Sengketa Atlet Paralimpik, Pemprov Sudah Tunaikan Komitmen

Jumat, 20 Juli 2018 | 17:21:48 | Penulis : bb1 | 256 Kali dilihat

BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan komitmen pembayaran bonus bagi atlet peraih medali pada PEPARNAS XV/2016 secara transfer langsung ke rekening tabungan pribadi atlet yang bersangkutan.

Besaran bonus sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur mengenai pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih berpretasi pada PON XIX dan PEPARNAS XV/2016 Jawa Barat.

Untuk itu, Kepala Dinas Olahraga dan Kepemudaan (Disorda) Provinsi Jawa Barat Yudha Munajat Saputra menjelaskan terkait gugatan terhadap kewajiban para atlet penerima bonus/penghargaan untuk memberikan kontribusi 25% kepada National Paralympic Commitee of Indonesia (NPCI), hal itu berada dalam ranah peraturan organisasi NPCI itu sendiri.

“Demikian juga terhadap gugatan atas tidak diikutsertakannya para atlet tersebut pada event paralympic internasional, sepenuhnya berada dalam ketentuan organisasi NPCI Pusat dan Jabar,” jelas Yudha di Bandung, Jumat (20/7/18).

Dalam gugatan ini, menurut Yudha posisi Pemprov Jabar hanya sebagai turut tergugat IV, artinya kedudukannya hanya untuk tunduk dan patuh atas isi putusan yang nanti diberikan PN Bandung terhadap sengketa utama antara para penggugat dengan NPCI Pusat dan Jabar.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah atlit difabel melakukan aksi unjuk rasa dengan menginap di Gedung Pengadilan Negeri (PN) I Bandung terkait sidang gugatan kepada National Paralympic Commite of Indonesia (NPCI) Bandung, Kamis (16/7/18).

Dalam aksinya para atlet paralimpik peraih medali tersebut membawa spanduk yang memperlihatkan foto Lalu Muhammad Zohri, pelari Indonesia yang juara dunia, Zohri bertuliskan “Bapak Jokowi Kami Menuntut, Bertemu Dengan Bapak Presiden, Kami Mampu Berprestasi Seperti Moh Zohri di Asian Paragames”.

Atlet paralimpik melakukan aksi tidur di Gedung Pengadilan Negeri Bandung, dan menuntut bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan kasus ketidakadilan yang mereka alami.

Aksi kali kedua menginap di pengadilan, merupakan salah satu bentuk tuntutan keadilan. Terutama menyangkut sidang gugatan yang belum selesai dan tidak dilibatkannya mereka pada ajang Asian Paragames.

Harapan para atlit paralimpik hanya ingin bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan persoalan yang terjadi di seputar dunia atlit disabilitas. ***

Berita Terkait