Tag Archives: Percepat Gerakan Citarum Bestari

Percepat Gerakan Citarum Bestari, Jabar Kumpulkan Pengusaha

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan saat pengarahan Lingkungan Terpadu Provinsi Jabar di Aula Graha Tirta Kodam III/Siliwangi, Rabu (31/8). by Humas Pemprov Jabar.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan saat pengarahan Lingkungan Terpadu Provinsi Jabar di Aula Graha Tirta Kodam III/Siliwangi, Rabu (31/8). by Humas Pemprov Jabar.

BANDUNG – Guna mempercepat implementasi program Citarum Bestari (Bersih, Sehat, Indah, dan Lestari) Pemprov Jawa Barat bersama unsur FKPD di Jabar menggelar sosialisasi Gerakan Citarum Bestari di Aula Graha Tirta, Jl. Lombok Kota Bandung, Kamis (31/8/16). Acara sosialisasi ini dihadiri sekitar 370 perusahaan untuk meminta komitmen mereka dalam mendukung pelestarian lingkungan alam Sungai Citarum.

Pelaksanaan program Citarum Bestari yang dicanangkan sejak tahun 2014 memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, seperti unsur pemerintah, pengusaha, serta masyarakat luas.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya akan menjadikan Citarum Bestari sebagai program superprioritas pemerintahannya karena Citarum mencerminkan peradaban umat khususnya masyarakat di wilayahnya.

Di hadapan ratusan pengusaha yang hadir ini, Aher pun menekankan pentingnya kesiapan dunia usaha dalam melaksanakan program ini. Untuk itu, dia meminta komitmen perusahaan agar siap dan berkontribusi langsung secara nyata dalam Citarum Bestari.

“Direktur Utama yang hadir dari perusahaan sekarang cuman sedikit. Jadi tolong sampaikan kepada para direktur anda yang tidak hadir di sini bahwa ini urusan penting, ini urusan value, ini urusan nilai kehidupan. Tidak sederhana. Kita tidak rela masa depan bangsa kita hancur gara-gara lingkungannya hancur,” ungkap Aher.

Dengan begitu, menurut Aher orientasi pembangunan yang dilakukan saat ini harus tertuju pada pembangunan pelestarian alam, selain pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu, paradigma pembangunan ekonomi dengan mengesampingkan atau merusak lingkungan merupakan cara lama yang harus diubah oleh bangsa ini.

Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Rasio Ridho Sani yang hadir pada kesempatan ini menegaskan perlu dilakukan pembenahan izin, pengawasan, dan penerapan sanksi penegakan hukum lingkungan secara tegas saat ini. Menurut Ridho hal ini memerlukan partisipasi semua elemen baik pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha.

“Untuk menyelesaikan persoalan kompleks ini tidak ada satupun lembaga yang sanggup menyelesaikannya. Kita memerlukan pendekatan kolaboratif, pendekatan bersama-sama oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan tidak terlepas dari dunia usaha,” ungkap Ridho.

Menurutnya pengaruh Citarum dalam kehidupan dan ekonomi ini sangat besar. Untuk itu, Ridho mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku hidup kita yang lebih peduli pada lingkungan hidup serta meningkatkan kepedulian kita pada Sungai Citarum.