Tag Archives: Penyegelan

Hadapi Penyegelan Sepihak, Layanan Kantor DPKP Jabar Terancam Terganggu

Penyegelan Kantor DPKP Jabar di Jl. Ir. H. Juanda No. 358 Kota Bandung oleh ormas Minggu (30/9/18). by Humas Jabar

BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyayangkan upaya okupasi dan pengosongan secara sepihak terhadap Kantor Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat (Kantor Dinas Peternakan) yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 358 Kota Bandung, karena telah mengganggu fungsi pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas.

Kondisi terakhir malam ini, Minggu (30/9/18), Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika, mengabarkan lima orang karyawannya yang sedang bertugas piket pengamanan aset, tertahan di dalam gedung akibat upaya intimidasi dan pengambilalihan secara ilegal.

Intimidasi dan upaya-upaya untuk pengambilalihan gedung dinas ini telah berlangsung beberapa hari terakhir dan membuat karyawan merasa terancam serta pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.

Walau demikian, Dewi menjamin pihaknya akan seoptimal mungkin tetap melayani masyarakat dan kepentingan publik yang lebih luas.

Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Prov. Jawa Barat, Koesmayadi Tatang Padmadinata, menegaskan upaya okupasi dan penyegelan sepihak adalah tindakan yang illegal dan melanggar hukum.

Menurutnya, jika merujuk ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 2Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan adalah Ketua Pengadilan Negeri, bukan ormas atau orang perorangan.

Minggu (30/9/18) sore, pihak yang mengaku sebagai Ahli Waris Adikusumah bersama Ormas Manggala Garuda Putih, telah berupaya untuk melakukan okupasi dan penyegelan secara sepihak terhadap Kantor DPKP Jabar. Alasan utama mereka melakukan tindakannya tersebut adalah sebagai bentuk pelaksanaan lanjutan eksekusi pengosongan yang sebelumnya telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Bandung pada 2 Juni 2016.

Mereka meyakini tindakannya itu dengan menunjuk Putusan Mahkamah Agung RI No. 444.PK/Pdt/ 1993 tertanggal 29 April 1997 (Putusan 444).

Lebih lanjut Koesmayadi mengatakan, berdasarkan catatan Biro Hukum dan HAM Setda Jabar, perlu ditekankan di sini bahwa Putusan 444 tidak dapat dilaksanakan terhadap objek tanah Kantor DPKP, karena yang menjadi asal persil dari tanah Kantor Dinas Peternakan adalah Persil 24 D.I yang terletak di Blok Dago, sementara di dalam Putusan 444, tanah ahli Waris Adikusumah berasal dari Persil 46 D.III yang berada di Blok Ro’i.

Kemudian, lanjut Koesmayadi , di atas tanah Kantor Dinas Peternakan, sudah ada Sertifikat Hak Pakai No. 17/ Kelurahan Dago atas Nama Pemprov Jabar, sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

“Dimana kedudukan sertifikat tersebut sampai dengan saat ini masih tetap sah secara hukum karena tidak ada satupun putusan pengadilan yang membatalkannya, termasuk putusan 444 yang menjadi pegangan dari para Ahli Waris Adikusumah. Tidak ada satupun bunyi, baik dalam pertimbangan hukum dan amarnya yang menyatakan batal sertipikat Hak Pakai No. 17,” jelas Koesmayadi di Bandung, Minggu (30/9/18).

Fakta berikutnya, adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No. 10/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg jo. No. 247/Pdt/G/1989/PN.Bdg tanggal 24 April 1998 dan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bandung No. 10/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg jo No. 247/Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal 5 Juni 2002, yang amarnya antara lain menyatakan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali No. 444.PK/Pdt/1993 tanggal 29 April 1997 tidak dapat dilaksanakan (non executable) karena tidak ditemukan dan atau adanya kesalahan objek (error in objecto).

“Kedua Penetapan tersebut masih sah berlaku karena sampai dengan saat ini tidak ada satu pun penetapan lain yang membatalkan keduanya, termasuk penetapan yang menjadi dasar eksekusi tanggal 2 Juni 2018,” kata dia.

