Tag Archives: Perda Administrasi Kependudukan

Ridwan Kamil Ajak Pemusik Hibur Warga Antri e-KTP

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengajak pemusik untuk menghibur warga yang mengantri perekaman KTP elektronik atau e-KTP di Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jumat (10/9) malam. by Meiwan Humas Pemkot Bandung
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengajak pemusik untuk menghibur warga yang mengantri perekaman KTP elektronik atau e-KTP di Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jumat (10/9) malam. by Meiwan Humas Pemkot Bandung

SUKAJADI – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengajak pemusik untuk menghibur warga yang mengantri perekaman KTP elektronik atau e-KTP di Kantor Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jumat (10/9/16) malam.

Perekaman e-KTP tersebut sesuai arahan Kemendagri yang memberikan tenggat waktu perekaman e-KTP dari 23 – 30 September 2016. Sekira pukul 20.00 WIB, Ridwan langsung menyapa warga dan memastikan perekaman berlangsung secara tertib. “Harap sabar ya bapak ibu, saya bawa pemusik khusus biar gak bosen ngantrinya,” ujar Emil.

Kendati begitu, Ridwan mengungkapkan antrean warga di kecamatan tidak terlalu panjang. Sebelumnya ia memerintahkan kepala para camat agar menyediakan nomor layanan, sehingga proses pengambilan nomor antrean bisa dilakukan via pesan singkat. Ia pun memerintahkan kepada petugas di tiap kecamatan yang melayani perekaman e-KTP untuk menambah jam kerja dari Senin hingga Sabtu. Bahkan, waktu kerja pun ditambah sampai pukul 21.00 WIB.

Sekitar 120.000 warga Bandung hingga saat ini belum melakukan perekaman e-KTP. Upaya lain untuk perekaman pun digenjot dengan menaikkan jumlah mesin perekaman dari 100 menjadi 200 alat rekam. Bahkan, khusus bagi warga lanjut usia atau sakit yang belum merekam data e-KTP, petugas dari kecamatan pun jemput bola.

Sementara itu, dalam perekaman dan pencetakan e-KTP selama datanya sama dengan Kartu Keluarga (KK) tidak perlu melampirkan pengantar RT/RW. KTP yang telah dicetak pun berlaku seumur hidup.

Nih, pengumuman Ridwan Kamil lewat akun medsosnya;

  • Pendaftaran urutan antrean rekam e-KTP cukup via sms ke nomor hotline kecamatan. Operator kecamatan akan mengirim sms kapan datang untuk perekaman. Jadi tidak perlu mengantri fisik berjam-jam di kecamatan.
  • Warga yang sepuh atau sakit akan dilayani dengan visitasi petugas perekaman e-KTP ke rumah warga.
    3. Semua rekam e-KTP cukup dengan Kartu Keluarga di kecamatan. Tidak perlu pengantar RT/RW/Kelurahan.
  • Jika ada data yang keliru, tidak perlu koreksi KK dahulu ke Kantor Disdukcapil. Langsung saja ke kantor kecamatan untuk rekam e-KTP dengan penjelasan. Koreksi KK bisa dilakukan setelah tanggal 30 September 2016.
  • Cetak fisik KTP akan diberitahukan kemudian, menyesuaikan dengan suplai blanko KTP dari Kemendagri.
  • Warga Bandung yang belum punya e-KTP diberi waktu sampai 30 September 2016 untuk melakukan perekaman identitas.

Tak Ada Lagi Sanksi Telat Urus Administrasi Kependudukan Perda Administrasi Kependudukan Direvisi

Kepala Bidang Pengendalian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, Edi R Zein didampingi Kepala Seksi Penyuluhan Disdukcapil Kota Bandung Wuryani saat Bandung Menjawab di Ruang Media Balai Kota Bandung, Kamis (7/6). by Meiwan Humas Pemkot Bandung.
Kabid Pengendalian Disdukcapil Kota Bandung, Edi R Zein didampingi Kasi Penyuluhan Disdukcapil Kota Bandung Wuryani saat Bandung Menjawab di Ruang Media Balai Kota Bandung, Kamis (7/6). by Meiwan Humas Pemkot Bandung.

SUMURBANDUNG – Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki data kependudukan.

Kepala Bidang Pengendalian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, Edi R Zein mengatakan di tahun 2016 ini Pemkot Bandung meluncurkan perda baru, revisi Perda No 8/2012 tentang penyelenggaran administrasi kependudukan.

“Dalam perda itu sanksi-sanksi terkait keterlambatan pengurusan dihapuskan. Dengan penghapusan, diharapkan masyarakat menjadi antusias dan semangat untuk mengurus,” ujar Edi saat Bandung Menjawab di Ruang Media Balai Kota Bandung, Jl. Wastukancana, Kamis (7/6/16)

Dalam perda baru tersebut juga akan dihidupkan kembali Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). Nantinya para pendatang dan penduduk sementara di Kota Bandung akan dapat didata.

“Melalui perda baru itu kita juga menghidupkan kembali SKTS. Untuk sekarang sedang disusun perwalnya. InsyaA llah akhir Desember ini kita memiliki peta kependudukan yang lebih rinci,” pungkasnya.

Kepala Seksi Penyuluhan Disdukcapil Kota Bandung, Wuryani menambahkan ada empat fokus utama yang menjadi perhatian, diantaranya kepemilikan Kartu Keluarga (KK), kepemilikan Kartu Tanda Penduduk electronik (e-KTP), Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

“Dalam empat fokus utama itu, kita akan melakukan berbagai upaya seperti melakukan jemput bola dan bekerjasama dengan sekolah, rumah sakit, posyandu. Kita pun juga akan melakukan sosialisasi dan razia justifikasi di tempat-tempat strategis yang ada di kota Bandung,” kata Wuryani.

Wuryani menerangkan persiapan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang baru masuk tahap persiapan prasarana dan sarana. Program tersebut rencana akan launching pada Mei 2016 dengan target sasaran sekitar 200 ribu anak. KIA sendiri adalah identitas resmi bagi anak berusia kurang dari 17 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik.

“Program KIA dananya dari APBN, sekitar Rp 1,3 miliar. Saat ini kita sedang mempersiapkan sarana dan prasarananya. Nantinya pengurusan KIA akan ditempatkan di Kantor Disdukcapil, Jl. Ambon No. 1B,” jelasnya.