Tag Archives: Penyuluh Pertanian

Aher Ingin ‘PNS-kan’ THL Penyuluh

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyerahkan hadiah lomba kepada penyuluh saat Temu Penyuluh Tingkat Provinsi Jabar di Dome Bale Rame Sabilulungan Soreang, Kab Bandung, Kamis (25/8).by Humas Pemprov Jabar
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyerahkan hadiah lomba kepada penyuluh saat Temu Penyuluh Tingkat Provinsi Jabar di Dome Bale Rame Sabilulungan Soreang, Kab Bandung, Kamis (25/8).by Humas Pemprov Jabar

SOREANG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan bertekad memprioritaskan nasib para penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL), untuk ‘di-PNS-kan’.

Gubernur mengaku menaruh perhatian yang besar terhadap para penyuluh. Menurutnya, di samping ada petani, nelayan, yang dianggap berperan jadi ‘Pahlawan Pangan’, di balik itu ada peran penyuluh yang memberikan arahan pada para petani, agar kedaulatan pangan tercapai.

“Lewat surat gubernur kepada kementerian terkait, dan lembaga terkait, baik THL Jawa Barat maupun THL pusat sudah didukung, diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),” ungkap Aher, saat Temu Penyuluh Tingkat Provinsi Jabar di Dome Bale Rame Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (25/8/16).

Aher mengatakan, pemerintah pusat memang baru fokus pada THL yang diangkat Kementan RI. Namun, dirinya pun menyatakan kembali bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang juga punya THL. Dimana THL yang bertugas sebagai penyuluh pertanian, perikanan, dan perhutanan ini khususnya, berperan besar demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

“Masa THL pusat diprioritaskan jadi PNS, THL provinsi tidak. Supaya adil, kami sudah menyurati bahwa kami ingin diperlakukan, THL Jawa Barat pun seyogyanya, seharusnya diprioritaskan pula seperti THL pusat,” selorohnya.

“Surat sudah dikirim, termasuk penyuluh Pengamat Organisme Pengendali Tanaman (POPT) juga surat sudah dikirim ke pusat untuk juga ‘di-PNS-kan’,” ungkap Aher.

Selain itu, demi meningkatkan kapasitas para penyuluh tersebut, Aher mengatakan perhatian pun bakal diberikan pula melalui pelatihan dan pengayoman, melalui training dan lain sebagainya. Termasuk dengan bantuan ‘down payment’ (DP), atau uang muka pembelian kendaraan sepeda motor untuk para THL. “Kita stimulus untuk membeli motor dan untuk penyuluh swadaya kita akan membantu mereka untuk motor juga,” ujarnya.

“Para petani tentu mereka para pahlawan pangan, tetapi para petani pun bisa sukses berkat penyuluhan dari para penyuluh,” tukas Aher.

Kepala Sekertariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Kusmayadi Rostaman menerangkan kegiatan Temu Penyuluh Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 menghadirkan seluruh penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan sebanyak kurang lebih 6.000 penyuluh.

Pertemuan ini pun bertujuan mensinergikan program pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di Provinsi Jawa Barat. Serta meningkatkan dan menumbuhkan motivasi dan kebersamaan di antara para penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan.

“Inilah kekuatan yang akan mensuskseskan program-program yang diturunkan oleh Kementrian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, termasuk program-program yang diturunkan para gubernur, juga bupati/ walikota se-Jawa Barat,” tutur Kusmayadi

Petugas Penyuluh Pertanian KBB Minim

ilustrasi/net
ilustrasi/net

BANDUNG BARAT – Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut)  Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluhkan minimnya Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) yang ada saat ini. Akibatnya pengawasan dan penyuluhan kepada para petani yang ada di KBB jadi tidak maksimal akibat keterbatasan personil.

“Kami hanya memilki 45 PPL, itu jumlahnya sangat minim dan tidak bisa meng-cover seluruh wilayah KBB,” kata Kepala Distanbunhut KBB, Ida Nurhamida, Kamis (10/3/16).

Ida menyebutkan awalnya pihaknya memiliki 48 PPL, namun tahun lalu ada 3 PPL yang pensiun dan belum ada penggantinya sehingga yang tersisa tinggal 45 PPL. Padahal idealnya jumlah PPL di KBB adalah sebanyak 165 orang atau satu desa terdapat satu orang PPL. “Jadi jika mengacu kepada jumlah ideal, maka kami kekurangan sekitar 120 PPL lagi,” ucapnya.

Menurutnya jumlah  PPL yang pensiun akan terus terjadi sampai 2018.  Sebab saat pengangkatan mereka dulu dilakukan secara massal yakni pada periode akhir tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an. Oleh sebab itu saat pensiun pun kebanyakan mereka hampir bersamaan.

Sayangnya, imbuh Ida, berkurangnya jumlah PPL tidak diikuti dengan masuknya PPL baru. Bahkan untuk tahun ini pun pemerintah pusat tidak akan menambah PPL berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

“Kami pun terpaksa memperbantukan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dari Kementerian Pertanian sebanyak 40 orang dan dari provinsi penyuluhan swadaya sebanyak 42 orang,” sebut Ida. (fik)