Tag Archives: Perguruan Tinggi

Kang Darus Dorong Perguruan Tinggi Proaktif Sikapi Sesar Lembang

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana

CANGKUANG – Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana mendorong agar pemerintah dan perguruan tinggi untuk melakukan langkah antisipatif dalam menyikapi masih aktifnya sesar Lembang.

Kang Darus, sapaan Dadang Rusdiana berharap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pusat bersinergi memantau situasi dari ancaman bencana dan menyiapkan pola penanganannya.

“Jawa Barat itu kan daerah rawan bencana alam karena secara geografis didominasi kawasan pegunungan. Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ada didalamnya,” ujar Darus kepada wartawan, usai kampanye caleg di Sanggar Indah Banjaran, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Sabtu (13/10/18).

Darus berharap masyarakat setempat harus juga meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi yang tinggal di area lereng pegunungan. Menurut politis Partai Nasdem ini, bencana seperti gempa bumi masih sulit terprediksi melalui pendekatan sains atau teknologi. Meski begitu dirinya menyarankan agar mitigasi tetap dilakukan.

“Tentu mitigasi perlu karena bagian dari pola antisipasi. Apalagi sesar Lembang yang berstatus aktif dari dulu kita khawatirkan akan terus terjadi pergerakan,” kata Darus.

Darus juga mendorong agar perguruan tinggi ikut proaktif dalam menyikapi fenomena sesar Lembang ini. “Di kita kan banyak perguruan tinggi-perguruan tinggi seperti ITB, Unpad yang bisa bekerja sama dengan pemerintah gimana cara melakukan pola penanganannya,” terang Darus.***

Moratorium Pendirian Perguruan Tinggi untuk Dorong Akreditasi

Caleg DPR RI Jabar 2 dari Nadem Dadang Rusdiana saat kampanye caleg di Sanggar Indah Banjaran, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jumat (12/10/18).

CANGKUANG – Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana menyatakan untuk sementara pemerintah menghentikan izin pendirian perguruan tinggi dan program studi baru, karena dinilai sudah terlalu banyak. Menurut Darus, sapaan Dadang Rusdiana, moratorium pendirian perguruan tinggi dilakukan dengan tujuan untuk lebih fokus mendorong akreditasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

“Kalau untuk pendirian perguruan tinggi baru itu kan sudah ada moratorium sejak Januari 2017. Tujuannya agar lebih fokus dalam peningkatan akreditasi perguruan tinggi yang sudah ada, agar perguruan tinggi terakreditasi A semakin banyak,” jelas Darus kepada Balebandung, usai kampanye caleg di Sanggar Indah Banjaran, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jumat (12/10/18).

Untuk itu, Darus mendorong agar perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bandung yaitu Universitas Nurtanio (Unnur) dan Universitas Bale Bandung (Unibba) agar meningkatkan akreditasinya.

“Seperti Unibba itu kan kita dorong untuk menaikkan akreditasinya yang sekarang masih C. Maka kita bantu mengajukannya ke Kemenristek Dikti agar naik bisa jadi B. Lebih dari itu juga kita bantu terkait sarana dan prasarananya,” ungkap Darus.

Selain mendorong peningkatan akreditasi, imbuh Darus, pemerintah juga sebenarnya lebih memberikan opsi merger perguruan tinggi. “Merger itu memang pilihan baik, tapi memang persoalannya tidak mudah, apalagi kalau kedua perguruan tinggi yang ingin dimerger itu terlalu banyak perbedaannya seperti dari jenis perguruan tinggi dan bidang keilmuannya,” jelasnya.

Kebijakan moratorium pendirian perguruan tinggi tertuang dalam Surat Edaran 2/M/SE/IX/2016. Melalui surat itu, disebutkan bahwa moratorium izin pendirian perguruan tinggi dan program studi baru berlaku mulai 1 Januari 2017.

Namun demikian, moratorium ini berlaku khusus untuk universitas, institut, dan sekolah tinggi. Dengan kata lain, perguruan tinggi politeknik dan institut teknologi tetap dibuka. Ada pula prodi yang masih dibuka, yaitu prodi bidang science, technology, engineering, dan mathematic atau bisa disingkat STEM. Pendirian kampus di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) juga tetap diizinkan.

Secara kuantitas, jumlah perguruan tinggi di Indonesia sudah terlalu banyak. Ironisnya, banyaknya kuantitas kurang sejalan dengan kualitas pendidikan tinggi. Dari 4.455, baru 32 perguruan tinggi dengan akreditasi A.

