Tag Archives: Perda KBU

Perda No 2/2016 Ketatkan Pengendalian KBU

Wagub Jabar Deddy Mizwar saat sosialisasi Perda No 2/2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU di Kantor Dinas Pemukiman dan Perumahan Jabar, Kamis (15/12). by Humas Pemprov Jabar
Wagub Jabar Deddy Mizwar saat sosialisasi Perda No 2/2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU di Kantor Dinas Pemukiman dan Perumahan Jabar, Kamis (15/12). by Humas Pemprov Jabar

BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar melakukan sosialisasi Peraturan Daerah No 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi, kepada para camat, lurah, kades dan pelaku usaha di KBU di Kantor Dinas Pemukiman dan Perumahan Jabar, Kamis (15/12/16).

Wagub menerangkan, Perda No 2 ini untuk memperkuat payung hukum yang telah ada sebelumnya yaitu Perda No 1 tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang KBU yang masih memiliki beberapa kelemahan.

“Tak dipungkiri Perda No 1 ini ada beberapa kelemahan sehingga di beberapa titik KBU masih ditemukan lahan yang beralih fungsi menjadi hunian dan tempat usaha,” ungkapnya.

Wagub melanjutkan, Perda No 2 bersifat lebih ketat dan mengikat karena telah disesuaikan dengan kondisi terkini dan permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian KBU.

Dalam Perda No 2 ini disusun arahan zonasi dengan pertimbangan utama pada aspek mitigasi bencana. Sementara sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan, rehabilitasi dan konservasi KBU, dalam Perda No 2 ini diatur mengenai penyediaan RTH Abadi yang ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan binaan untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, Perda No 2 ini pun memuat sanksi administratif sebagai satu bentuk paksaan pemerintah ditambah dengan penggantian atau kompensasi lahan. Dalam Perda KBU baru ini juga terdapat penguatan pengawasan dan pengendalian secara kelembagaan melalui Samsat KBU dan penguatan peran serta masyarakat melalui kemitraan.

“Ini semua tidak semata-mata untuk mempertahankan area lindung di KBU dari alih fungsi dan kerusakan, tetapi juga untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat di cekungan Bandung,” kata Wagub.

Dalam Perda No 2 ini tidak ada lagi ditemukan pasal karet atau ketentuan yang menimbulkan multitafsir, sehingga diharapkan dapat menutup rapat-rapat peluang terjadinya pelanggaran lingkungan.

Dengan telah hadirnya Perda KBU yang baru pula, maka yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen dari semua unsur atau pemangku kepentingan untuk taat prosedur dan aturan.

“Mari bekerja sama dan bersinergi secara konstruktif dan berkelanjutan untuk bersama-sama mengendalikan, memulihkan dan menyelamatkan KBU sebagai investasi berharga untuk generasi mendatang,” ajak wagub.

Pemprov Jabar Mau Batalkan Perda RDTR Kota Bandung

Wagub Jabar Deddy Mizwar saat diskusi dengan para pakar di rumah dinasnya, Kamis (27/10). by Humas Pemprov Jabar
Wagub Jabar Deddy Mizwar saat diskusi dengan para pakar di rumah dinasnya, Kamis (27/10). by Humas Pemprov Jabar

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membatalkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang keluar dari kesepakatan substantif. Perda yang dinilai menyimpang tersebut yaitu mengenai perizinan pembangunan Kondominium Hotel (Kondotel) di Kawasan Bandung Utara (KBU). Pemprov Jabar sebelumnya telah memberikan rekomendasi terhadap RDTR Kota Bandung bahwa Kondotel tidak boleh berdiri di kawasan hijau.

“Kok tiba-tiba Perdanya berubah, ada apa ini? Makanya kita akan batalkan Perda tentang RDTR Kota Bandung karena telah keluar dari kesepakatan substantif,” tandas Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat ditemui di rumah dinasnya, Kamis (27/10/16).

Deddy menjelaskan, pembangunan Kondotel harus berada di kawasan merah, artinya kawasan yang dibolehkan untuk area yang sifatnya usaha atau komersial. Kawasan kuning merupakan area yang dibolehkan untuk membangun perumahan pribadi non komersial. Sedangkan kawasan hijau adalah kawasan lindung yang tidak diperkenankan membangun apapun.

“Di area kuning saja Kondotel tidak boleh apalagi di area hijau seperti KBU. Tapi ternyata di RDTR Kota Bandung berubah jadi kuning, ini yang akan kita selidiki,” ungkapnya.

Pihaknya pun akan membentuk tim khusus yang beranggotakan para penegak hukum dan para ahli untuk mengkaji penyebab berdirinya kondotel di kawasan hijau. Apakah dipengaruhi oleh adanya tekanan politik, gratifikasi ataupun kurangnya pemahaman mengenai peraturan.

“Tim ini akan secepat mungkin mencari tahu apa latar belakang perubahan fungsi yang telah disepakati ini, yang pasti kita akan batalkan dulu perdanya,” tuturnya.

Deddy mengimbau kepada para pengusaha atau investor yang akan berinvestasi di Kota Bandung agar memahami terlebih dahulu mengenai RDTR yang telah ditentukan sebelum mengajukan izin usaha.

“Jangan tergiur dengan janji oknum tertentu yang mengatakan di situ bisa dibangun. Pelajari dulu RDTR yang telah disepakati secara substantif,” tegasnya.

Disinggung mengenai apakah pembangunan Kondotel yang menyalahi aturan tersebut menjadi penyebab terjadinya banjir besar di Kota Bandung beberapa waktu lalu, Wagub menjawab hal itu perlu dikaji terlebih dahulu, karena penyebab banjir tersebut tidak hanya ada di Kota Bandung saja, namun Bandung Raya secara keseluruhan yang terintegrasi dengan KBU.

“Ini perlu dikaji dulu, koordinasi antar kabupaten kota se-Bandung Raya sangat diperlukan karena memiliki keterkaitan dengan KBU,” jelasnya.

Pakar Hukum dan Tata Ruang Asep Warlan menyambut baik langkah Pemprov Jabar yang akan membatalkan Perda Kota Bandung tersebut. Menurutnya, harus ada tindakan hukum dari pemerintah, ketika diduga ada pelanggaran mengenai RDTR.

“Saran saya ya sudah batalkan saja karena tidak sesuai dengan substansinya, kembalikan lagi ke hijau dan selanjutnya Kota Bandung harus mengubah perda tersebut,” kata Asep.

Revisi Perda KBU Intensifkan Pengendalian Pengawasan

Bupati Bandung Barat Abubakar
Bupati Bandung Barat Abubakar

NGAMPRAH – Bupati Bandung Barat Abubakar mengaku belum menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait revisi atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU).

Meski demikian, Abu menyambut baik lahirnya revisi tersebut, untuk lebih mengintesifkan lagi masalah pengendalian dan pengawasan terhadap KBU ini. “Bagi saya Revisi Perda dilahirkan dalam rangka mengintensifkan pengendalian dan pengawasan terhadap Kawasan Bandung Utara KBU,” kata bupati di Ngamprah.

Adanya revisi menurutnya sebagai upaya penyadaran kepada seluruh stakeholder agar terlibat dan turut serta dalam mengendalikan dan mengawasi KBU. Selain itu dengan adanya revisi diharapkan agar kordinasi antara pemprov dan pemkab/pemkot lebih baik lagi.

“Kalau dari sisi perizinan, kordinasi selama ini sudah baik tidak ada bupati yang mengeluarkan IMB, tanpa ada rekomendasi izin dari gubernur ,” ujarnya. Revisi Perda KBU diberlakukan untuk wilayah yang meliputi wilayah Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat.

Abu mengatakan, penguatan terkait persoalan KBU saat ini, salah satunya menyangkut soal fungsi kawasan lindung. Dari seluruh lahan KBB, 55 persennya harus berupa kawasan lindung. “Artinya, pemahaman kawasan lindung itu tentunya pembangunan yang akan terjadi itu orientasinya harus berwawasan lingkungan,” terangnya.