Kanwil Kemenkum HAM Jabar Usut Pelesir Tahanan Lapas Sukamiskin

Senin, 6 Februari 2017 | 16:11:46 | Penulis : bb7 | 573 Kali dilihat

Kakanwil Kemenkum HAM Jabar Susy Susilawati menanggapi pemberitaan Pelesir Narapidana di Lapas Sukamiskin, Senin (6/2). by XV/bbcom.
Kakanwil Kemenkum HAM Jabar Susy Susilawati menanggapi pemberitaan Pelesir Narapidana di Lapas Sukamiskin, Senin (6/2). by XV/bbcom.

BANDUNG – Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat mengaku tidak menutup kemungkinan adanya penyimpanan prosedur keluar masuk tahanan di Lapas Kelas I A Sukamiskin Bandung.

Hal itu diungkapkan Kakanwil Kemenkum HAM Jabar Susy Susilawati menanggapi pemberitaan Majalah Tempo edisi Senin (6/2/16) tentang Pelesir Narapidana di Lapas Sukamiskin.

“Sangat bisa, bisa saja terjadi penyimpangan. Makanya untuk melakukan klarifikasi, kita akan melakukan investigasi dengan melibatkan Inspektorat Jenderal,” ungkap Susy Susilawati kepada wartawan, di Lapas Sukamiskin Jalan AH Nasution, Bandung, Senin (6/2/17).

Menurutnya pemeriksaan akan dilakukan terhadap pegawai Lapas Sukamiskin yang “bermain” dalam mengeluarkan terpidana dari balik jeruji. “Kami kan harus membuat pengusutan kepada pegawainya. Apakah benar apa yang dituduhkan Tempo tersebut. Bukan lagi mengusut (pemberitaan) Tempo benar atau tidak,” bebernya.

Mengenai pemberitaan Tempo yang menyebut Anggoro Widjojo terpidana kasus suap terkait proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan, Wali Kota Palembang Romi Herton, dan mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, memiliki akses keluar dari balik jeruji, Susy mengaku sudah mengecek kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan terkait.

“Terkait dengan pemberitaan Tempo kami sudah cek ke Pak Kalapas bahwa pada dasarnya setiap pengeluaran warga binaan, itu sesuai dengan prosedur,” tukas Susy.

Sepengetahuannya, prosedur setiap keluar masuk tahan sudah sesuai. “Selama ini kami mengetahui semuanya prosedural,” kilah Susi.

Dia menambahkan Proses invetigasi inspektorat jendaral kemenkum HAM juga akan mengusut dugaan ada pungutan Rp 5 juta sampai dengan Rp 10 juta untuk keluar dari penjara. “Yah, termasuk itu yang akan kita cek. Karena selama ini isu itu selalu muncul, tapi belum ada bukti baik pegawai maupun warga binaan. Kalaupun ada pegawai yang terbukti, tentu kita tindak tegas,” tandas Susilawati.

Menyikapi pemberitan Tempo, lebih jauh Susi menjelaskan proses pengusutan saat ini tengah berjalan. “Sudah mulai berjalan tergantung berkembangnya. Tim kami sudah mulai dan Irjen besok sudah mulai,” ungkap.

Penelusuran juga menuju rumor kepemilikan rumah dari warga binaan di sekitar LP. “Sepintas tadi mereka membantah tidak memiliki. Namun kami harus menyelidiki kebenarannya. Kalau mereka memiliki rumah, bukan urusan kami. Tapi kalau rumah itu dijadikan persinggahan, itu baru kami akan berurusan.” pungkas Kakanwil.

Berita Terkait