44 Perguruan Tinggi se-Jabar Deklarasi Anti Radikalisme

Sebanyak 44 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jabar mendeklarasikan anti radikalisme di Graha Sanusi Hardjadinata Kampus Unpad Bandung, Jumat (14/7/17). by Humas Pemprov Jabar
Sebanyak 44 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jabar mendeklarasikan anti radikalisme di Graha Sanusi Hardjadinata Kampus Unpad Bandung, Jumat (14/7/17). by Humas Pemprov Jabar

BANDUNG – Sebanyak 44 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Barat mendeklarasikan anti radikalisme. Deklarasi ditandai dengan pengucapan 4 poin naskah deklarasi dan penandatanganan prasasti oleh 44 rektor yang disaksikan langsung Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, anggota Komisi X DPR RI, DPRD Jabar dan Pangdam III Siliwangi, serta mahasiswa di Graha Sanusi Hardjadinata Kampus Universitas Padjajaran Bandung, Jumat (14/7/17).

Gubernur Aher menilai, deklarasi anti radikalisme yang diinisiasi para rektor se-Jabar tersebut merupakan langkah yang tepat, karena kampus merupakan pusat perubahan. “Manakala kita ingin mengokohkan sendi-sendi kebangsaan, maka kampuslah yang harus kita perkokoh terlebih dahulu, karena pusat perubahan ada di kampus,” tandas Aher.

Aher pun menyatakan Jabar siap menjadi pelopor anti radikalisme di Indonesia dan dengan tegas menyatakan tidak akan ada tempat bagi siapapun yang menyebarkan paham radikalisme di Jabar.

“Tidak ada tempat bagi radikalisme di sini. Mari kita tekadkan dengan kuat dan sebarkan paham kebangsaan, persatuan dan kesatuan khususnya di Jabar dan kami siap menjadi pelopor,” tegas Aher.

Menurutnya, radikalisme sangat bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia, radikalisme akan merusak persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu menurutnya menumbuhkembangkan empat pilar kebangsaan dan melenyapkan paham radikalisme di Jabar sama dengan menyelesaikan separuh persoalan Indonesia.

“Karena jumlah penduduk Jabar saat ini mencapai lebih dari 47 juta jiwa atau 1/5 dari jumlah penduduk Indonesia, maka kita siap hadirkan kepeloporan,” kata Aher.

Menristekdikti Muhammad Nasir mengungkapkan, walaupun pihaknya saat ini belum melihat secara nyata adanya paham radikalisme di kampus, namun kampus memiliki potensi yang sangat besar hadirnya paham tersebut.

“Masalah radikalisme di kampus kami belum melihat secara nyata ya, tapi potensi di kampus sangat tinggi,” ungkap menteri.

Karena menurutnya, kampus adalah kumpulan anak muda dan tempat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang akan sangat mudah dimasuki paham radikalisme.

Oleh karena itu Kemenristekdikti akan terus mengawasi dan mewaspadai jangan sampai kampus jadi pusat radikalisme baik di PTN maupun PTS. “Potensi sejauhmananya itu tiap rektor yang tahu, kita akan awasi terus,” ujar Nasir.

Ia berharap, isi dari deklarasi anti radikalisme ini dapat dipahami oleh seluruh mahasiswa dengan baik. “Isi deklarasi ini nanti harus dipahami dengan baik seperti apa, kami juga bersama dengan salah satu unit presiden terus melakukan pembinaan dan pemahaman ideologi Pancasila,” pesannya.

Menristekdikti pun mengapresiasi atas inisiasi dari para rektor PTN dan PTS di Jabar yang telah bersama-sama bertekad mendeklarasikan Jabar sebagai provinsi anti radikalisme, terorisme dan narkoba.

“Terimaksih kepada para rektor PTN dan PTS yang telah bersama-sama bertekad untuk mendeklarasikan Jawa Barat sebagai provinsi yang anti terorisme anti radikalisme anti narkoba dan tetap menjunjung empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI dan semboyan Bhineka Tunggal Ika,” ucap Nasir.

Ketua Majelis Rektor PTN/ PTS se-Jabar Herry Suhardiyanto menyatakan komitmennya bersama seluruh rektor se-Jabar akan berperan aktif mencegah masuknya paham radikalisme ke kampus.

“Kami seluruh rektor se-Jabar telah merumuskan deklarasi ini. Untuk itu kami berkomitmen untuk berperan aktif mencegah radikalisme di kampus,” tandas Herry yang juga rektor Institut Pertanian Bogor.

Ia bersama seluruh rektor akan menerapkan disiplin yang tinggi dan mengetatkan peraturan-peraturan kampus kepada para dosen dan mahasiswanya. “Kami akan ketatkan peraturan dan disiplin kepada dosen dan mahasiswa, bila melanggar norma dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara apalagi sampai menyebarkan pemikiran atau paham radikalisme akan kita tindak tegas,” tandas Herry.

