Tag Archives: Penggusuran

Warga Kebonjeruk Tuntut Rusun Jadi Hak Milik

bb-demo-gusur2
Warga Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung yang dibantu Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (Sorak) menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (29/8). by Nadzria NH/bbcom

BANDUNG – Warga Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung yang dibantu Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (Sorak) menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (29/8c/16).

Mereka mengaku sebagai korban penggusuran RT 03/RW02 Kel Kebonjeruk yang dilakukan PT KAI. Waktu itu, 26 Juli 2016, ada 53 kepala keluarga dan 11 kios yang tergusur aparat seperti Satpol PP, PolSuska, TNI, Brimob, dan gabungan Ormas.

“Kami menuntut agar rusun tersebut bisa jadi hak milik warga dan tidak harus membayar Rp125 ribu per bulan,” tandas Zainal Pariyana, kordinator demo. Tuntutan lainnya, imbuh Zainal,  memberikan lahan ekonomi secepatnya, serta ada kejelasan bantuan administrasi pemindahan.

“Warga juga inginnya DPRD keluar gedung temui massa untuk berunding bersama warga, karena warga tidak mau yang diterima hanya perwakilan delapan orang saja yang boleh masuk ke Gedung DPRD,” kata Zainal.

Sebelumnya diberitakan, sebagai solusi, Pemkot Bandung sendiri sebenarnya sudah memberikan rusun warga Kebonjeruk di Rancacili yang mampu menampung 37 keluarga. Sedangkan sisanya dipindahkan ke Rusun Sadangserang. Pemkot Bandung pun menawarkan beberapa solusi, tidak hanya relokasi ke rusun, tapi juga ada bantuan hukum, lahan ekonomi berupa kios, serta dana usaha kecil berupa Kredit Melati. by Nadzria DH

30 Unit Usaha Warga Andir Difasilitasi PT KAI

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil rakor dengan PT KAI di ruang rapat Bandung Command Center, Rabu (3/8). by Humas Pemkot Bandung
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil rakor dengan PT KAI di ruang rapat Bandung Command Center, Rabu (3/8). by Humas Pemkot Bandung

BANDUNG – PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menindaklanjuti permohonan dari Pemerintah Kota Bandung terkait penataan wilayah di Jalan Stasiun Barat, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir. Para penduduk yang terkena dampak dari penataan bangunan di kawasan tersebut, terutama yang memiliki unit usaha, akan diupayakan lokasi usaha baru sementara. Sebanyak 30 unit usaha akan difasilitasi tempat oleh PT KAI (Persero).

Keputusan tersebut hadir usai rapat koordinasi antara Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan pihak PT KAI di ruang rapat Bandung Command Center, Rabu (3/8/16). Keduanya sepakat untuk memberikan solusi yang sebaik-baiknya bagi kedua belah pihak.

“Untuk tempat tinggal, kita upayakan relokasi ke Apartemen Rakyat di Sadang Serang dan Rancacili. Sedangkan untuk tempat usaha, kita upayakan ada tempat sementara di sekitar stasiun,” ungkap Ridwan.

Sebanyak 53 kepala keluarga ber-KTP Kota Bandung akan ditempatkan di Apartemen Rakyat di Sadang Serang dan Rancacili. Jumlah tersebut belum termasuk penduduk yang ber-KTP di luar Bandung. Namun Ridwan ingin memprioritaskan warga Bandung untuk diberi pelayanan lebih dahulu.

“Kita prioritaskan dulu yang KTP Kota Bandung. Saya minta ke Distarcip (Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya) untuk mengkaji proporsi pembagian tempatnya, berapa yang ke Sadang Serang, berapa yang ke Rancacili,” tutur Ridwan.

Sementara itu, proyek penataan akan terus dilakukan oleh PT KAI. Program terdekat adalah penataan ruas jalan di bagian belakang stasiun. Namun, proyek itu baru akan dilanjutkan usai permasalahan dengan warga selesai.

“Saya minta kalau bisa PT KAI jangan jalan dulu sebelum urusan ini selesai,” kata Ridwan yang disetujui jajaran PT KAI. Penyelesaian urusan penataan dengan penduduk sekitar ditargetkan selesai dalam waktu satu pekan.

