Tag Archives: perempuan

Tekan Angka Perceraian & KDRT, Gubernur Emil Luncurkan “Sekoper Cinta”

Gubernur Ridwan Kamil bersama Menteri PPPA Yohana Susana Yambise meluncurkan program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) di Sabuga, Jl. Tamansari No. 73, Kota Bandung, Minggu (16/12/18). by Humas Jabar

BANDUNG – Untuk menekan angka perceraian dan KDRT di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Susana Yambise meluncurkan program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) di Sabuga, Jl. Tamansari No. 73, Kota Bandung, Minggu (16/12/18).

Acara peluncuran ini dirangkai dengan kegiatan pameran/expo UKM perempuan dan Festival Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Ibu ke-90 Tingkat Nasional Tahun 2018 yang digelar oleh Kementerian PPPA RI.

Sekoper Cinta merupakan wadah bagi perempuan Jawa Barat untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman, serta diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup kaum hawa. Ini adalah upaya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki di semua bidang.

“Angka perceraian tinggi di Jawa Barat karena kekerasan. Dari hasil statistik, saya mengawali jabatan sebagai gubernur di mana 29% terpapar potensi stunting. Jadi, anaknya kurang gizi, perceraian banyak,” ungkap gubernur usai acara peluncuran.

“Oleh karena itu, ada suatu upaya yang sudah dilakukan di Bandung, Bogor, dan oleh STKS (Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial), yaitu penguatan ibu-ibu yang sudah menikah. Keluarga ini ngga ada sekolahnya. Sekarang kita buat Sekolah Perempuan di mana 60% materinya adalah ilmu keluarga yang tidak sederhana, dan di Bogor terbukti bisa mengurangi perceraian dan mengurani KDRT,” paparnya.

Untuk itu, Ridwan menuturkan bahwa pihaknya mewajibkan kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat menerapkan Sekoper Cinta. Peluncuran Sekoper Cinta pun menjadi rangkaian program quick win 100 hari kerja Gubernur Jawa Barat.

“Diwajibkan. Tugas gubernur adalah menstandardisasi hal baik, bukan hanya di-launching di satu/dua kota, tapi akan dimonitor di seluruh wilayah. Itu tugas saya,” jelasnya.

Sekoper Cinta mendapat apresiasi dari Kementerian PPPA RI. Menurut Menteri PPPA Yohana Susana Yambise, program ini bisa menjadi role model bagi daerah lain di Indonesia, karena sesuai dengan misi kementeriannya dalam mengakhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan, perdagangan manusia, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

“Saya mengucapkan apresiasi karena telah me-launching bersama Sekoper Cinta dan ini sangat berhubungan dengan program kita di 2019,” kata Yohana dalam sambutannya.

“Ini menjawab salah satu program prioritas kita, yaitu akhiri kesenjangan ekonomi bagi kaum perempuan dan juga akhiri perdagangan manusia, termasuk akhiri kekerasan dalam rumah tangga,” lanjutnya.

Ada 65 juta keluarga di seluruh Indonesia. Anak yang menjadi bagian dari anggota keluarga bisa memutus mata rantai KDRT dan perceraian. Untuk itu, pada kesempatan ini Yohana mengajak kita membangun keluarga hebat untuk mewujudkan negara kuat.

“Kita harus kuatkan, kita usahakan supaya anak-anak kita ini yang memutuskan mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan mata rantai kekerasan dalam bentuk perceraian,” ucapnya.

Sekoper Cinta dilatarbelakangi oleh tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat. Terutama di Kabupaten Indramayu, Subang, Cirebon, Kuningan, Cianjur, Sukabumi, Bekasi, Garut, Ciamis, Sumedang, dan Kota Depok. Total ada 302 kasus kekerasan di Jawa barat pada 2016 (Sumber: Data Simfoni KPPA, 2017).

Selain itu, gizi buruk pada balita juga mempengaruhi tingginya prevalensi stunting Jawa Barat yang mencapai 29,2%. Terutama di 14 kabupaten: Garut, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Subang, Karawang, Bandung Barat, dan Majalengka.

