KUMKM Harus Kuasai TIK

Friday, 11 August 2017 | 09:23:59 | Penulis : bb4 | 88 Kali dilihat

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram didampingi Wagub Jabar Deddy Mizwar dan Kepala Dinas KUK Jawa Barat Dudi Sudrajat , saat membuka Cooperative Fair 14 di kawasan niaga Metro Indah Mall, Bandung, Kamis (10/8). by Humas Pemprov Jabar.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram didampingi Wagub Jabar Deddy Mizwar dan Kepala Dinas KUK Jawa Barat Dudi Sudrajat , saat membuka Cooperative Fair 14 di kawasan niaga Metro Indah Mall, Bandung, Kamis (10/8). by Humas Pemprov Jabar.

BANDUNG – Kepala Dinas KUK Jawa Barat Dudi Sudrajat menegaskan Cooperative Fair ke-14 merupakan ajang pameran, promosi, dan pemasaran produk kreatif unggulan Indonesia sekaligus menciptakan jaringan pemasaran yang seluas-luasnya.

“Pada tahun 2017 kita mengambil tema tentang Digitalisasi KUMKM, sebab digitalisasi koperasi dan UMKM merupakan misi kami dalam modernisasi dan revitalisasi Koperasi dan UMKM di Jawa Barat. Kita melihat perkembangan teknologi informasi komunikasi yang begitu cepat mendorong para pelaku KUMKM harus menguasai TIK,” papar Dudi saat membuka Cooperative Fair 14 di kawasan niaga Metro Indah Mall, Bandung, Kamis (10/8).

Kegiatan ini sejalan dengan program pemerintah yakni UMKM Go Online. Para pelaku KUMKM harus melek TIK dan memanfaatkan TIK untuk meningkatkan pemasaran produknya. “Semua serba cepat, serba mudah berkat TIK. Hanya berbekal teknologi dari handphone, dunia dalam gengaman. Untuk itu, pelaku KUMKM harus menguasai dan manfaatkan TIK secara maksimal,” jelasnya.

Dinas KUK Jabar saat ini berkomitmen penuh terhadap digitalisasi koperasi dan UMKM. Untuk itu, pada kesempatan ini, Dinas KUK Jabar meluncurkan marketplace beliaja.id bagi UMKM dan dikelola oleh koperasi. Selain itu, diluncurkan pula geraiumkm.com sebagai sarana UMKM untuk menampilkan produknya melaui media digital.

Selain itu, dari sisi manajemen koperasi diluncurkan aplikasi ratonline.id yang merupakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) online pertama yang dibuat pemerintah. Terakhir adalah aplikasi berbasis web untuk simpan pinjam koperasi. Namun, untuk sementara web ini hanya diterapkan di Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) mulai 12 Juli 2017.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan pihak Kementerian juga terus mendorong upaya digitalisasi dalam setiap operasionalisasi koperasi, juga digitalisasi dan sertifikasi produk-produk UMKM.

“Dunia internasional dan global, standardisasi dan sertifikasi merupakan satu alat untuk produk kita berdaya saing,” ungkap Agus.

Mendukung upaya tersebut, pihak Kementerian Koperasi dan UKM punya berbagai program, seperti memberikan hak cipta, sertifikasi halal, dan sertifikasi kesehatan dari BPOM secara gratis. Upaya lain yang ditempuh yakni kemudahan izin usaha untuk usaha mikro melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (Plut).

“Dan khusus kepada para UKM yang memproduksi dan produksinya itu ditujukan untuk ekspor, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Keuangan melakukan dukungan dengan program KITE. KITE ini Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Jadi kalau mengimpor barang atau bahan baku untuk produk ekspor itu digratiskan bea masuknya,” papar Agus.

“Misalkan contohnya ada di Jawa Barat mengimpor bahan baku untuk kerajinan, tapi hasil produknya untuk diekspor, itu bea masuknya gratis. Dan itu bisa ditanya ke Dirjen Imigrasi atau di sini bisa ditanya ke Dinas Perdagangan,” tambahnya.

Cooperative Fair merupakan pameran produk Koperasi dan UMKM yang diikuti pelaku KUMKM dari 27 kabupaten/ kota se-Jawa Barat dan 33 provinsi se-Indonesia. Tahun ini, ada 11 provinsi serta ikut dalam pameran yang digelar pada 10-14 Agustus 2017. Cooperative Fair merupakan agenda tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jawa Barat yang digelar pertama kalinya pada 23-28 Juli 2004 di Lapangan Gasibu Kota Bandung. Kegiatan ini adalah upaya meningkatkan daya saing, kreativitas, produktivitas, dan kemandirian Koperasi dan UMKM.

Cooperative Fair 2017 menghadirkan 300 pelaku KUMKM se-Jawa Barat serta pelaku KUMKM dari 11 provinsi diantaranya: Provinsi Bali, DKI Jakarta, Banten, NTT, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Aceh, dan Kalimantan Tengah. Mereka menampilkan produk makanan dan minuman, kerajinan, fashion dan aksesoris, sepatu dan tas, serta berbagai produk unggulan lainnya khas daerah masing-masing.

Berita Terkait