Warga Andir Korban Penggusuran Bisa Tinggal di Apartemen Rakyat Senin (1/8) Ini Diputuskan

 

Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil meninjau lokasi pembongkaran bangunan di RT 3 RW 2 Kel. Babakan Jeruk, Kec. Andir. by Meiwan Humas Pemkot Bandung
Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil meninjau lokasi pembongkaran bangunan di RT 3 RW 2 Kel. Babakan Jeruk, Kec. Andir. by Meiwan Humas Pemkot Bandung

ANDIR  – Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil meninjau lokasi pembongkaran bangunan di RT 3 RW 2 Kel. Babakan Jeruk, Kec. Andir. Ia juga menemui warga untuk memberikan motivasi dan bantuan darurat berupa pakaian dan kebutuhan primer lainnya. “Hari ini menindaklanjuti kesepakatan dan yang sudah kita lakukan di Pendopo. Ternyata banyak kebutuhan teknis, ya,” ujar Ridwan saat ditemui usai peninjauan.

Pada kesempatan tersebut warga meminta bantuan berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti keperluan bayi, alat ibadah, serta keperluan sekolah untuk anak-anak. Diketahui, seluruh anak usia sekolah hingga hari ini tidak dapat bersekolah karena buku dan seragam tidak dapat terselamatkan. Oleh karena itu, Ridwan memprioritaskan hal-hal tersebut untuk dibantu pihak Pemkot Bandung.

“Tadi saya sudah siapkan hari ini, pertama belanja baju-baju, peralatan sekolah,” katanya. Pemkot Bandung akan memberikan voucher yang dapat digunakan untuk membeli barang-barang yang diperlukan. “Beli seperlunya, nanti toko yang menagihkan ke kita,” tambahnya.

Persoalan lainnya, seperti tempat tinggal dan perbaikan mata pencaharian penduduk juga tengah diupayakan. Prioritas utama diberikan kepada warga yang sama sekali tidak memiliki tempat tinggal dan tempat usaha.

“Itu sedang kita pastikan pendataannya selesai hari ini sehingga hari Senin lusa sudah ada keputusan siapa yang bisa kita bantu di Apartemen Rakyat, kalau nggak di Sadang Serang, di Rancacili,” tutur Ridwan.

Bagi warga yang kehilangan tempat untuk melakukan usaha, Pemkot Bandung juga memberikan bantuan melalui program Kredit Melati. Hal tersebut dilakukan karena sebagian besar warga adalah wiraswasta di bidang transportasi logistik dan rumah makan. “Kita ada spesial, nanti diurus khusus, kita kasih modal sampai 30 juta lewat Kredit Melati. Selama dia punya KTP Bandung,” kata dia.

Selama peninjauan lokasi, Ridwan juga berkeliling wilayah pemukiman di sekitar stasiun. Ia menemukan ada ruang-ruang yang dapat ditata untuk tempat warga membuka usaha. “Akan saya upayakan ke PT KAI untuk memberikan ruang-ruang yang cukup untuk mereka berusaha juga di tempat yang masih di area sini lah,” ucapnya.

Ridwan menargetkan penyelesaian persoalan di Kel. Babakan Jeruk ini dapat dilakukan maksimal tujuh hari. Ia pun turun tangan langsung untuk memastikan tidak ada jeda waktu yang terlalu lama. “Harusnya dengan upaya-upaya teknis itu masalah bisa cepat selesai,” pungkasnya. Warga pun mengapresiasi upaya Pemkot Bandung untuk membantu persoalan mereka.

Nih, 4 Solusi Emil Buat Warga Korban Penggusuran PT KAI

Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil berfoto bersama warga RW 02 dan RW 03 Kel. Babakan Jeruk, Kec. Andir, usai pertemuan dengan warga setempat di Ruang Rapat Pendopo Kota Bandung, Jumat (29/7). by Meiwan Humas Pemkot Bandung
Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil berfoto bersama warga RW 02 dan RW 03 Kel. Babakan Jeruk, Kec. Andir, usai pertemuan dengan warga setempat di Ruang Rapat Pendopo Kota Bandung, Jumat (29/7). by Meiwan Humas Pemkot Bandung

BANDUNG – Pasca pembongkaran bangunan warga RW 02 dan RW 03 Kel. Babakan Jeruk, Kec. Andir, Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil menggelar pertemuan dengan wara setempat di Ruang Rapat Pendopo Kota Bandung, Jumat (29/7/16). Pertemuan tersebut membahas solusi atas dampak pembongkaran terhadap situasi sosial dan perekonomian warga. “Tadi rapat bersama seluruh warga dan perwakilan mencoba mencari solusi,” ungkap walikota usai pertemuan.

