Pemkab Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana

Rabu, 14 Maret 2018 | 19:00:42 | Penulis : bb2 | 204 Kali dilihat

Bupati Bandung H. Dadang M Naser, SH,S.Ip.,M.Ip saat Musrenbang di Gedung Moch. Toha Soreang, Rabu (14/3/18).by Humas Pemkab Bdg

SOREANG – Bupati Bandung H. Dadang M Naser, SH,S.Ip.,M.Ip menandatangani Surat Keputusan nomor : 360/Kep-237-BPBD/2018 dan menyatakan status keadaan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kecang/ puting beliung pada tanggal 14 Maret 2018, di 24 Kecamatan.

Nih, 24 kecamatan yang dinyatakan tanggap darurat’ wilayah Kecamatan Ciparay, Ibun, Solokanjeruk, Paseh, Majalaya, Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang, Arjasari, Cileunyi, Pacet, Banjaran, Pangalengan, Katapang, Rancaekek, Pameungpeuk, Nagreg, Kutawaringin, Kertasari, Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu, Cimenyan, dan Kecamatan Cicalengka.

Status tanggap darurat bencana di Kabupaten Bandung ini terhitung tanggal 15 hingga 21 Maret 2018., berdasarkan analisis kondisi bencana yang terjadi selama hampir 20 hari. Bupati menerangkan, berdasarkan kajian dari beberapa elemen dan lembaga mengenai kondisi bencana yang terjadi, status siaga darurat ditingkatkan menjadi tanggap darurat bencana selama sepekan.

“Kita tetapkan status ini, supaya penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih sinergis, akses BPBD dalam hal menjalankan fungsi komando dan koordinasi lebih leluasa, pengerahan SDM, pembiayaan, penyelamatan, perijinan, pengadaan barjas, hingga operasional lainnya,” ungkap Bupati usai Musrenbang di Gedung Moch. Toha Soreang, Rabu (14/3/18).

Hal lain yang mendorong pemerintah untuk segera menetapkan status tanggap darurat , imbuh Dadang, karena sesuai kajian Forcaster BMKG, hujan masih berlangsung hingga bulan Mei, walau intensitasnya akan menurun di bulan April.

“Artinya perubahan cuaca masih ekstrim perlu diwaspadai. Kalau kata BMKG, cuaca ekstrim masih akan berlangsung hingga Mei, walau nanti di April menurun. Yang kita perhitungkan adalah dampak dan resiko dari cuaca ekstrim itu. Kita fokus pengerahan semua kapasitas yang ada, artinya dengan naiknya status ini, penanganan harus benar- benar maksimal, mulai dari assessment korban, kebutuhan, kerugian, pemenuhan air bersih, sanitasi atau toilet, pelayanan medis, pangan dan gizi serta pengelolaan sampahnya,” urainya.

Selain itu, harus dikoordinasikan juga mengenai pengerahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Karena dalam hal penanggulangan bencana, bukan saja dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja yang bekerja, di sana ada keterlibatan TNI, para penggiat kebencanaan, Basarnas, PMI, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat) perangkat wilayah serta pihak swasta.

“Semuanya harus bersinergi melakukan upaya kesiapsiagaan darurat, sehingga mampu meminimalisir potensi dampak bencana yang terjadi. Semuanya bekerja, niatkan ibadah, berempati merasakan dan ikut mengurangi penderitaan sesama, hilangkan ego sektoral, semuanya membaur sabilulungan menjadi satu dengan misi kemanusiaan,” seru Bupati. []

Berita Terkait