Jabarmolotot.com, Inovasi Pengawasan Kinerja Pemerintah dari Hasanah

Rabu, 23 Mei 2018 | 19:25:51 | Penulis : bb1 | 133 Kali dilihat

Jabarmolotot.com

KARAWANG – Sebagai pelayan masyarakat, kinerja pemerintah acapkali dirasakan kurang optimal dan merugikan rakyat. Dibutuhkan pengawasan yang ketat, serta ketegasan seorang pemimpin dalam menindak tegas oknum pemerintah yang kurang bertanggungjawab.

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 TB Hasanuddin (Kang Hasan) mengungkapkan pihaknya sudah melakukan inovasi untuk mengatasi hal tersebut. Paslongub/wagub Tb Hasanuddin – Anton Charlyan Amanah (Hasanah) ini sudah punya aplikasi berbasis website bernama Jabarmolotot.com.

Kang Hasan menjelaskan, situs tersebut bukan sekadar aplikasi guna mengawasi kinerja pemerintah, akan tetapi juga sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat Jawa Barat.

“Kerja pemerintahan kita awasi bersama, dan ibu bapak juga bisa menyampaikan keluhan di situs Jabarmolotot.com,” kata Kang Hasan, saat bersilaturahmi dengan warga Kampung Kadumungkus, Desa Cintawargi, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Rabu (23/5/18),

Purnawirawan Jendral TNI AD itu memaparkan, situs tersebut nantinya bisa diakses oleh seluruh rakyat Jawa Barat melalui smarthphone berbasis android. Hal tersebut guna memudahkan masyarakat untuk turut mengawasi pembangunan di Jawa Barat.

“Artinya, dimanapun dan kapanpun seluruh rakyat Jawa Barat bisa mengakses Jabarmolotot.com dan melaporkannya,” terang Kang Hasan.

Mantan Anggota Komisi I DPR RI itu menegaskan, Jabarmolotot.com sebagai upaya pemerintah provinsi dalam menunjukan transparansi kerja aparatur pemerintah, agar terhindar dari perbuatan korupsi dan abai terhadap rakyat.

“Kita buka semuanya kepada rakyat, supaya tidak ada lagi pejabat yang kerjanya berleha-leha dan makan uang rakyat doang,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kang Hasan mengajak masyarakat untuk aktif memberikan saran dan aspirasinya demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Beberapa pertanyaan pun dilontarkan oleh masyarakat Cintawargi, seperti soal lapangan kerja, hingga persoalan pelayanan kesehatan.***

Berita Terkait