Bale JabarHukum

JPU Tunda Baca Tuntutan Kepada Terdakwa Kasus Bansos Tasik

BANDUNG – Jaksa dari Kejati Jabar yang menjadi JPU dalam kasus dana hibah bansos Kabupaten Tasikmalaya tahun Anggaran 2017, batal membacakan tuntutan kepada terdakwa yang merupakan mantan Sekda Kabupaten Tasikmalaya. JPU beralasan belum siap membacakan tuntutan u?ntuk sembilan terdakwa.

Sedianya, tuntutan akan dibacakan di Pengadilan? Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (25/3/19), namun di ruang persidangan, JPU meminta tambahan waktu kepada majelis hakim untuk menyusun tuntutan.

“Kami meminta waktu satu minggu lagi untuk pembacaan tuntutan karena kami masih menyusun tuntutan,” ujar jaksa Henny Maryani kepada wartawan di Pengadilan Negeri Bandung, , Senin (25/3/19).

Ketua Majelis Hakim, M Razaad pun menerima permintaan tim jaksa. Sidang tuntutan disepakati ditunda pekan depan Senin 1 April 2019.

“Karena JPU menyatakan belum siap membacakan tuntutan, sidang ditunda hingga pekan depan dan harus selesai. Karena ini berkaitan dengan penahanan para terdakwa yang berakhir pada 28 April 2019. Satu minggu harus sudah jadi (tuntutan). Nanti pembelaan dari terdakwa kami beri satu minggu untuk menyusun tuntutan,” ujar Razaad.

?Sembilan terdakwa dalam kasus ini yakni Sekda Pemkab Tasikmalaya Abdul Kodir, Kabag Kesra Setda Kab Tasik Maman Jamaludin, Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi, Inspektorat Kab Tasikmalaya Endin, PNS di bagian Kesra Kabupaten Tasikmalaya Alam Rahadian Muharam, PNS di Kesra Kab Tasikmalaya Eka Ariansyah. Lalu dari unsur non ASN yakni Lia Sri Mulyani, Mulyana dan Setiawan.

Seperti diketahui, kasus ini berawal dari Pemkab Tasik menganggarkan Rp 170 miliar dari APBD Tasik untuk 1.200 lebih penerima hibah. Namun, pencairan uang untuk 21 penerima hibah bermasalah karena para terdakwa bekerja sama memotong dana hibah untuk ke-21 penerima.

Ke -21 penerima hibah itu seharusnya mendapat dana hibah masing-masing di kisaran Rp100 juta hingga Rp 250 juta. Namun, oleh terdakwa, 90% dana hibah itu dipotong sehinga penerima hibah hanya menerima 10 persennya saja.

Berdasarkan hasil penghitungan dari Inspektorat Kab Tasikmalaya nomor : 700/ 1129/ Inspektorat tanggal 28 September 2018 dengan hasil negara mengalami kerugian mencapai Rp 3,9 miliar.

Selama persidangan, saksi dan terdakwa meyebut peran Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang saat pemberian hibah masih menjabat Bupati Tasik.

Uu yang kini menjabat Wagub Jabar sempat dua kali dipanggil oleh majelis hakim namun tidak pernah datang ke Pengadilan untuk bersaksi.

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker