Tag Archives: Perhutanan Sosial

KLHK Temukan Tegakan Pohon Gunung Rakutak Hanya 10% Hasil Verifikasi Lahan Perhutanan Sosial

Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) KHLK, Erna Rosdiana (kudung biru), saat verifikasi program PS di Gedung Dipa Bramanta Pertamina Geothermal Energy Kamojang Kec Ibun Kab Bandung, Rabu (12/10/17).
Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) KHLK, Erna Rosdiana (kudung biru), saat verifikasi program PS di Gedung Dipa Bramanta Pertamina Geothermal Energy Kamojang Kec Ibun Kab Bandung, Rabu (12/10/17).

IBUN – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meninjau program Perhutanan Sosial di Gunung Rakutak, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Rabu (12/10/17).

Dalam kunjungannya, KHLK menemukan kerusakan lahan yang berada di hulu Sungai Citarum itu. Hutan lindung yang seharusnya rimbun, bisa dikatakan gundul dan dipenuhi oleh semak belukar. Kondisi tersebut menurut KHLK telah berlangsung selama lima tahun.? Entah karena kebakaran atau pembalakan liar.

“Saya juga baru pertama kali datang ke sini, benar apa yang dikatakan staf saya yang sudah datang berkali-kali dan mengambil gambar dengan drone,” kata Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) KHLK, Erna Rosdiana di Petak 55 Gunung Rakutak, Rabu (12/10).

Kalau kondisi tersebut tak segera dihijaukan lagi, pihaknya khawatir rawan terjadi longsor. Sebab tanah di Gunung Rakutak yang berupa tanah andosol dan gembur, yang mengakibatkan mudahnya terjadi pergeseran tanah bila terjadi hujan.

Ia menekankan, penghijauan sudah tak bisa dilakukan secara represif kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan intervensi dalam hal pemberian bantuan kepada masyarakat untuk penanaman pohon yang bisa menyejahterakan masyarakat, khususnya petani yang tinggal berdampingan dengan kawasan hutan.

“Kami mencari titik tengah yang di mana perekonomian masyarakat dapat terakomodir dan kondisi hutan kita dikembalikan. Oleh karena itu lewat P39 (Peraturan Menteri No 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial) kita ingin mengembalikan hutan kembai hijau, namun kebutuhan ekonomi masyarakat dapat terpenuhi,” terang Erna.

Kondisi tegakan pohon di lahan yang ditinjau KHLK berada di angka 10%. Tampak pula beberapa petak lahan perkebunan yang sudah digarap oleh petani dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Dukuh, Kecamatan Ibun.Namun, tanaman yang ditanami di sana sebagian layu karena kurang mendapatkan siraman air.

“Makanya kita melakukan ini juga untuk tata air dan perlindungan tanah. Kita perlu menanam tanaman yang menghasilkan, seperti eucalyptus (kayu putih) dan kopi. Nanti juga ditanami oleh alpukat untuk menahan air, jadi ada dua layer untuk tanaman tinggi, menengah dan pendek,” jelasnya.

Ditanya apakah sayuran dapat ditanam di lahan Perhutanan Sosial (PS), Erna menandaskan boleh, asalkan persentasenya tak lebih dari 20%. “Masyarakat juga butuh mengisi perutnya, penanaman sayur untuk kebutuhan ekonomis jangka pendek,” ujar Erna.

Lokasi PS Petak 55 Gunung Rakutak berada kurang lebih 1,5 kilometer dari badan jalan sumur Pertamina Geothermal Energy. Di sana, 1.888 hektar yang diperuntukan untuk PS, hanya 983 Ha yang bisa digarap petani. “Selebihnya untuk konservasi hutan dan air,” imbuh Erna.

Ia mengatakan, masa penggarapan selama 35 tahun bertujuan untuk meningkatkan kepastian bercocok tanam. “Kalau yang tidak sesuai, akan segera dicabut izinnya. Pengawasan akan terus dilakukan oleh KHLK, Perhutani dan juga LSM pendamping kehutanan,” tandasnya.

Polsek Ibun Siap Mediasi Pertemuan Soal Perhutanan Sosial

IBUN - Kapolsek Ibun Iptu Asep Dedi beraudiensi dengan Forum Penyelamat Hutan dan Lingkungan Hidup (FPHLH), Perhutani dan BKSDA di Ibun, Senin (2/10/17).by iwa/bbcom
IBUN – Kapolsek Ibun Iptu Asep Dedi beraudiensi dengan Forum Penyelamat Hutan dan Lingkungan Hidup (FPHLH), Perhutani dan BKSDA di Ibun, Senin (2/10/17).by iwa/bbcom

IBUN – Kapolsek Ibun Iptu Asep Dedi menyatakan pihaknya siap memfasilitasi pertemuan antara kelompok yang pro dan kontra terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. tentang Perhutanan Sosial.

Asep mengakui potensi konflik dari Permen P.39 ini sehingga perlu dilakukan pengawalan dalam implementasinya di lapangan dalam hal ini di Petak 55 – 59 Wilayah Kerja Perum Perhutani di Gunung Rakutak Kecamatan Ibun Kab Bandung.

Ia pun berharap ada pertemuan antara lembaga sosial masyarakat, penggiat lingkungan, Perhutani, BBKSDA, dan stakeholder terkait lainnya, baik yang pro maupun kontra terhadap P.39.

“Kita siap memfasilitasi dan memediasi pertemuan antara yang pro dan kontra terhadap Permen P.39. Kita antisipasi dengan melakukan musyawarah untuk mencegah konflik di masyarakat terkait Perhutanan Sosial ini,” tandas Asep kepada Balebandung.com di usai beraudinesi dengan Forum Penyelamat Hutan dan Lingkungan Hidup (FPHLH), Perhutani dan BKSDA di Ibun, Senin (2/10/17).
.
Sebab Asep meyakini segala seesuatu bisa diselesaikan dengan bermusyawarah guna menyatukan persepsi dan menghindari miskomunikasi. “Dengan bermusyawarah, potensi konflik pun bisa dicegah,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu pihaknya mengapresiasi langkah FPHLH yang berkordinasi terlebih dahulu dengan Polsek Ibun sebelum melakukan aksi pencabutan patok Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Petak 55 – 59 Wilayah Kerja Perum Perhutani di Gunung Rakutak Kecamatan Ibun, yang dijadikan kawasan Perhutanan Sosial.

“Kami mengapresiasi yang dilakukan FPHLH yang berkordinasi terlebih dahulu dengan kami sebelum melakukan aksinya ke lokasi pematokan lahan garapan di Gunung Rakutak,” ucap Asep.

Dengan demikian, imbuhnya, bisa jelas nantinya mana tindakan yang bisa dibenarkan secara hukum, termasuk terkait yang sah dan berhak untuk mengelola dan mematok Petak 55-59 Gunung Rakutak itu.

“Jangan sampai apa yang dilakukan rekan-rekan dari FPHLH ini misalnya, malah jadi tindakan yang melanggar hukum, nah, itu yang kita hindari. Jadi, siapapun yang diduga melanggar hukum dalam masalah Perhutanan Sosial ini, bisa dilaporkan ke kami,” tandasnya.

FPHLH Temukan Patok Perhutanan Sosial di Gunung Rakutak

FPHLH Temukan Patok Perhutanan Sosial di Gunung Rakutak

Forum Penyelamat Hutan dan Lingkungan Hidup (FPHLH) menemukan sejumlah patok IPHPS di Petak 55 – 59 Wilayah Kerja Perum Perhutani di Gunung Rakutak Kec Ibun, yang dijadikan kawasan Perhutanan Sosial, Senin (2/10). by iwa/bbcom
Forum Penyelamat Hutan dan Lingkungan Hidup (FPHLH) menemukan sejumlah patok IPHPS di Petak 55 – 59 Wilayah Kerja Perum Perhutani di Gunung Rakutak Kec Ibun, yang dijadikan kawasan Perhutanan Sosial, Senin (2/10). by iwa/bbcom

IBUN – Forum Penyelamat Hutan dan Lingkungan Hidup (FPHLH) menemukan sejumlah patok Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Petak 55 – 59 Wilayah Kerja Perum Perhutani di Gunung Rakutak Kecamatan Ibun, yang dijadikan kawasan Perhutanan Sosial.

Ketua Mitigasi Bencana FLHPH H. Tarna Diguna menyatakan pihaknya menentang pemasangan papan tanda pembatas lahan untuk pembagian lahan garapan pada Program Perhutanan Sosial di Legok Tengek Pasir Jawa Blok 55 Desa/Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung.

Pihaknya pun langsung melakukan pengecekan pemasangan papan pembatas pembagian lahan garapan di Legok Tengek Pasir Jawa tersebut. Dan ternyata benar, ditemukan diantaranya atas nama dua warga yang tertulis di patok batas pembagian lahan garapan tersebut. Keduanya diduga tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Mulya Tani yang mendapat pendampingan dari Pemuda Tani (Peta) yang mengantungi Surat Keputusan IPHPS dari Kementerian LHK.

Guna mengantisipasi konflik horizontal antara warga maupun lembaga sosial masyarakat, Tarna berkordinasi dengan Kapolsek Ibun Iptu Asep Dedi untuk bermusyawarah langkah apa yang harus diambil.

Sebab Perhutanan Sosial yang ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017, hingga kini masih menimbulkan pro dan kontra. Bahkan lebih dari itu berpotensi menimbulkan konflik sosial antara yang pro dan kontra atas Permen LHK No. P.39 itu.

“Tadinya kami mau langsung mencabut patok-patok itu. Tapi kami pakai etika, kami berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Polsek Ibun karena lokasi patok berada di wilayah hukum Polsek Ibun,” ungkap Tarna kepada Balebandung.com, Senin (2/9/17).

Tarna menegaskan pihaknya merupakan salah satu unsur yang menolak Permen LHK P.39. Berbagai upaya sedang ditempuh termasuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung untuk membatalkan P.39. http://www.balebandung.com/bupati-bandung-dukung-yudicial-review-permen-39/.

Lebih dari itu juga sudah beraudiensi dengan Komisi IV DPR RI untuk mencabut P.39. Sebelumnya pun pihaknya bersama Relawan Jaga Lembur dan elemen lain yang kontra P.39, sudah menggelar demo penolakan P.39 di depan Gedung Sate. http://www.balebandung.com/relawan-jaga-lembur-demo-tolak-permen-39/

Sebagai Ketua Mitigasi FPHLH, Tarna sendiri beralasan, pemberlakukan P.39 berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana banjir yang makin parah. “Tapi kalau memang P.39 tetap mau dilaksanakan, harus ada pengawasan multi pihak. Apalagi dalam program tersebut menggarap lahan seluas 1.086 hektare dan melibatkan 783 penggarap,” kata Tarna.

Jangan sampai, kata Tarna, hutan itu ditanami sayuran dan tumpang sari, yang akan memperparah terjadi erosi di kawasan hulu. “Erosi lahan akan memperkuat terjadinya sedimentasi di aliran Sungai Citarum sehingga bisa memperparah terhadinya banjir di Majalaya dan sekitarnya,” kata Tarna.

Polsek Ibun Siap Mediasi Pertemuan Soal Perhutanan Sosial

Bupati Bandung Dukung Yudicial Review Permen 39

Bupati Bandung Dadang M Naser menerima Relawan Jaga Lembur di Rumah Jabatan Bupati Bandung di Soreang, Selasa (5/8/17), terkait permohonan yudicial review Permen LHK 39 tentang Perhutanan Sosial. by bbcom
Bupati Bandung Dadang M Naser menerima Relawan Jaga Lembur di Rumah Jabatan Bupati Bandung di Soreang, Selasa (5/8/17), terkait permohonan yudicial review Permen LHK 39 tentang Perhutanan Sosial. by bbcom

SOREANG – Bupati Bandung Dadang M Naser mendukung upaya permohonan yudicial review ke Mahkamah Agung yang ditempuh Relawan Jaga Lembur yang dipimpin Kang Acil Bimbo. Dukungan tersebut ia sampaikan saat menerima kehadiran Relawan Jaga Lembur di Rumah Jabatan Bupati Bandung di Soreang, Selasa (5/8/17) malam.

“Intinya saya mendukung apa yang dilakukan Relawan Jaga Lembur untuk menempuh yudicial review,” tandas bupati kepada Balebandung.com.

Sebelumnya diberitakan, bupati pun menyayangkan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Sebab menurut bupati program Perhutanan Sosial tersebut tidak ada sosialisasi apalagi koordinasi ke Pemkab Bandung. Padahal di Kabupaten Bandung sendiri ada 1.888 hektar lahan di Gunung Rakutak tepatnya di Kecamatan Ibun dan Pacet yang akan digarap menjadi permodelan Perhutanan Sosial.

“Saya sendiri mempertanyakan soal program itu, konsepnya seperti apa? Apa kontribusinya kepada masyarakat sekitar? Kita tidak dilibatkan, tidak ada koordinasi ke pemkab,” ungkapnya.

Relawan Jaga Lembur Kang Acil Bimbo menerangkan hari Rabu (6/9) pagi ini pihaknya meluncur ke MA untuk mendaftarkan permohionan yudicial review atas Permen LHK No 39.

“Yudicial review diajukan karena Permen 39 LHK ini melanggar aturan diatasnya, seperti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,” ungkap Acil.

Artinya, imbuh dia, proses penyusunan P 39 tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang benar, antara lain tidak dilakukan uji publik yang melibatkan para pemangku kepentingan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup, terutama di daerah.

“P 39 ini dinilai tidak memenuhi kaidah-kaidah Perhutanan Sosial dan memicu konflik sosial, sebagaimana yang sudah terjadi di Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang,” kata dia.

Para Relawan Jaga Lembur yang diketuai Acil Bimbo, didukung Ully Sigar Rusadi menuju MA bersama Perkumpulan Pensiunan Pegawai Perhutani (4P), LSM Lodaya Jabar, PMDH Kosambiwojo Lestari, Jawa Timur, LMPSDH Wana Salam, Jatim, LMDH Anggur Mudho, Jawa Tengah.

Pemkab Bandung-Perhutani Bersinergi Kelola Hutan

Pemkab Bandung-Perhutani Jabar Banten usai penandatangan MoU kerjasama sinergitas pengelolaan hutan, di Rumah Jabatan Bupati di Soreang, Selasa (15/8). by Denny Kominfo Kab Bdg
Pemkab Bandung-Perhutani Jabar Banten usai penandatangan MoU kerjasama sinergitas pengelolaan hutan, di Rumah Jabatan Bupati di Soreang, Selasa (15/8). by Denny Kominfo Kab Bdg

SOREANG – Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Perhutani Jabar Banten menandatangani Memorandum of Understanding  (MoU) kerjasama sinergitas pengelolaan hutan, di Rumah Jabatan Bupati di Soreang, Selasa (15/8/17).

Bupati Bandung Dadang Naser menyebut ada 3 poin penting dalam nota kesepakatan tersebut, yakni soal peningkatan potensi sumber daya alam (SDA), penggalian potensi wisata (ecotourism), serta upaya sinergitas untuk keberlanjutan program tematik Kabupaten Bandung.

“Kita tekankan 3 poin dalam nota kesepahaman ini, salah satunya mengenai peningkatan SDA hutan, untuk manfaat ekologi, sosial dan ekonomi yang akan menguntungkan kedua belah pihak,” ungkap Bupati.

Dadang menandaskan hal yang tidak kalah penting adalah penggalian potensi wisata. Menurutnya hutan berkontribusi besar bagi eco tourism Kabupaten Bandung.

“Pembangunan infrastruktur juga bisa mempengaruhi investasi, terutama wisata alam, maka melalui kerjasama ini kita terapkan pengelolaan hutan modern dan alih komoditi,” terangnya. Dari keberlanjutan sinergitas itu, kerjasama yang dilakukan, dijabarkan melalui pendekatan tematik program Sabilulungan Tanam pohon Kesayangan (Satapok).

Pengelolaan hutan menurutnya akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk daerah aliran sungai di hulu. Akan ada juga keterlibatan masyarakat, akademisi dari Unpad, organisasi kemasyarakatan, juga PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung.

“Seluruh wilayah hutan akan dikelola bersama. Tapi cakupan luasan dan keterlibatan pihak lain akan dibahas kembali. Kita jangan hanya memanfaatkan hutannya saja, tapi juga kelola dan jaga,”tegasnya.

Dadang menghimbau bagi seluruh masyarakat agar menghentikan menanam komoditi sayuran di lahan miring atau tumpang sari. “Mari kita bersama membina pengamanan hutan untuk masa depan. Kita akan coba cari solusi untuk alih komoditi yang dilakukan masyarakat, seperti menanam kentang atau pola pertanian yang merusak alam. Ganti dengan tanaman kopi atau pohon kaliandra,” serunya.

Menurut Kepala Divisi Regional  Perhutani Jabar dan Banten Andy Purwadi, poin utama dari nota kesepahaman mencakup sinergitas semua pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Menurutnya, harus dipikirkan juga  monitoring dan evaluasi di lapangan.

“Dari data kami, hutan di Jawa Barat 95% adalah hutan lindung dan sisanya hutan produksi. Tercatat 20 ribu hektar yang menjadi alih fungsi dan ini harus segera kita tangani,” ungkap Andi.

Pihaknya berpesan agar kerjasama ini bisa sinergis dan mampu mewujudkan hutan tetap pada fungsi yang seharusnya, terjaga dan lestari. “Pola penanaman pertanian modern, harus memanfaatkan hutan tanpa merusaknya. Jangan melakukan pertanian konvensional yang hanya mengekploitasi saja. Kerjasama ini harus  menghasilkan pengelolaan hutan berbasis konservasi untuk masa depan,” tandasnya.

Kementerian LHK Akui Sosialisasi Permen 39 Belum Massif

Dirjen PSKL Kementerian LHK Ir. Erna Rosdiana, M.Si., (ketiga dari kiri), saat diskusi Permen 39 LHK dan Dinamika Sosial di Dinas LH Jabar, Jl Naripan Bandung, Selasa (8/8/17). by iwa/bbcom
Dirjen PSKL Kementerian LHK Ir. Erna Rosdiana, M.Si., (ketiga dari kiri), saat diskusi Permen 39 LHK dan Dinamika Sosial di Dinas LH Jabar, Jl Naripan Bandung, Selasa (8/8/17). by iwa/bbcom

BANDUNG – Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Dirjen PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Ir. Erna Rosdiana, M.Si., mengaku pihaknya masih minim mensosialisasikan Peraturan Menteri LHK RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Kendati begitu sosialiasi sudah dilakukan pihaknya meski belum secara massif.

“Sebenarnya sudah disosialisasikan, hanya belum menyeluruh karena waktunya mepet untuk mengejar target di 2,8 juta hektare Perhutanan Sosial. Tapi rencananya setelah ini kita akan sosialisasikan lagi lebih massif,” kata Erna kepada Balebandung.com usai diskusi Permen 39 LHK dan Dinamika Sosial di Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Jl Naripan Bandung, Selasa (8/8/17).

Akibatnya, imbuh Erna, banyak pihak yang masih belum memahami apa yang terkandung dalam P.39 itu. “Karena belum memahami akibatnya lebih cepat reaksi negatifnya terhadap Permen ini,” ungkap Erna. Ia pun membantah jika pihaknya tidak berkordinasi ke pemerintah daerah seperti ke Pemkab Bandung. “Sudah kita berkordinasi, waktu itu pas Ibu Menteri melakukan survei ke lokasi Gunung Rakutak,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Permen LHK Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani menuai kontroversi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bandung. Permen itu dianggap tidak ada sosialisasi dan tidak melibatkan para stakeholder kehutanan terutama pegiat dan pelaku lingkungan lokal. “Semua elemen masyarakat di sekitar kawasan akan kita libatkan, itu sudah tercantum dalam P.39,” kilahnya lagi.

Disinggung soal penolakan dari berbagai elemen lingkungan terhadap P,39 ini, Erna mempersilahkan pihak yang menolaknya untuk membuat pernyataan secara tertulis dan melalui mekanisme yang berlaku. “Silahkan diproses saja, ajukan penolakannya secara tertulis ke kementerian,” ujarnya.

Menurut Erna P.39 itu sebenanya bertujuan untuk menyelamatkan kawasan hutan yang kritis dan berpotensi menimbulkan bencana,. “Kita akan perbaiki lahan yang gundul, yang tutupan hutannya kurang dari 10 persen dengan tetap melibatkan masyarakat dan petani lokal,” jelas Erna.

Ia sendiri mengaku heran dengan berbagai reaksi Program Perhutanan Sosial ini, khususnya di Pulau Jawa. “Kalau di luar Pulau Jawa itu mereka senang sekali dengan program ini. Mereka mendapat jatah dua hektare untuk mengelola hutan denan tetap di bawah bianaan Kementerian LHK. Program ini tujuannya semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan. Dari dua hektare lahan itu ditanami tumpangsari juga boleh untuk jenis usahanya, disesuaikan dengan kondisi lingkungan,” ungkapnya.

Yadi Srimulyadi; Permen 39 Harus Direvisi

Anggota Komisi IV DPR RI Yadi Srimulyadi (kiri) saat jadi pembicara dalam diskusi Permen 39 LHK dan Dinamika Sosial di Dinas Lingkungan Hidup Jabar, Jl Naripan Bandung, Selasa (8/8). by iwa/bbcom
Anggota Komisi IV DPR RI Yadi Srimulyadi (kiri) saat jadi pembicara dalam diskusi Permen 39 LHK dan Dinamika Sosial di Dinas Lingkungan Hidup Jabar, Jl Naripan Bandung, Selasa (8/8). by iwa/bbcom

BANDUNG – Komisi IV DPR RI berencana memanggil Kementerian Lingkungan Hidup dalam waktu dekat, untuk membahas revisi terkait Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Anggota Komisi IV DPR RI Yadi Srimulyadi mengatakan usai masa reses ini pihaknya berencana membahas P.39 itu dalam rapat kerja Komisi IV untuk dikaji ulang. Yadi mengaku Kementerian LHK sendiri tidak mensosialisasikan P.39 itu ke Komisi IV DPR RI.

“Jangankan ke masyarakat secara luas, kami dari DPR RI sendiri tidak mendapatkan sosialisasi P.39 ini. Jadi saya sendiri tahunya baru sepotong-sepotong. Maka dari itu dari diskusi ini saya sebagai anggota Komisi IV DPR RI akan lebih banyak mendengar dan menampung aspirasi dari stakeholder terkait seperti dari para aktivis lingkungan,” ungkap Yadi kepada wartawan di sela diskusi Permen 39 LHK dan Dinamika Sosial di Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Jl Naripan Bandung, Selasa (8/8/17).

Melihat dinamika sosial yang terjadi di lapangan, ia menegaskan P39 ini harus direvisi. “Harus benar-benar direvisi. Karena memang tidak semuanya jelek dalam P39 ini, ada yang baiknya. Yang kurangnya dikritisi, yang dianggap jelek kita perbaiki. Kita perlu revisi misalnya kalau ada pasal-pasal yang berpotensi merugikan masyarakat sekitar kawasan Perhutanan Sosial (PS),” kata anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Yadi pun berharap agar forum dapat menyerahkan ke Komisi IV DPR RI untuk menuntaskan permasalahan ini. “Beri kami waktu minimal dua minggu untuk membahas masalah ini dengan Kementerian LHK. Permasalahan yang timbul dan tidak setuju dengan P39 kita bicarakan dulu di Komisi IV,” ucapnya.

Ditanya soal kordinasi Kementerian LHK ke Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bandung terkait PS ini, Yadi mengatakan sebaiknya Kementerian melakukan kordinasi.

“Bukannya harus kordinasi, akan tetapi sebaiknya Kementerian itu berkordinasi ke Pemprov dan Pemkab. Memang Peraturan Menteri itu wewenang Menteri, tapi alangkah baiknya dalam pelaksanaannya di lapangan berkordinasi dengan pemerintah daerah. Sebab kalau terjadi kerusakan lingkungan atau bencana misalnya, tidak mungkin orang luar Kabupaten Bandung atau Kementerian LHK yang langsung bertanggungjawab. Bagaimana Kementerian LHK mau tanggungjawab kalau tidak ada kordinasi ke pemda setempat?” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Permen LHK Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani menuai kontroversi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bandung. Permen itu dianggap tidak ada sosialisasi dan tidak melibatkan para stakeholder kehutanan terutama pegiat dan pelaku lingkungan lokal.

Permasalahan ini akhirnya dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup Jabar untuk didiskusikan lebih lanjut. Dalam diskusi terjadi perdebatan sengit para pegiat lingkungan yang tidak bisa menutup emosinya sebab banyak permasalahan sosial yang timbul di lapangan akibat P39 ini. Bahkan para aktivis lingkungan dan kehutanan banyak yang menolak dan menuntut agar Permen LHK ini dicabut terlebih banyak bertabrakan dengan peraturan perundangan lainnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Anang Sudarna menerangkan pihaknya menggelar diskusi ini untuk dijadikan momentum menyatukan langkah sehingga pengelolaan hutan di Jawa Barat ke depan bisa lebih baik.

“Kita cari cara terbaik, elegan dan berbudaya, agar sistem pengelolaan hutan ini bisa lebih baik ditinjau dari perspektif hukum, sosial, budaya dan dengan spirit kolaborasi,” terang Anang.

Bupati Bandung Geram Soal Program Perhutanan Sosial

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Bupati Bandung Dadang Naser ikutan latah dengan fenomena 'Om Telolet Om', saat kegiatan menanam pohon di Kec Kertasari, Kab Bandung, Rabu (28/12). by Akos Humas Pemkab Bandung.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Bupati Bandung Dadang Naser ikutan latah dengan fenomena ‘Om Telolet Om’, saat kegiatan menanam pohon di Kec Kertasari, Kab Bandung, Rabu (28/12). by Akos Humas Pemkab Bandung.

SOREANG – Bupati Bandung Dadang Naser tampak geram saat ditanya soal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Sebab menurut bupati program Perhutanan Sosial tersebut tidak ada kordinasi ke Pemkab Bandung. Padahal di Kabupaten Bandung sendiri ada 1.888 hektar lahan di Gunung Rakutak tepatnya di Kecamatan Ibun dan Pacet yang akan digarap menjadi permodelan Perhutanan Sosial.

“Memang sedang dikomunikasikan. Saya sendiri mempertanyakan soal program itu, konsepnya seperti apa? Karena di situ ada disebut soal retribusi lahan, seperti apa itu konsepnya? Lahan yang mana yang kena retribusi itu? Apa kontribusinya kepada masyarakat sekitar? ” kata Dadang kepada Balebandung.com di Soreang, Jumat (4/8/17).

Jangan sampai, imbuh bupati, konsep program Perhutanan Sosial itu bertabrakan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Perhutani. “Kemudian soal lahan yang dibagi area tanamannya, saya takutnya ada lahan yang dijadikan lahan pertanian sayur mayur nantinya. Ini yang berat buat kita, karena itu membahayakan lingkungan kawasan hulu,” tandas Dadang.

Bupati mengaku hingga kini dirinya belum menerima konsep Perhutanan Sosial dari Kementerian LH itu. “Intinya kita tidak dilibatkan, tidak ada kordinasi ke pemkab. Pemkab tidak dilibatkan misalnya dalam hal pengawasannya bagaimana? Masyarakat sekitar juga harus dilibatkan,” tegasnya.

Bahkan Dadang mengakui program tersebut dikhawatirkan kedepannya hanya sekadar bag-bagi lahan atau jual beli lahan. “Sebab banyak warga dari luar Bandung yang malah banyak terlibat di program itu nantinya!” kata Dadang bernada kesal .

Makanya, kata dia, program itu harus ditinjau kembali, dikomunikasikan lagi dengan masyarakat lokal dan Pemkab Bandung, karena masih banyak yang harus dipertanyakan.

“Makanya sebelum di-launching yang di Kabupaten Bandung, Pak Presiden Jokowi harus dengar apa yang terjadi di bawah. Saya yakin Pak Jokowi pasti sudah dengar, intelijennya kan jalan. Pasti beliau sudah dengar, tapi jangan sampai laporan intelijennya ABS (Asal Bapak Senang) saja! ” selorohnya.

DLH Jabar Tolak Permen LHK tentang Perhutanan Sosial

Kepala BPLHD Jabar Dr. Ir. Anang Sudarna, MSc., PhD (kanan).
Kepala BPLHD Jabar Dr. Ir. Anang Sudarna, MSc., PhD (kanan).

BANDUNG – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (DLH Jabar) Anang Sudarna menilai, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, merupakan kebijakan yang akan semakin memperparah kondisi hutan dan alih fungsi lahan di Jabar.

Menurut Anang, Permen 39 LHK bagi-bagi lahan dengan bungkus PS (Perhutanan Sosial) yang baru saja diumumkan oleh Menko Perekekonomian dan penyerahan di lapangan akan dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat, dampak lanjutannya hampir dapat dipastikan kerusakan lingkungan akan semakin parah.

“Dapat dipastikan bencana akan lebih parah. Saya sangat sedih, karena yang akan tambah menderita adalah rakyat kecil, yang jumlahnya jauh lebih banyak dari rakyat yang mendapat manfaat dari kebijakan yang tidak bijak tersebut,” ungkap Anang melalui WA-nya, Senin (31/7/17).

Akan tercatat dalam sejarah kelam pengelolaan hutan di Jawa, kata Anang, bahwa kebijakan pembangunan kehutanan yang ditetapkan, berpotensi menimbulkan bencana lingkungan dan kemanusiaan yang sangat hebat.

Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Jawa Barat Thio Setiowekti menambahkan, pihak eksekutif dan legislatif di Jawa Barat harus segera menyikapi kekhawatiran para penggiat lingkungan terkait Permen 39 LHK .

“Jangan sampai program Pak Jokowi bagi-bagi lahan untuk mensejahterakan masyarakat malah blunder, karena proses di Kementrian LHK tergesa-gesa dan tidak diperhitungkan dampaknya, baik untuk warga setempat dan lingkungannya,” kata Thio.

Ia menuturkan, pada tahun 2003 melalui SK Gubernur Jabar Danny Setiawan No 522/binprod/2003, semua pihak sudah kerja keras menurunkan perambah hutan yang merusak lingkungan.

