Tag Archives: Percontohan

Bandung Layak Jadi Kota Percontohan Pelayanan Publik

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menerima  Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Jumat (26/8).by Humas Pemkot Bandung
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menerima Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Jumat (26/8).by Humas Pemkot Bandung

BANDUNG – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menerima kunjungan kerja Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai beserta jajaran di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Jumat (26/8/16). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang tengah dilaksanakan Ombudsman RI di Kota Bandung.

Kunjungan turut dihadiri Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari Soebekty; Ahmad Alamsyah, Ninik Rahayu, dan Dadan S. Suharmanwijaya selaku anggota, serta 90 orang anggota ombudsman lainnya dari seluruh Indonesia.

Amzulian mengatakan, Kota Bandung dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Rakernas karena kota ini dipimpin oleh wali kota yang memiliki ide-ide yang menginspirasi kota-kota lain di Indonesia.

“Kota Bandung ini adalah kota yang layak menjadi kota percontohan untuk bidang yang sifatnya pelayanan publik,” ungkap Amzulian saat rapat.

Ia mengapresiasi kemampuan Kota Bandung untuk mengubah rapor-rapor merah pelayanan publik menjadi rapor hijau. Salah satunya melalui penggunaan platform online dan metode jemput bola dalam berbagai pelayanan publik.

“Dalam beberapa hal, kota-kota lain inovasinya belum seperti Kota Bandung. Sehingga menurut kami di samping rapat kerja, ini menjadi modal yang baik bagi para perwakilan untuk melakukan tugasnya sebagai ombudsman di daerah,” tutur Amzulian.

Ia juga memuji gagasan Wali Kota Bandung terkait duty manager yang beberapa waktu lalu sempat diwacanakan. Program yang masih dikaji itu dianggap mampu menjadi terobosan baru pelayanan publik.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengungkapkan progres perbaikan pelayanan publik di Kota Bandung sendiri telah jauh membaik dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. 18 rapor merah yang dulu mencoreng Kota Bandung kini sudah tidak ada lagi.

“Dari 60 SKPD, 56 sudah hijau, alhamdulillah, 4 masih kuning,” terang Ridwan Kamil. Rapor kuning tersebut karena sedang dalam masa perbaikan infrastruktur.

Untuk mengukur kepuasan pelayanan publik, Ridwan mengaku sering melaksanakan survei, di samping hasil penilaian dari Kemen PANRB untuk pelayanan publik Kota Bandung yang mendapat angka 80,2.

Selain bertemu dengan walikota, rombongan Ombudsman RI juga akan melakukan kunjungan ke Bandung Command Center, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, Dinas Pelayanan Pajak, serta Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung.

ULP Kota Bandung Jadi Percontohan

BB-YOSI+Sosialisasi+LKPPBANDUNG – Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto membuka kegiatan Sosialisasi dan Tindakan Lanjut Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Auditorium Balai Kota Bandung, Rabu (1/6/16). Kegiatan ini menyusul terpilihnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bandung sebagai satu dari 15 ULP Percontohan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Program ULP Percontohan merupakan salah satu komponen dari Program Modernisasi Pengadaan hasil kerja sama LKPP dengan Millenium Challange Account-Indonesia (MCA-I). Pada tahap pertama telah terpilih 29 ULP di K/L/D/I tahun 2013. Program ini memasuki tahap kedua dengan memfasilitasi 15 ULP tambahan untuk dijadikan ULP Percontohan periode 2016-2018.

Dalam pertemuan tersebut, Yossi menyambut positif program LKPP yang mendorong modernisasi dan peningkatan kapasitas ULP sebagai lembaga yang permanen dan independen. “Semangat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah itu adalah bagaimana kerja sama yang akan datang, baik itu unit pelaksana pengadaan barang itu diharapkan dia mandiri, tidak ad hoc dan sebagainya,” terang Yossi.

Harus Permanen dan Profesional
Menurut penuturan Kepala ULP Kota Bandung Dedi Supandi, ULP Kota Bandung saat ini masih dalam bentuk ad hoc, belum jadi lembaga yang permanen. Kemandirian ULP diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja ULP. “Kita berharap di Kota Bandung ada pengadaan barang dan jasa yang lebih baik,” ucap Dedi. Kebutuhan akan lembaga yang independen dan permanen inilah yang menjadi alasan LKPP dalam membentuk program modernisasi pengadaan barang dan jasa ini.

Menurut Direktur Pelatihan Kompetensi LKPP, Tatang Rustandar Wiraatmaja, program ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan agar ULP tidak lagi berstatus ad hoc sehingga profesionalitas sumber daya manusia di ULP dapat ditingkatkan.

“Kalau ad hoc, sulit diharapkan profesi ini jadi profesional,” terang Tatang. Ia menambahkan, program ini mendorong lembaga menjadi lebih independen. Ada pembagian fungsi dan kewenangan sehingga akuntabilitas kinerja dapat terjaga.

Selain penguatan lembaga, LKPP bersama MCA-I akan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang bekerja di ULP. LKPP telah menyiapkan 18 modul pelatihan yang akan diberikan kepada para pegawai ULP sehingga diharapkan anggota ULP menjadi sangat professional.

“Lembaganya permanen mandiri, dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional sehingga diharapkan pada gilirannya lembaga ini menjadi center of excellent,” ungkap Tatang.

Para anggota ULP yang telah profesional ini kelak jadi pusat konsultasi para pemangku kebijakan atau kepala daerah untuk menentukan kebijakan perihal pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“ULP yang sudah diisi dengan orang-orang yang professional ini diharapkan bisa membantu kepala dinas, badan, dan sebagainya, membantu membimbing rencana pengadaan. Jadi tidak hanya jadi tukang lelang. Tapi juga mendampingi, memberikan jasa layanan konsultasi dalam rangka menyusun perencanaan pengadaan,” jelas Tatang.

RDTR Jabar Bisa Jadi Percontohan Daerah Lain

tataruangBANDUNG – Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dimiliki Provinsi Jawa Barat bisa menjadi percontohan bagi provinsi lain bila semua kota dan kabupatennya sudah memiliki RDTR sebagai salah satu dasar pemberian izin pembangunan di suatu daerah.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy saat melakukan kunjungan kerja bersama anggotanya ke Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (24/2/16) dan beraudiensi langsung dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang didampingi oleh OPD terkait.

“Kita minta Provinsi Jawa Barat dengan sumber daya yang dimiliki, RDTR-nya segera diselesaikan supaya bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain”, kata Lukman.

Menurutnya, provinsi lain di Indonesia mengalami persoalan penyusunan RDTR yang kompleks, namun tidak seperti Jawa Barat yang RDTR nya telah menjadi pedoman bagi seluruh kabupaten/ kota di Jawa Barat. “Oleh sebab itu Jawa Barat yang punya SDM yang cukup bisa menjadi contoh bagi daerah lain”, tegasnya.

Sementara Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan, saat ini RDTR di 26 Kabupaten/ Kota di Jabar telah ditetapkan dalam bentuk perda, hanya tinggal satu RDTR yang belum yaitu RDTR Kabupaten baru Pangandaran. “InsyaAllah ini bukan masalah, karena ini (Pangandaran) adalah daerah otonomi terbaru dan baru saja terpilih bupatinya hasil pilkada langsung”, ujar Aher.

Saat ini pun menurutnya, RDTR Kabupaten Pangandaran masih dalam proses perbaikan hasil Raperda sesuai berita acara rapat Pokja Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2015. “Jadi, satu sampai dua puluh tujuh kabupaten/kota, kecuali Pangandaran saja sebagai otonomi baru yang belum memiliki RDTR”, sebutnya.