Tingginya perceraian di Jawa Barat juga menjadi alasan hadirnya Sekoper Cinta. Ada lebih dari 33 ribu kasus perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi (Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, 2017).

Kemudian tingginya perkawinan anak. Terutama di Kabupaten Indramayu (1.449), Garut (1.087), Sukabumi (1.154), Cianjur (1.221), Bekasi (1.329), Subang (1.103), dan Karawang (1.336), (Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, 2017).

Hal lain tindak pidana perdagangan orang/TPPO (human traficking) di Jawa Barat. Berdasarkan catatan Polda Jawa barat ada kenaikan TPPO, yakni sebanyak 52 perkara (2017) dari 34 perkara (2016) atau naik 52,94%.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Poppy Sophia Bakur mengatakan, target peserta Sekoper Cinta adalah Perempuan dengan usia di atas 18 tahun. Poppy berharap program ini bisa meminimalkan bahkan menurunkan data angka di atas.

“Kalau perempuan ini punya ketahanan di keluarganya, kemudian mampu memanfaatkan peluang – baik di dalam maupun di luar lingkungannya dan membuka akses ekonomi diharapkan bisa menurun,” tandas Poppy ditemui usai acara peluncuran.

Tahap awal pelaksanaan Sekoper Cinta akan dilakukan Training of Trainer (TOT) untuk fasilitator dan relawan. TOT akan difasilitasi oleh DP3AKB Jabar kepada leader champion yang dipilih mewakili kecamatan di seluruh kabupaten/kota di Jabar. Selanjutnya, leader champion ini akan menjadi agen utama pembentukan Sekolah Perempuan di tingkat desa/kelurahan di 27 kabupaten/kota.***

Agar Perempuan Tak Jadi Korban Kekerasan

Ketua P2TP2A Jabar Netty Heryawan foto bersama anggota Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Jabar di Yayasan Sosial Mutiara Kemakmuran Sejahtera, Jl. Situ Aksan No. 33 Bandung, Sabtu (6/8/16). by Humas Pemprov Jabar
Ketua P2TP2A Jabar Netty Heryawan foto bersama anggota Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Jabar di Yayasan Sosial Mutiara Kemakmuran Sejahtera, Jl. Situ Aksan No. 33 Bandung, Sabtu (6/8/16). by Humas Pemprov Jabar

BANDUNG – Setiap dua jam ada tiga perempuan di Indonesia jadi korban kekerasan. Menurut Komnas Perempuan, ada kenaikan yang signifikan dari tahun 2013-2015 hingga 10%. Fakta menunjukkan kini kekerasan bukan saja terjadi di ruang-ruang publik, tapi justru di rumah sendiri dan pelakunya orang terdekat atau keluarga.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan tindakan preventif dari diri sendiri perlu perempuan siapkan, seperti mempelajari beladiri. Ini dikatakannya saat menghadiri Seminar “Girl’s Don’t Be A Victim, Fight Back In 5 Second yang digagas oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Jawa Barat di Yayasan Sosial Mutiara Kemakmuran Sejahtera, Jl. Situ Aksan No. 33 Bandung, Sabtu (6/8/16).

“Bagaimana mungkin dapat membangun bangsa ini menjadi kuat sedangkan anak-anak kita sudah layu sebelum berkembang?” tanya Netty retoris.

Oleh karena itu Netty sangat mengapresiasi INTI Jabar yang mempunyai kepedulian tentang permasalahan sosial, khususnya menimpa kaum termajinalkan yaitu perempuan. Netty berharap teknik yang diajarkan dapat mudah dipelajari dan dapat dengan cepat dipahami setiap gerakannya. Sehingga semakin banyak perempuan menguasai teknik beladirinya sebagai pembelaan diri bahkan untuk menolong orang lain.

“Maka saya berharap apa yang dilakukan pada seminar ini dapat menjadi inspirasi oleh kelompok lain untuk mengembangkan hal serupa. Dalam melindungi dan membentengi perempuan dan anak yang sering kali menjadi korban kekerasan,” pungkasnya.

Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Jabar Dedy Widjaja mengatakan ketika perempuan belajar beladiri bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk membela diri dari berbagai macam bahaya seperti tindak kekerasan yang marak.

“Melalui teknik dasar beladiri Aikido, perempuan dibekali bagaimana melakukan pertahanan dari tindak kekerasan hanya dalam lima detik,” kata Dedy.

Bentengi Pertahanan Diri Perempuan DWP Kabupaten Bandung Gandeng WSDK

Pembukaan Sosialisasi WSDK di Gedung Dewi Sartika Komplek Perkantoran Pemkab Bandung, Soreang, Rabu (25/5/). by Humas Pemkab Bandung
Pembukaan Sosialisasi WSDK di Gedung Dewi Sartika Komplek Perkantoran Pemkab Bandung, Soreang, Rabu (25/5/). by Humas Pemkab Bandung

SOREANG – Data Komisi Nasional anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukan pada tahun 2015 kurang lebih terdapat 16.217 kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual. Setiap dua jam, sedikitnya ada tiga perempuan mendapatkan kekerasan seksual.

Untuk di wilayah Jawa Barat, kawasan Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai daerah yang paling tinggi terjadinya kasus kekerasan tersebut.

Data tersebut mengemuka pada kegiatan Pembukaan Sosialisasi WSDK (Woman Self Defence Of Khusin Ryu) yang berlangsung di Gedung Dewi Sartika Komplek Perkantoran Pemkab Bandung di Soreang, Rabu (25/5/16).

Kegiatan yang difasilitasi oleh BKBPP (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) Kabupaten Bandung ini, melibatkan puluhan peserta dari unsur DWP (Dharma Wanita Persatuan) Kabupaten Bandung dan tingkat kecamatan.

Ketua DWP Kabupaten Bandung, Hj.Windar Sofian Nataprawira mengatakan pencegahan, penanganan korban dan pelaku kekerasan merupakan tanggung jawab semua pihak. Melibatkan individu, lingkungan, tetangga, tokoh agama/masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha maupun pemerintah.

Windar Sofian sangat mengapresiasi keberadaan WSDK, karena mau mengambil bagian dalam menangani kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Bandung. Windar mengatakan WSDK bisa menjadi pilihan bela diri praktis untuk perempuan. ”Terutama bagi perempuan yang sama sekali tidak memiliki dasar ilmu bela diri,” ucap istri Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Sofian Nataprawira ini.

Windar berharap melalui WSDK, para istri PNS (Pegawai Negeri Sipil) ini, bisa memiliki bekal ilmu bela diri praktis, untuk mencegah atau menyelamatkan diri dari tindakan kriminal, seperti pelecehan seksual di jalan raya maupun dalam kendaraan umum.

”Minimal mereka dapat menularkan ilmu tersebut terhadap keluarganya terlebih dahulu sebelum mensosialisasikan kepada masyarakat umumnya,” harap Windar.

Salah seorang trainer WSDK, Shinta Ratna Sari menjelaskan lahirnya WSDK merupakan inisiatif dari Shihan (sebutan untuk guru karate) H.Sofyan Hambali, atlet karate peraih juara satu kejuaraan karate pertama di Bandung pada 1967.

WSDK didirikan pada tahun 2006 di Kopo Bandung. “Hingga saat ini, Kami sudah memiliki kurang lebih 4.000 anggota. Kita berfokus untuk mengembangkan komunitas WSDK ini di wilayah Jawa Barat dahulu sebelum ke daerah lain,” kata Shinta Ratna Sari.

Shinta mengatakan Abah Sofyan, begitu Shihan ini biasa disapa, berusaha menciptakan sejumlah gerakan sederhana yang mengandalkan anggota tubuh dan aksesori yang dipakai sehari-hari oleh perempuan untuk melindungi dirinya.

”Bersama WSDK, perempuan tidak harus menggali ilmu beladiri dengan tingkat tinggi untuk mepertahankan diri. Karena basic beladiri kita dari gerakan-gerakan kita sehari-hari, seperti mencuci baju, bercermin atau membuka pintu,” jelas asisten dosen salah satu perguruan tinggi di Bandung ini.