Bangunan Kantor Dinas Peternakan telah memiliki IMB yang sah dan juga telah tercatat dalam Buku Inventaris Barang Milik Negara, sehingga dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara/daerah.

Untuk itu, kata Koesmayadi, berdasarkan alasan-alasan tersebut, tidak ada satu pun alasan yang sah secara hukum yang dapat membenarkan tindakan ilegal yang dilakukan Ahli Waris Adikusumah dan Ormas Manggala Garuda Putih yang nyata-nyata telah mencederai hukum dan dengan demikian tindakan okupasi yang dilakukan sejak tanggal 5 September 2018 hingga saat ini.

Saat ini Ahli Waris Adikusumah dan Ormas Manggala Garuda Putih telah memasang atribut, baligo, spanduk, plang dan posko di lingkungan Kantor Dinas Peternakan serta mengerahkan massa yang menempati ruang-ruang publik. Koesmayadi mengatakan tindakan melanggar hukum tersebut sudah sepatutnya untuk dilaporkan, ditindaklanjuti dan diproses oleh pihak aparat yang berwenang.

“Lebih dari itu, tindakan mereka tersebut jelas-jelas menganggu kegiatan pemerintahan dan menghambat tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat secara luas,” kata Koesmayadi.

Pemkot Segel Apartemen Langgar Aturan

Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial menyegel apartemen yang melanggar aturan, Jumat (6/10/17). by Meiwan Humas Pemkot Bdg
Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial menyegel apartemen yang melanggar aturan, Jumat (6/10/17). by Meiwan Humas Pemkot Bdg

CIDADAP – Pemkot Bandung menyegel bangunan apartemen yang melanggar aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Jumat (6/10/17). Rumah susun komersial tersebut milik PT Alpina Kencana Parahyangan, di Jalan Bukit Indah RT 01/ RW 01 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung.

Penyegelan langsung dipimpin Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial didampingi Kasatpol PP Kota Bandung Dadang Iriana dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Asep Saeful.

Oded menyampaikan, dirinya merasa kecewa atas bangunan yang didirikan tersebut. Karena sudah menyalahi aturan yang telah ditentukan. “Bangunan ini menyalahi aturan, bangunan komersial, tapi disewakan, kan tidak logis,” ungkapnya.

Bangunan itu pun sudah menyalahi aturan, seperti kelebihan lantai, peralihan fungsi dan merusak ruang terbuka hijau. “Ga bisa fungsinya itu ganda. Kalo komersial tentu tidak boleh disewakan, apalagi di bawah bangunan kan ada sungai, ini akan mengakibatkan bahaya,” ujar Oded.

Ia pun langsung memberikan peringatan kepada pihak pengelola agar secepatnya dibereskan. Jika melebihi batas ketentuan, maka Pemkot pun akan melakukan tindakan yang lebih.

“Saya harap dari pelanggaran ini bisa menjadi pembelajaran bahwa sebagai pengusaha itu tidak boleh egois memikirkan penghasilan saja, tetapi harus memberikan edukasi yang baik. Apalagi kan tempat ini disewakan ke mahasiswa,” tandas Oded.

Kasatpol PP Kota Bandung Dadang Iriana menyampaikan, bangunan tersebut sudah menyalahi aturan, yang harusnya dibangun 4 lantai, jadinya malah 7 lantai. Selain itu, tidak ada kerenggangan antara batas bangunan dengan tanah, tidak ada normalisasi saluran sungai, ruang terbuka hijau dilakukan pembetonan dan adanya bangunan di bawah jembatan penghubung.

“Harusnya dibongkar, ini khawatir akibatnya banjir yang membawa dampak bahaya kepada masyarakat.” tegas Dadang.

Penanggung jawab operasional bangunan, Anto Sidarto menyampaikan, bangunan dengan 180 kamar itu, dihuni sekitar 60 orang yang mayoritas mahasiswa. Anto akan membicarakan kembali atas kejadian ini kepada pemilik maupun mandor yang sudah membangun tempat tersebut.

“Saya akan bicarakan lagi kedepannya bagaimana, jika dibongkar bangunannya, maka saya akan beritahu sebaiknya kepada penghuni,” ujar Anto.