“Tapi sekarang kawasan hutan akan dibagi-bagi kepada kelompok dan diperbolehkan menanam umbi-umbian dan palawija. Lantas siapa nanti yang akan melakukan pengawasan di daerah?” tukasnya.

Permen LHK tentang Perhutanan Sosial Menuai Protes

Para pegiat lingkungan dan kehutan saat berdialog soal Permen LHK P.39 di Bale Rancage, Desa Cipaku, Kec Paseh, Kab Bandung, Jumat (28/7). by bbcom
Para pegiat lingkungan dan kehutan saat berdialog soal Permen LHK P.39 di Bale Rancage, Desa Cipaku, Kec Paseh, Kab Bandung, Jumat (28/7). by bbcom

PASEH – Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani menuai kontroversi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bandung. Permen itu dianggap tidak melibatkan para stakeholder kehutanan terutama pegiat dan pelaku lingkungan lokal.

Kabupaten Bandung khususnya di kawasan Desa Ibun, Neglasari, dan Desa Dukuh Kecamatan Ibun atau di kawasan Kamojang hingga Gunung Rakutak Kecamatan Pacet termasuk dalam 1.888 hektar lahan di Bandung Selatan yang akan digarap menjadi permodelan perhutanan sosial. Para pegiat lingkungan Kabupaten Bandung bereaksi terhadap Permen tersebut dan meminta agar Permen itu di-pending sebelum ada kejelasan terkait masalah yang harus diantisipasi bilamana Permen ini diimplementasikan.

Ketua Forum Jaga Balai Kabupaten Bandung Aan Nugraha mengaku pihaknya tidak dalam posisi menolak atau menerima Permen P.39 itu. Namun yang lebih dipikirkan yakni dampak yang akan terjadi jika Permen itu diterapkan sebab membuka lahan baru.

“Kami lebih fokusnya ke antisipasi bencana yang terjadi bila P.39 itu diterapkan. Sebab nantinya akan ada pembukaan lahan hutan di kawasan hulu Sungai Citarum yang akan makin memperparah kerusakan lingkungan sehingga mengakibatkan banjir yang lebih parah lagi di kawasan hilir,” ungkap Aan kepada Balebandung.com usai dialog terkait P.39 di Bale Rancage, Desa Cipaku, Kec Paseh, Kab Bandung, Jumat (28/7/17).

Terlebih dalam Permen P.39 itu dibolehkan 10% dari lahan tersebut ditanami sayuran dan palawija. Padahal luas genangan banjir di sekitar kawasan Majalaya dan sekitarnya sudah mencapai 350 hektare dan selalu menyisakan 30-40 sentimeter lumpur dan sampah di jalanan.

“Kami dari forum meminta akan Permen P.39 itu dikaji ulang, dilengkapi dengan langkah-langkah mitigasi bencana, sebab kami juga di sini mengkaji dilihat dari aspek kebencanaan dan membahas dampak yang bisa ditimbulkan seperti potensi banjir bandang,” kata Aan. Ia menerangkan dari hasil kajian di forum ini akan dijadikan rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Senada dengannya, pegiat lingkungan yang juga anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kecamatan Ibun Memet M Rahmat menambahkan sebaiknya Permen P.39 itu ditunda implementasinya. Memet mengatan mestinya Kementerian LHK juga melibatkan para pegiat lingkungan lokal.

“Lebih baik penerapan Permen P.39 ini di-pending saja dulu, sebab masih banyak aturan yang bolong-bolong atau belum lengkap. Misalnya saja kenapa dalam penerapannya tidak melibatkan LMDH setempat atau LSM lokal, ini tidak ada sama sekali yang dilibatkan dari lokal,” ungkap Memet.

Memet menyayangkan dalam menetapkan Permen tersebut Kementerian LHK tanpa terlebih dahulu mendengar dan meminta pertimbangan LMDH, KTH, Penggiat KLHK, dan pelaku PHBM lainnya, sebagai stakeholder yang selama ini sudah banyak berinteraksi dan beraktivitas bersama MDH.

Perwakilan dari Perhutani Divre Jabar-Banten Zuhri Munawar menanggapi positif forum tersebut sebab merupakan banyak masukan dari masyarakat atas terbitnya Permen P.39.

“Agar jangan sampai nantinya dalam action Permen P.39 ini malah Kementerian LHK terjebak dalam kritikan dari masyarakat lokal. Jadi, lebih baik lagi kalau kita sikapi dari sekarang,” kata Zuhri.