Nih, Modal Sosial Pilgub Kata Ketua KPU Jabar

Selasa, 27 Februari 2018 | 13:36:34 | Penulis : bb1 | 133 Kali dilihat

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menyampaikan materi FGD Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang diselenggarakan Polda Metro Jaya di Hotel Falatehan Kebayoran Lama Jakarta, Selasa (27/2/18). by KPU

JAKARTA – Pilgub Jabar itu banyak tantangannya. Ada rayuan, hoax, politisasi identitas berupa SARA, dan radikalisme. Bahkan ada oknum penyelenggara pemilu yang terkena rayuan pembajak demokrasi, sehingga mau menerima gratifikasi, beredar berita-berita tidak benar, berkembang pula isu SARA, dan bahkan radikalisme.

Tapi tantangan tersebut bisa diatasi karena masyarakat Jawa Barat memiliki modal sosial, yakni komitmen terhadap nilai budaya “jaga lembur”, kaidah silih asah silih asih dan silih asuh, keberagaman dalam bingkai persatuan, persiapan dan perencanaan yang matang, serta pengalaman melaksanakan dua kali pilgub.

Saat Focus Group Discussion (FGD) Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang diselenggarakan Polda Metro Jaya di Hotel Falatehan Kebayoran Lama Jakarta, Selasa (27/2/18), Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menandaskan modal sosial itu harus digunakan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih.

“Berbekal modal sosial itu pula, KPU dan Bawaslu harus profesional, mandiri, dan berintegritas. Begitu pula peserta pemilu harus berintegritas, yakni memenangkan kompetisi dengan cara-cara yang demokratis. Sedangkan pemilih harus berintegritas dengan memiliki informasi dan wawasan yang cukup saat menentukan pilihan,” kata Yayat.

Nilai-nilai ini perlu diterapkan karena menurut Yayat Pilgub Jabar harus jadi sarana edukasi demokrasi, yakni adanya nilai-nilai yang menjadi rujukan dan pembelajaran tentang bagaimana berkompetisi dengan beradu gagasan secara damai. Demikian pula dalam peran sebagai wahana wisata politik, pesta demokrasi ini harus bisa dinikmati dan menghibur setiap orang.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya yang diwakili Kabid Hukum menjelaskan, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan jajarannya dalam mengantisipasi pilkada di wilayah Polda Metro Jaya. FGD juga dihadiri para pejabat utama Polda, Kapolres dan Kapolsek, terutama yang terlibat langsung dalam Pilgub Jabar yakni Kota Depok dan Bekasi. Narasumber lain yang ditampilkan adalah Ratna Dewi Petalolo dari Bawaslu RI dan Kompol Nur Said dari Bareskrim Polri. []

Berita Terkait