Menurut Swara, seorang mahasiswa asal Jakarta yang tinggal di bangunan tersebut, dirinya akan pindah tempat tinggal setelah kejadian penyegelan tersebut. Dirasakan olehnya jadi tidak nyaman.

“Ya, saya kalo sudah tahu bangunan ini disegel, ya mau pindah aja cari yang lebih nyaman,” selorohnya.

Walikota Segel Bangunan Tak Sesuai IMB

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyegel bangunan yang tidak sesuai IMB di kawasan Jalan Sangkuriang, Kec Coblong, Kota Bandung, Kamis (29/9).by Humas Pemkot Bandung
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyegel bangunan yang tidak sesuai IMB di kawasan Jalan Sangkuriang, Kec Coblong, Kota Bandung, Kamis (29/9).by Humas Pemkot Bandung

COBLONG – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyegel bangunan yang tidak sesuai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan Jalan Sangkuriang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Kamis (29/9/16). Bangunan setinggi 4 lantai tersebut menyalahi ijin karena dijadikan sebagai fungsi jasa alih-alih sebagai rumah tinggal.

“IMB-nya itu IMB rumah tinggal 3 lantai. Ternyata sekarang tidak rumah tinggal dan tidak tiga lantai. Dia 4 lantai dan berubah menjadi fungsi jasa,” terang Ridwan usai penyegelan.

Sanksi yang akan diberlakukan terhadap bangunan ini adalah penghentian aktivitas sementara dan pembongkaran bangunan di lantai 4. Sedangkan untuk perubahan fungsi bangunan akan dibolehkan karena masih sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung.

“Di RDTR baru sebenarnya boleh. Jadi kalau perubahan fungsinya, karena tata ruang yang baru membolehkan, saya kira tidak ada masalah. Tapi bangunan ini hanya 3 lantai sehingga lantai keempatnya yang melanggar itu harus dihancurkan,” imbuhnya.

Selain ketidaksesuaian kondisi eksisting bangunan dengan IMB, bangunan ini juga tidak memenuhi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Daerah Hijau (KDH). Untuk pelanggaran ini, Ridwan masih mencari opsi sanksi yang akan diberikan.

“Salah satunya bisa membeli tanah di daerah yang memadai dengan dijadikan RTH sebagai pengkompensasinya. Bangunan dapat dipergunakan jika bangunan lantai 4 sudah dibongkar dan dia sudah mengkompensasi kekurangan RTH yang dia ambil.”

Penyegelan bangunan semacam ini, dikatakan Ridwan, akan rutin dilakukan setiap minggu. Hal ini sebagai bukti bahwa Kota Bandung akan tegas dalam menegakkan aturan sehingga diharapkan warga Bandung maupun pebisnis yang berinvestasi di Kota Bandung dapat mengambil pelajaran.

“Setiap minggu kita akan rutinitas, saya pribadi melakukan penyegelan di simbol-simbol pelanggaran, yang tentunya harus menjadi pelajaran bahwa silakan berbisnis di Kota Bandung, silakan berinvestasi di Kota Bandung, tapi syaratnya hanya satu: sesuai aturan,” tegas Ridwan.

Partisipasi Warga

Penyegelan yang ke-59 ini, kata Ridwan, dilakukan berdasarkan laporan warga yang disampaikan kepadanya melalui media sosial Twitter. Walikota pun mengapresiasi partisipasi warga dalam mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayahnya, terutama yang berkaitan pengawasan pembangunan.

“Jika di wilayahnya ditemukan pelanggaran-pelanggaran, bisa melaporkan dengan berbagai macam saluran, salah satunya media sosial. Ini contoh laporan dari media sosial ke saya, saya tindak lanjuti, saya periksa, dan ternyata memang melanggar dan kita segel,” jelasnya.

Ia pun sudah menginstruksikan aparatur kewilayahan untuk proaktif dalam memberikan laporan pelanggaran yang terjadi di wilayah masing-masing. “Jadi laporannya itu harus datang dari kewilayahan. Kalau mencurigakan mereka harus proaktif,” kata dia.

Menurut laporan dari Distarcip, hingga September 2016, jumlah bangunan yang disegel dari segi tata bangunan sudah mencapai 59 bangunan baik skala kecil maupun besar.