Pengurus KNPI Kab Bandung Tandatangani Pakta Integritas

Sabtu, 9 April 2016 | 21:30:13 | Penulis : bb1 | 1008 Kali dilihat

Para pengurus DPD KNPI Kab Bandung saat penandatanganan Pakta Integritas di Gedung KNPI Kab Bandung, Jl Adipati Agung, Baleendah, Jumat (8/4). by Rury Ramdani KNPI
Para pengurus DPD KNPI Kab Bandung saat penandatanganan Pakta Integritas di Gedung KNPI Kab Bandung, Jl Adipati Agung, Baleendah, Jumat (8/4). by Rury Ramdani KNPI

BALEENDAH – Untuk pertama kalinya, kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Bandung menandatangani Pakta Integritas di Gedung KNPI Kab Bandung di Jl Adipati Agung, Baleendah, Jumat (8/4/16).

Penandatanganan di atas materai tersebut langsung dipimpin Ketua Terpilih KNPI Kab Bandung periode 2016-2019 Galih Hendrawan didampingi tim formatur dan ratusan personil kepengurusan KNPI ke depan, pasca digelarnya Musyawarah Daerah (Musda) XIII Pemuda/KNPI Kab Bandung pada 12 Maret 2016 di Hotel Sutan Raja, Soreang.

Isi dari Pakta Integritas yang ditandatangi pengurus terpilih hasil rapat tim formatur, diantaranya yakni bersedia untuk menjalankan AD/ART KNPI sebagai pijakan aktivitas organisasi. Kedua, bersedia aktif sebagai pengurus sampai akhir masa kepengurusan DPD KNPI Kab Bandung 2016-2019, serta bersedia diberhentikan oleh pimpinan DPD KNPI Kab Bandung jika tidak dapat mengikuti tiga kali kegiatan/rapat DPD KNPI Kab Bandung secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

“Pakta integritas dinilai perlu dilakukan sebagai komitmen dan penguatan pengurus KNPI Kabupaten Bandung agar dalam menjalankan roda organisasi kepemudaannya lebih aktif lagi dan lebih berkualitas lagi. Ini merupakan panduan agar apa yang menjadi target kerja kita selama masa jabatan bisa berjalan dengan lebih baik lagi,” kata Sekretaris DPD KNPI Kab Bandung terpilih Hasbi Nazzaruddin kepada Balebandung.com, Sabtu (9/4/16).

Pakta integritas merupakan pedoman yang penting bagi suatu organisasi agar bisa bekerja secara profesional dan lebih baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak hanya sampai di penandatanganan saja, namun semua yang telah direncanakan ada evaluasi apakah sudah mencapai target atau belum. Untuk kepengurusan sendiri pada periode 2016-2019 ini, Hasbi menyebut kurang lebih ada 162 pengurus sesuai hasil keputusan tim formatur. [iwa]

Berita Terkait