masukkan ke Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk dimasukan ke perencanaan anggaran. Walaupun nantinya tidak akan selesai dalam jangka waktu satu tahun misalnya, tapi kita akan ada suatu prioritas untuk pembangunan itu misalkan dalam lima tahun ke depan. Sehingga tahapan-tahapan untuk mengimbangi sistem zonasi ini dapat teralisasi dalam waktu yang singkat.

Sementara yang harus disiapkan Disdik  sendiri?

Pertama, grand design yang merupakan suatu acuan untuk dilakukan pembangunan sapras yang disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Kedua, buat suatu rencana pembangunan berapa lama kebutuhan itu bisa selesai terpenuhi.

Ketiga, ada tahapan-tahapan dari tahun ke tahun ada berapa unit sekolah yang baru dibangun, tahun kedua berapa dan seterusnya, sehingga dalam lima tahun ini keseimbangan sarana prasarana di masing-masing wilayah kecamatan ini bisa terjawab dalam suatu program. Maka dari itu tahun ini juga sudah harus bisa dimulai.

Dadang Supriatna bersama keluarga

Anda sudah dua periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung, apa kesannya?

Pertama, saya memang merasa terpanggil untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat baik yang sifatnya pembangunan fisik pendidikan maupun di bidang pembangunan SDM. Dalam hal ini sekolah itu merupakan tempat untuk mencetak SDM yang harus kita lakukan secara maksimal, di samping pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian masyarakat.

Tentunya kalau saya melihat kondisi seperti sekarang ini, kita sudah sepakat bahwa setiap ada musrenbang kita kawal berikut adanya aspirasi masyarakat yang dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Itu semua kemudian dimasukan ke dalam satu program yang dirangkum Tim Perumus Anggaran Daerah (TPAD), sehingga dituangkan dalam KUA-PPAS dan dibuatkan anggaran. Sampai diserahkan kepada OPD yang bersangkutan dan pada akhirnya program itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Selama dua periode itu Anda tetap berada di Komisi D, alasannya?

Awalnya karena latar belakang saya pernah jadi Ketua KNPI Kabupaten Bandung selama dua periode, sehingga saya pikir peran serta pemuda ini sangat diperlukan dan harus dioptimalkan, dan kita tetap konsisten memperjuangkan kebutuhan para pemuda. Maka dari itu saya duduk di Komisi D dengan mitra kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), kemudan nyambung lagi dengan Disdik, Disbudpar Disnaker, Dinkes, Dinsos, BPBD, dan Kandepag.

Setelah dua periode di DPRD Kabupaten Bandung, apa yang memotivasi untuk nyaleg ke DPRD Jabar?

Salah satunya dalam rangka mencetak kaderisasi, karena saya sudah periode di DPRD Kabupaten Bandung sehingga dipandang perlu kaderisasi. Kedua, saya terpanggil dan termotivasi untuk memperjuangkan anggaran provinsi ini untuk bisa diarahkan ke Pemkab Bandung. Dalam hal ini tentunya banyak aspirasi dari Kabupaten Bandung yang harus di-cover oleh provinsi. Diantaranya kita masih harus banyak membangun Sekolah Menengah Atas sehingga ini harus diperjuangkan di tingkat provinsi.

Ketiga, mengenai pemerataan pembangunan, karena notabene Kabupaten Bandung ini sangat luas dengan 31 kecamatannya, sehingga perlu diperjuangkan secara maksimal dalam rangka untuk turut memberikan sumbangsih terhadap aspirasi masyarakat atau terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung.

Apa saja yang harus perjuangkan untuk Kabupaten Bandung?

Masih banyak yang harus diperjuangkan, antara lain mengenai jalan provisi yang ada di Kabupaten Bandung. Kedua, soal sarana kesehatan, sebab ada beberapa rumah sakit daerah di Kabupaten Bandung ini yang harus mendapat bantuan khusus dari provinsi, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bandung bisa lebih lancar dan optimal.

Ketiga, tentu karena Kabupaten Bandung ini merupakan penyangga ibu kota Jawa Barat, sehingga harus ada keseimbangan pembangunan antar batas wilayah kota kabupaten. Ini harus disesuaikan dengan tata ruang yang disepakati oleh Pemprov Jabar.

Kang DS bersama KNPI Kab Bandung

Sekarang Jawa Barat punya Gubernur baru, sebagai lagislator, apa yang diharapkan dari kepemimpinan Ridwan Kamil?

