Soal Pemekaran di Jabar Selatan, Kang Hasan Siap Jadi Tameng

Kamis, 26 April 2018 | 10:30:15 | Penulis : bb1 | 134 Kali dilihat

Cagub Jabar no 2 TB Hasanuddin (Kang Hasan) saat diskusi ‘Kang Hasan Mendengar” bersama para aktivis pemekaran dari empat wilayah Jawa Barat Selatan, di Pantai Rancabuaya, Kec Rancabuaya, Kab Garut, Rabu (25/4/18). by HMC

GARUT – Isu pemekaran berbagai daerah di Jawa Barat Selatan, memang sudah lama digaungkan. Pemekaran tersebut lantaran tingginya kesenjangan pembangunan antara Jawa Barat Utara dan Jawa Barat Selatan. Namun, realisasi pemekaran tersebut, hingga kini belum juga terwujud.

Melalui forum diskusi, Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 TB Hasanuddin atau Kang Hasan menerima aktivis pemekaran dari empat wilayah Jawa Barat Selatan. Diantaranya, Cianjur Selatan, Garut Selatan, Sukabumi Selatan (Jampang), dan Tasikmalaya Selatan.

Diskusi bertemakan Kang Hasan Mendengar itu, diselenggarakan di Pantai Rancabuaya, Kecamatan Rancabuaya, Kabupaten Garut, Rabu (25/4/18).

Ketua Forum Jabar Selatan, Gunawan Undang menyampaikan, pembangunan wilayah Jawa Barat Selatan, sudah tertuang dalam Perda Provinsi Jawa Barat, nomor 28 tahun 2010, tentang pengembangan wilayah Jawa Barat bagian selatan.

Menurut Undang, Jawa Barat sudah layak dimekarkan menjadi 34 kabupaten/kota. Hal tersebut, sudah sesuai dengan hasil observasi ilmiah dan melihat jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai hampir 47 Juta penduduk.

“Pembentukan daerah otonomi baru di Jawa Barat, bukan hanya soal isu politik, tapi sudah jadi kebutuhan. Melalui Kang Hasan sebagai Gubernur Jabar nanti, semoga hal itu bisa diwujudkan,” ucap Undang.

Sejalan dengan hal itu, Presidium Garut Selatan, Dedi Kurniawan menegaskan, keempat wilayah Jabar Selatan tersebut sudah harus dimekarkan, agar pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat lebih efektif, serta masyarakat Jawa Barat Selatan bisa merasakan pemerataan pembangunan. Dedi membandingkan Jabar dengan provinsi tetangganya, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang memiliki jumlah kabupaten/kota yang seimbang, dengan jumlah penduduk. Sementara Jawa Barat, memiliki penduduk hampir 47 juta, dan hanya memiliki 27 kabupaten/kota.

“Kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah, terkait pemekaran di Jabar Selatan, Jawa Barat akan tertinggal jauh, terutama pembangunannya,” jelas Dedi.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Presidium Cianjur Selatan, Abdi Pratama. Presidium Tasikmalaya Selatan, Suryaman, dan Presidium Sukabumi Selatan (Jampang) Kyai Abdul Qodir.

Di akhir acara keempat Presidium juga mendeklarasikan dukungannya untuk Hasanah di Pilgub Jabar 2018. Keputusan itu diambil mengingat pasangan Hasanah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita warga Jabar Selatan. Bahkan Kang Hasan menandatangni kesepakatan dengan para presidium.

Kang Hasan sendiri setuju dengan adanya pemekaran di Jawa Barat Selatan. Purnawirawan TNI AD ini menyatakan siap jadi tameng masyarakat Jawa Barat Selatan untuk mewujudkan pemekaran. Masyarakat Jabar Selatan, kata Kang Hasan, harus merasakan pembangunan yang seimbang dengan daerah Jawa Barat Utara.

Selain itu, pusat pereokonomian di Jawa Barat Selatan juga harus segera direalisasikan. Sehingga angka kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan dan mengangkat harkat martabat ekonomi masyarakat Jabar Selatan.

“Secara teori saya sepakat, secara akademis juga ya, sudah sewajarnya ada daerah yang harus dimekarkan khususnya daerah yang ada di Jabar Selatan. Jangan sampai berlarut larut,” ungkapnya.

Kang Hasan menambahkan, selama ini, para investor lebih banyak menanamkan modalnya di wilayah Jawa Barat Utara. Tak heran kalau pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat Selatan semakin tertinggal. Hal tersebut menurutnya turut menyumbang angka pengangguran dan kemiskinan terhadap daerah Jawa Barat.

Untuk itu, dengan adanya pemekaran, Kang Hasan siap membuka akses ekonomi yang mudah dan melakukan pemerataan pembangunan di Jawa Barat Selatan.

“Mari kita bergandengan tangan, untuk memperjuangkan hal ini, di Jawa Barat Selatan itu banyak yang bisa dikembangkan, dan harus dikelola dengan baik oleh pengelola yang baik,” pungkasnya. ***

Berita Terkait