Namun selain berlatih gerakan bela diri, tambah Shinta, WSDK juga mengajak perempuan untuk menggali kekuatan dalam dirinya dengan cara mengubah pola pikir serta ikut membangun rasa kepercayaan diri dan motivasi perempuan untuk melatih kemampuan dirinya.

Lebih jauh Windar menjelaskan, seluruh bagian tubuh perempuan bisa jadi senjata untuk membela dirinya saat merasa terancam. Gerakan praktis menggunakan seluruh anggota tubuh inilah yang dilatih di WSDK.

“Banyak anggota kami yang mengaku merasa lebih percaya diri usai berlatih, keberanian merekapun timbul karena merasa punya bekal membela diri,”pungkasnya

231 Ribu Kasus Kekerasan Timpa Perempuan dan Anak

Ketua P2TP2A Jabar Netty Heryawan
Ketua P2TP2A Jabar Netty Heryawan

SUMURBANDUNG – Maraknya kasus kekerasan baik fisik maupun seksual yang menimpa perempuan dan anak, kini semakin mengkhawatirkan. Untuk mengatasinya, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Netty Heryawan berpendapat, peran serta seluruh masyarakat harus dimaksimalkan mulai dari menaruh perhatian khusus, hingga berani melapor jika ada kejadian kekerasan pada perempuan dan anak.

“Pilihan kita hanya dua, mau menolong atau ditolong?”, ujar Netty saat jadi narasumber Diskusi Publik Pemberdayaan Perempuan dan Anak Gerakan Nelayan Tani Indonesia (Ganti) Jabar, di Gedung Indonesia Menggugat, Jl. Perintis Kemerdekaan Bandung, Senin (16/5/16).

Menurut Netty, masyarakat yang menutup mata dan tidak peduli akan ancaman kekerasan pada perempuan dan anak, bisa saja menjadi korban, karena miskinnya informasi, wawasan, nilai-nilai agama, hingga minimnya akses pengaduan dan perlindungan bagi korban.

“Dari tahun 2013 sampai 2015, sudah ada 231.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak”, sebut Netty.

Data di P2TP2A Jabar mencatat sejak berdiri di tahun 2010 silam P2TP2A telah menangani tidak kurang dari 946 kasus. Bahkan terhitung dari awal hingga perengahan tahun 2016 ini, ada 58 kasus yang diterima P2TP2A Jabar.

“Itu hanya yang tercatat melapor di P2TP2A Jawa Barat saja. Berapa banyak kasus yang dilaporkan di P2TP2A kabupaten/kota lain? Berapa banyak yang justru tidak melapor karena minimnya akses korban, atau malu melapor karena dianggap aib?”, papar Netty.

Satpol PP Cimahi Perlu Tambah 40 Personel Perempuan

ilustrasi Satpol PP cantik, Winda, Pekanbaru. ist
ilustrasi Satpol PP cantik, Winda, Pekanbaru. ist

CIMAHI – Guna lebih maksimal dalam melakukan penegakan Perda, Satpol PP Cimahi akan mengupayakan penambahan personel di lapangan. Namun penambahan personel ini lebih ditujukan bagi personel perempuan mengingat selama ini personel perempuan yang dimiliki Satpol hanya ditempatkan di bagian administrasi.

Kasatpol PP Cimahi Aris Permono mengatakan tahun ini pihaknya berharap ada penambahan personel wanita untuk bertugas di lapangan. Hal itu untuk menciptakan citra humanis kepada masyarakat dalam penegakan perda.

“Kami sudah menyampaikan ke Ibu Walikota dan sudah menyetujuinya. Kami berharap tahun ini penambahan personel wanita itu bisa segera terealisasi,” kata Aris, Kamis (17/3/16).

Aris menjelaskan alasan memilih anggota perempuan karena diharapkan bisa menyentuh masyarakat dengan pendekatan yang berbeda dalam penegakan perda. Menurutnya dengan pendekatan perempuan, masyarakat bisa menerima penjelasan ketika penegakan perda seperti ketika akan melakukan penertiban atau mengeksekusi bangunan.