Ridwan menerangkan Pemkot Bandung menawarkan empat solusi kepada warga. Pertama, Pemkot Bandung akan memberikan bantuan hukum kepada warga untuk mengawal penyelesaian sengketa tanah. Sebab menurut warga, PT KAI belum bisa membuktikan status kepemilikan tanahnya.

“Yang pertama adalah akan memberi bantuan hukum kepada warga untuk melakukan upaya-upaya koridor hukum terkait masalah tanah di sana, yang meskipun sudah dibongkar, menurut warga, PT KAI belum bisa membuktikan status kepemilikan tanahnya,” beber Ridwan. Ia juga akan mengerahkan Bagian Hukum Pemkot Bandung untuk turut serta menyusuri status hukum dari kasus ini.

Kedua, yakni solusi tempat tinggal bagi warga. Terkait hal tersebut, Emil memerintahkan Camat Andir, Nofidi H. Ekaputra untuk memetakan status kependudukan warga yang ada di wilayah tersebut. “Warga itu ada dua tipe, ada yang betul-betul tinggal di sana, ada yang rumahnya tidak di sana tapi usahanya di sana,” urainya.

Ia ingin memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan dan status kependudukan tersebut. “Kepada yg betul-betul tinggal di sana, dan tidak punya hunian, kita akan bantu ke Apartemen Rakyat, antara lain, sedang diteliti, di Sadang Serang atau di Rancacili,” kata Ridwan. Proses tersebut masih dikaji kemungkinan solusi alternatif lainnya.

Lain halnya dengan bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak tinggal di sana tetapi menjalankan usaha di wilayah tersebut. Untuk solusinya yang ketiga, Ridwan akan menyampaikan aspirasi kepada PT KAI agar memberikan ruang bagi warga untuk tetap bisa melakukan usaha perekonomian.

“Karena bagaimanapun selama ini, puluhan tahun, bisnis mereka hubungannya dengan bisnis yang terjadi keramaian warga dan penumpang kereta,” tambahnya. Aspirasi tersebut akan segera disampaikan usai menerima data kependudukan lengkap dari Camat Andir dalam 1×24 jam.

Sebagian besar warga, selain kehilangan tempat tinggal, juga kehilangan mata pencaharian. Mereka yang sebagian besar berusaha di bidang logistik, transportasi, dan rumah makan, kini tidak bisa lagi menjalankan bisnisnya. Bagi mereka, Ridwan menawarkan solusi keempat, yakni program Kredit Melati. Upaya tersebut akan dikoordinasikan dalam waktu seminggu ini.

“Selama mereka punya KTP Bandung tidak masalah. Tidak punya apa-apa pun kita akan bantu agar mereka bisa langsung berjualan, berusaha lagi dalam waktu secepat-cepatnya,” tandas Ridwan.

Upaya yang dilakukan Ridwan untuk mengantisipasi dampak sosial lainnya adalah dengan menginstruksikan Dinas Sosial (Dinsos) untuk memastikan agar seluruh anak di wilayah tersebut tetap bisa bersekolah.

“Selama proses emergency ini, saya minta Dinsos untuk membantu, anak-anak tidak boleh tidak sekolah,” tegasnya. Ia meminta agar kebutuhan, baik berupa makanan, seragam, hingga air bersih bisa dipenuhi. “Sehingga warga bisa melaksanakan transisi ini tanpa masalah,” imbuhnya.

Usai melaksanakan pertemuan dengan wali kota, warga merasa puas. Semuanya mengapresiasi bantuan dari Pemkot Bandung. Pertemuan diakhiri dengan berfoto bersama.

Sesalkan Pembongkaran

Terkait dengan pembongkaran bangunan di wilayah PT KAI, Ridwan mengaku sangat menyesali proses tersebut. Ia tidak merasa dilapori akan adanya pembongkaran. Ridwan baru mengetahui melalui ajudannya saat dirinya sudah berada di Jambi untuk menghadiri pertemuan APEKSI se-Indonesia.

“Saya pribadi tidak tahu. Kalau tahu pasti kan saya melakukan upaya-upaya ekstra,” tuturnya. Usai menerima laporan tersebut, Ridwan hanya bisa berkoordinasi melalui telepon.