Kalau kemarin saat Pak Ridwan Kamil menjabat Wali Kota Bandung itu kan ego sektoralnya kuat. Jadi, saya harapkan Pak Ridwan Kamil saat resmi jadi Gubernur Jabar pun ego sektoralnya tentu harus mencakup Jawa Barat. Artinya kordinasi antar daerah dalam hal segala bidang ini harus cepat dimediasi dan dikordinasikan oleh Pemprov Jabar. Diantaranya di bidang pendidikan bagaimana caranya untuk menangani persoalan sistem zonasi sekolah. Sebab sistem zonasi ini ada kaitannya dengan perbatasan antar kabupaten/kota.

Kedua, untuk penanganan masalah banjir. Ini juga harus ada kordinasi secara komprehensif antar perbatasan wilayah. Ketiga, masalah pelayanan kesehatan, sehingga harus ada keseimbangan sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, agar pasien itu tidak tertumpu di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saja. Sebab selama ini di Jawa Barat itu RSHS itu sudah menjadi icon.

Nah, alangkah baiknya rumah sakit ini disebar di beberapa daerah, agar tidak tertumpu di satu titik di RSHS Bandung. Ini kan bisa disebar di beberapa kabupaten yang ada di Jawa Barat sehingga nanti ada suatu pemerataan dan tidak terjadi lagi kebingungan bagi masyarakat untuk bisa berobat atas penyakit yang dideritanya, apalagi dengan sistem BPJS sekarang ini.

Sehingga nantinya warga Cirebon atau Karawang nggak usah lagi ke RSHS karena sudah ada rumah sakit yang penangannnya selevel RSHS di daerahnya masing-masing. Artinya, harus ada peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Jawa Barat dengan pembangunan rumah sakit baru yang setingkat RSHS.

Kemudian dalam hal proses perijinan, karena ada sejumlah perijinan yang ada di bawah naungan atau kewenangan Pemprov sehingga di sini perlu dibuat sistem untuk memperlonggar perijinan agar bisa lebih direct dalam rangka mempercepat ekonomi kerakyatan yang ada di wilayah Jawa Barat.

Kalau di bidang kebudayaan di Jawa Barat, apa yang masih harus diupayakan?

Kebudayaan ini penting dan perlu disesuaikan dengan sejarah dan tradisi yang tentunya harus ada ciri yang mandiri atau karakter. Artinya, harus ada icon yang ditata agar punya ciri tersendiri bagi tiap-tiap daerah di Jawa Barat . Misalnya Depok dan Bekasi itu kan masuk Jawa Barat. Makanya harus ada ciri tersendiri dari Depok dan Bekasi itu agar punya karakteristik juga bahwa kedua daerah ini merupakan bagian dari Jawa Barat.

Kemudian Cirebon yang merupakan campuran antara Jawa dan Sunda, tapi juga harus ada ciri atau karakter khusus di Cirebon yang bisa menunjukkan bahwa Cirebon itu merupakan bagian dari Jawa Barat.

Yang tak kalah penting di bidang kebudayaan itu, pendidikan Basa Sunda harus jadi suatu muatan lokal di tingkatan sekolah menengah yang harus lebih dioptimalkan. Apalagi disinyalir bahwa anak-anak sekolah kita itu sekarang sudah tidak bisa lagi berbahasa Sunda.*** [iwa ahmad sugriwa]

BIODATA 

Nama : H. M. Dadang Supriatna, S.Ip,Msi
Kelahiran : Bandung, 7 Agustus 1971
Pendidikan :
– 2006 MSi in Magister Ilmu Pemerintahan – Universitas Langlangbuana Bandung
– 1999 FISIP, S.IP – Universitas Langlangbuana Bandung

Istri : Hj. Emma Detty Permanawati, S.Pd.i (Mantan Kades Tegalluar)
Anak :
– Ramdhan Fauzan AS
– Rifqi Wakana FS
– Wajihati Raisa FS

Pengalaman :

  • Kepala Desa Tegalluar Periode 1998-2012,
  • Ketua KNPI Kab Bandung Periode 2004-2011,
  • Anggota DPRD Kab. Bandung Fraksi Golkar 2009-2019,
  • Anggota AMPI Kab. Bandung 1999 –
  • Anggota Pemuda Pancasila 2000 -,
  • Ketua Komite Sekolah SMA tahun 2004,
  • Ketua Asosiasi Kota Baru Tegalluar 2001,
  • Ketua Kombat 2005,
  • Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Bandung 2014-2017,
  • Pengurus APDESI KAB. BANDUNG 1999,
  • Ketua DKM Masjid Jami Almunawaroh Tegalluar,
  • Ketua MPI KAB.BANDUNG 2011 s.d 2017
  • Dirut PT. KLM 1995,

Berita Terkait