Nih, naskah deklarasi anti radikalisme perguruan tinggi se-Jabar:
Deklarasi Anti Radikalisme Perguruan Tinggi di Jawa Barat

Memperhatikan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini khususnya perkembangan radikalisme dan terorisme, dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Kami berpegang teguh kepada landasan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup Bangsa Indonesia, UUD 1945 dan semangat Bhineka Tunggal Ika.

2. Kami bertekad mempersiapkan diri membentuk generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, demokratis, jujur, berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, etika akademik, hak asasi manusia, kemajemukan, kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan nusantara.

3. Kami menolak organisasi dan aktivitas yang berorientasi atau berafiliasi dengan gerakan radikalisme, terorisme atau organisasi kemasyarakatan/ politik yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 45 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran paham atau gerakan radikalisme, terorisme atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.

Aher; Tanpa PTS Jabar Akan Terpuruk

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan membuka Muswil ke-5 Aptisi Wil IV A Jabar di Gedung Aptisi Wil IV A Jabar, Jl. Cipadung Indah No. 4 Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (18/10). by Humas Pemprov Jabar
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan membuka Muswil ke-5 Aptisi Wil IV A Jabar di Gedung Aptisi Wil IV A Jabar, Jl. Cipadung Indah No. 4 Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (18/10). by Humas Pemprov Jabar

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-5 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) untuk Wilayah IV A Jawa Barat. Muswil berlangsung di Gedung Aptisi Wilayah IV A Jabar, Jl. Cipadung Indah No. 4 Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (18/10/16).

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) telah memberikan peran yang begitu besar terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Dalam sambutannya di pembukaan acara muswil ini, Aher mengatakan peran negara – khususnya dalam bidang pendidikan tinggi – telah diambil sebagian besarnya oleh PTS kita.

“Pendidikan harus terus kita perbaiki terutama pada tingkat perguruan tinggi dan perguruan tinggi swasta telah mengambil peran negara begitu besar. Termasuk tingkat APK (Angka Partisipasi Kasar) di Jabar juga bisa naik berkat swasta,” kata Aher.

Gubernur menyebut 97% dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia adalah PTS dan hanya 3% negeri. Sementara jumlah mahasiswa ada 70% diantaranya mengenyam pendidikan tinggi di swasta, dan hanya 30% kuliah di PTN. “Maka tanpa PTS Jawa Barat akan terpuruk,” tanda Aher.

Untuk itu, diperlukan fokus pengembangan terhadap PTS di Indonesia. Menurut Aher, peran negara perlu dikuatkan untuk mengembangkan PTS, sehingga akan setara dengan PTN.

“Ketika negara sudah diuntungkan dengan hadirnya PTS mewakili peran negara, maka sekarang tinggal negara mengokohkan peran PTS tersebut dengan cara memprogramkan dan mengokohkan kesetaraan perlakuan untuk kesetaraan kualitas demi masa depan bangsa,” kata Aher.

Ketua Aptisi Wilayah IV A Jawa Barat sekaligus Ketua Aptisi Pusat, Budi Djatmiko mengemukakan, pola pengembangan pendidikan di Indonesia salah dalam strategi, sehingga dunia pendidikan Indonesia jauh tertinggal dengan negara lain.

Menurut Budi, selama ini pengembangan perguruan tinggi Indonesia hanya fokus pada bidang akademik tanpa mengedepankan pula bidang vokasinya. “Di Indonesia ada 4.500 perguruan tinggi swasta dan negeri. Perguruan Tinggi Negerinya 170, sisanya swasta sekitar 4.330 dan memiliki 2.370 program studi dan 95 persennya adalah mengandalkan pendidikan akademik dan sisanya lima persen pendidikan vokasi,” tutur Budi.

Budi menjelaskan hal ini terbalik dengan negara-begara seperti Jerman, Jepang, dan Korea. Dimana pendidikan vokasi 15% dan akademik 85%, sementara kebutuhan dunia akan tenaga akademik seperti dosen dan periset hanya 5% dan kebutuhan dunia akan tenaga teknis mencapai 95%.

Dengan kondisi tersebut, menurut Budi, harus ada perubahan yang dilakukan. Rencananya tahun depan pemerintah pun akan moratorium pembukaan Prodi S-1 tetapi hanya untuk Diploma III dan IV Spesilias 1 dan 2.

Muswil Aptisi Wilayah IV A Jabar ini dihadiri ratusan utusan 360 PTS di Jabar, dengan agenda memilih pengurus Aptisi Wilayah IV A Jabar periode 2016-2020.