Ridwan pun berencana menemui pihak PT KAI untuk meluruskan permasalahan ini dalam waktu dekat. Ia menunggu laporan dari camatnya terkait data kependudukan dan dokumen lain yang diperlukan. Sementara ini, ia baru bisa memantau situasi di lapangan dan melakukan tindakan jangka pendek.

Kendati begitu ia akan berusaha agar warga dapat kembali melangsungkan kehidupannya seperti sedia kala. “Mau bagaimanapun, mereka yang KTP Bandung kan warga saya. Nggak mungkin mereka menggelandang, terus saya biarkan,” tegasnya.

Oded Terima Aspirasi Warga Korban Penggusuran

Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial  menerima aspirasi warga Stasiun Barat, Kecamatan Andir yang tergusur PT KAI, Kamis (28/7). by Humas Pemkot Bandung
Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menerima aspirasi warga Stasiun Barat, Kecamatan Andir yang tergusur PT KAI, Kamis (28/7). by Humas Pemkot Bandung

ANDIR – Warga di wilayah Stasiun Barat, Kecamatan Andir, menyampaikan aspirasi kepada Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial terkait solusi atas pembongkaran bangunan di atas lahan PT KAI. Warga yang kehilangan tempat tinggalnya itu mengadukan nasibnya kepada Oded, Kamis (28/7/16).

“Kami sudah tiga hari tidak memiliki tempat tinggal, kami sampaikan kepada Bapak kondisi kami saat ini,” ungkap salah satu warga. Sebanyak 57 kepala keluarga yang sebelumnya tinggal di bangunan semi permanen di wilayah tersebut mengaku tidak memiliki akses terhadap air bersih. Beberapa mengatakan kesulitan pula mendapatkan makanan.

Sebagai pimpinan daerah, Oded mendengarkan dengan seksama permohonan warga. Ia mengatakan akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan pihak terkait sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oded mengaku dirinya juga tidak bisa bertindak terlalu jauh sebab berkaitan dengan ranah hukum dengan pihak PT. KAI. Namun demikian Oded ingin memastikan warganya mendapatkan hak-hak atas dampak pembongkaran bangunan tersebut.

“Saya sebagai Wakil Wali Kota Bandung ingin memperhatikan dari segi dampak dari eksekusi tadi, kita perhatikan dari sisi kesejahteraan warga, dalam arti kata jangka pendek dan jangka panjangnya,” tutur Oded.

Usai peninjauan ini, Oded akan langsung menggelar rapat koordinasi untuk menuntaskan persoalan ini. Oded ingin, selain bisa memberikan bantuan khusus kepada warga yang terkena dampak pembongkaran juga tertib secara administrasi sesuai regulasi yang ada.

“Ini kan bukan bencana. Tapi kita lihat lagi, mengkaji lagi dari segi kemungkinan langkah hukumnya (regulasinya-red) seperti apa,” kata Oded.

Camat Andir, Nofidi H. Ekaputra mengaku pihaknya telah bahu-membahu mencarikan solusi sementara, yakni dengan menempatkan warga di mesjid setempat dan membangun tenda oleh pihak RW. “Ini memang bahu membahu untuk kebaikan bersama,” ujar Nofidi.

Camat mengatakan akan melakukan berbagai cara, seperti memberikan bantuan makanan dan air bersih dengan berkoordinasi dengan PDAM. Koordinasi juga perlu ditetapkan untuk menentukan status kasus tersebut, apakah bisa dikatagorikan sebagai bencana atau tidak.

“Konsolidasinya harus ditegaskan bahwa ini bencana atau tidak,” ungkapnya. Hal ini untuk mempermudah penyaluran bantuan dari berbagai pihak, seperti PMI dan Dinas Sosial.

Namun demikian, Nofidi memaparkan kebutuhan masyarakat tidak hanya itu. Di sisi lain, masyarakat perlu mendapatkan perhatian tentang solusi jangka panjang usai pembongkaran bangunan. Bagi mereka, kepastian akan keselamatan keluarga dan kesejahteraan menjadi lebih penting.

“Bagi masyarakat adalah kepastian ekonomi yang harus dihadirkan, kepastian sekolah bagi anak-anak,” imbuh Nofidi. Meskipun tidak bisa secara langsung diatasi di tingkat kecamatan, namun hal itulah yang juga menjadi prioritasnya saat ini dengan berkoordinasi dengan pimpinan di tingkat Kota Bandung.