LKPP-Pemkot Bandung Kerjasama e-Katalog Lokal

Senin, 18 Desember 2017 | 18:38:14 | Penulis : bb4 | 307 Kali dilihat

Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil dengan Kepala LKPP RI Agus Prabowo USAI penandatanganan Nota Kesepahaman e-Katalog Lokal, di Hotel Novotel Bandung, Senin (18/12/17). by Humas Pemkot Bdg
Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil dengan Kepala LKPP RI Agus Prabowo USAI penandatanganan Nota Kesepahaman e-Katalog Lokal, di Hotel Novotel Bandung, Senin (18/12/17). by Humas Pemkot Bdg

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membentuk e-Katalog Lokal. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil dengan Kepala LKPP RI Agus Prabowo di Hotel Novotel Bandung, Senin (18/12/17).

E-Katalog merupakan inovasi LKPP berupa portal katalog produk layanan barang dan jasa yang bisa diakses secara daring. Agus Prabowo menjelaskan, e-Katalog berfungsi semacam toko daring (online shop) untuk pemerintah.

Saat ini, pemerintah telah memiliki e-Katalog nasional. Di dalamnya telah ditayangkan sebanyak kurang lebih 90.000 produk layanan barang dan jasa yang bisa diakses berbagai lembaga pemerintah, baik daerah maupun pusat.

Kali ini, LKPP akan membuat e-Katalog lokal untuk mendelegasikan pengadaan di daerah. Sudah ada tiga daerah yang membuat e-Katalog lokal, yakni DKI Jakarta, Kota Semarang, dan Kota Yogyakarta.

Inovasi e-Katalog ini berangkat dari amanat Presiden RI Joko Widodo untuk mengubah pola pengadaan menjadi lebih efektif dan efisien. Menurut Agus, e-Katalog daerah ini sangat penting karena akan merevolusi model pengadaan dan memasarkan produk-produk daerah.

Salah satu prinsip pengadaan yang termaktub di dalam amanat tersebut adalah value for money. “Cara terbaik untuk menerjemahkan value for money adalah dengan mengintervensi pasar, atau memindahkan pasar ke sistem kita,” ungkap Agus.

Sebelum ada e-Katalog, kata Agus, pola pengadaan barang dan jasa dilangsungkan melalui lelang. Cara ini dianggap paling baik dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Secara hukum betul, tetapi menurut kaidah pasar belum tentu. Lelang seringkali menjebak kita kepada penyedia yang termurah, tetapi belum tentu terbaik,” katanya. Selain itu, proses lelang seringkali memakan waktu yang lama.

Agus memaparkan, ada dua karakteristik e-katalog daerah. Pertama, komoditas lokal. Pemerintah kota akan bisa menggunakan produk-produk lokal yang sudah tayang di e-Katalog. Hal ini akan mengefisiensi biaya pengiriman. Kedua, produk lokal untuk dipasarkan nasional. Artinya, pemerintah daerah lain bisa menggunakan produk dari Kota Bandung. Hal itu tentu akan sangat potensial bagi para pengusaha lokal untuk bisa mengekspansi pasar ke seluruh Nusantara.

Para pengusaha bisa mendaftarkan produk mereka agar bisa ditayangkan di e-katalog daerah. Namun, produk tersebut tentu saja harus melalui serangkaian seleksi untuk memastikan kualitas barang dan jasa yang dipasarkan .

“Prosesnya tidak rumit tetapi perlu legalitas. Perusahaannya harus tertib ijin, pajak-pajak dan sebagainya. Produknya juga produk yang legal, barang yang sudah lulus semua persyaratan. Jadi harganya sudah diverifikasi oleh tim dari ULP (Unit Layanan Pengadaan, sekarang Balap Kota Bandung,” papar Agus.

Potensi e-Katalog

Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil adalah salah satu kepala daerah yang sangat setuju dengan adanya e-Katalog. Ia sudah merasakan langsung manfaat e-Katalog dalam proses pengadaan. Selain proses yang cepat karena tidak perlu lelang, juga efektif secara pembiayaan.

Di sisi lain, e-Katalog juga menjamin kualitas barang dan jasa yang ditawarkan. Sementara itu dalam proses lelang, menurut Ridwan, ada peluang bagi kontraktor untuk mengajukan harga semurah-murahnya namun mengesampingkan kualitas sehingga masyarakat yang jadi korbannya.

“E-katalog menjamin barang bermutu. Tidak akan ada gangguan titipan atau telepon-telepon yang mengganggu petugas pengadaan,” ujar Ridwan.

Bagi Ridwan, e-Katalog ini merupakan jawaban atas prinsip penghematan dan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. “Ini kalau bisa berlangsung ke banyak urusan, uangnya hemat, proses cepat, nggak ada gagal lelang versi manual, sehingga bisa kita belanjakan ke barang yang lebih banyak,” ungkap walikota.

Ridwan pun percaya bahwa produk-produk yang sudah ditayangkan di katalog telah melalui uji mutu yang sangat selektif. “Untuk masuk ke e-Katalog aja prosesnya rumit, nggak bisa sembarangan barang KW dan sebagainya. Harga udah paling baik, jadi kita tinggal milih seperti belanja online,” terangnya.

Saat ini, Pemkot Bandung sedang menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur e-Katalog daerah. Sudah ada tiga jenis produk yang siap untuk ditayangkan pemkot yakni jasa keamanan, jasa kebersihan, dan jasa perawatan jalan. Potensi produk lain yang bisa ditambahkan pemkot antara lain produk-produk seperti furnitur dan material bangunan.

“Seperti furniture, peralatan-peralatan rutinitas, supply aspal, paving blok, batu, yang daerah sini kan lebih murah dibanding saya lelangkan di tempat lain,” pungkas Emil.