Dengan pendekatan yang berbeda diharapkan bisa meredam konflik antar Satpol PP dan masyarakat yang selama ini kerap terjadi. “Berdasarkan perhitungan kami, membutuhkan sebanyak 40 personel perempuan untuk ditempatkan di bagian lapangan nantinya,” sebut Aris.

Menurutnya saat ini Satpol PP Cimahi sebenarnya sudah punya 10 staf perempuan yang bertugas di kantor. Secara keseluruhan personel Satpol PP Cimahi berjumlah 94 orang. Sedangkan untuk kebutuhan ideal diperlukan penambahan anggota kurang lebih 70 orang dengan rincian 40 wanita dan 30 laki-laki. (fik)

Kekerasan Seksual Anak Jadi Hidden Crime 90% Pelaku Orang Terdekat Korban

Ketua P2TP2A Jabar Netty Prasetiyani
Ketua P2TP2A Jabar Netty Prasetiyani

BANDUNG BARAT – Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat hingga kini angkanya masih sangat tinggi. Menurut Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Netty Prasetyani Heryawan, hal itu memicu kekhawatiran jika persoalan ini menjadi sebuah fenomena gunung es yang pada akhirnya sulit untuk dihilangkan.

“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat masih tinggi, bahkan setiap harinya sekitar 12-13 anak mengalami kekerasan seksual,” ungkap Netty saat Fasilitasi Pengembangan P2TP2A Kabupaten Bandung Barat di Ballroom Gedung B Komplek KBB, Senin (14/3/16).

Nyatanya kekerasan pada perempuan dan anak saat ini menjadi hidden crime di mana pelakunya 90% pelaku kekerasan, kebanyakan orang terdekat bahkan keluarga sendiri. Netty menyebutkan ada 946 kasus kekerasan yang ditangani terjadi di Jawa Barat selama 5 tahun ini  di mana sebagian pelaku adalah orang terdekat korban, seperti keluarga atau tetangganya, dan sisanya adalah orang asing.

“Yang paling tinggi kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual mencapai 293 kasus, sisanya kekerasan dalam rumah tangga dan human trafficking,” sebutnya.

Tentu saja data ini belum sepenuhnya menggambarkan kekerasan di Jabar. Karena P2TP2A Jabar hanya satu dari banyaknya berbagai lembaga yang sama fokus tentang penanganan kasus kekerasan.

Sementara itu KBB, dipandang Netty, sangat progresif setelah menyadari banyak warganya yang menjadi korban kekerasan utamanya kekerasan seksual. Setelah terbentuk P2TP2A KBB lalu dibuatlah Satgas dengan diberikan pelatihan oleh BPMPD Jabar, BP3AKB Provinsi Jabar dan P2TP2A Jabar.

Di Bandung Barat, kata Netty, ada temuan kasus anak berusia 11 tahun dicabuli oleh kakeknya sendiri yang berumur 68 tahun hingga hamil. Kini anaknya sudah lahir dan sudah berusia 4 tahun. Itu menunjukkan jika persoalan ini penyebabnya karena orang-orang terdekat di lingkungan korban sendiri.

Selain itu, masih banyak lagi kasus serupa lainnya di Jabar. Hal itu di antaranya disebabkan kurangnya peran orang tua dalam melakukan pendidikan kepada anak. Kebanyakan faktor ekonomi memang menjadi salah satu penyebab tingginya kasus kekerasan terhadap anak ini.

“Solusinya dengan mulai menerapkan pola Pengasuhan Anak Berbasis Masyarakat (PABM) dan memberikan penyuluhan di PAUD dan Posyandu yang tersebar di kabupaten/kota,” tandas Netty.

Bupati Bandung Barat Abubakar mengatakan pentingnya penanggulangan dari tingkat bawah merupakan salah satu cara untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nilai luhur bangsa seperti saling asah, saling asih, dan saling asuh diyakini dapat membuat persoalan ini berkurang.

“Persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari tingkatan keluarga, RT, RW, desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten harus bersinergi dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata bupati. (fik)