Tag Archives: Perijinan

Percepat Proses Perijinan, Pemkab Bandung Launching Siloncer

Sekda Kab Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP melaunching Sistem Layanan Online Cetak Sendiri (Siloncer) dan Integrasi Sabilulungan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online Single Submission (Samirindu OSS) di Hotel Sutan Raja Soreang, Kamis (27/12/18). y Humas Pemkab

SOREANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung terus melakukan inovasi untuk mempermudah pengusaha dalam memperoleh perizinan.

salah satunya dengan melaunching Sistem Layanan Online Cetak Sendiri (Siloncer) dan Integrasi Sabilulungan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online Single Submission (Samirindu OSS) di Hotel Sutan Raja Soreang, Kamis (27/12/18).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP berpendapat Siloncer dapat mempermudah masyarakat yang akan mendirikan usaha di Kabupaten Bandung dalam mendapatkan perizinan.

“Nantinya Siloncer ini akan mempermudah, mempercepat, memperlancar, mengefektifkan dan mengefisienkan waktu masyarakat dalam mengurus proses pemenuhan perizinan berusaha di Kabupaten Bandung,” jelas sekda.

Sistem layanan OSS tersebut, imbuh sekda, akan menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, mudah serta memberi kepastian dan izin berusaha dalam waktu yang tidak lama.

“Selain itu, penggunaan Siloncer dan Samirindu juga merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,” imbuhnya.

Menurut Sofian dilaunchingnya sistem berbasis elektronik tersebut dapat membant Pemkab Bandung dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang jauh lebih bersih , efektif, trasparan dan akuntabel.

“Saat ini Pemkab Bandung tengah berusaha menuju tata kelola pemerintah yang baik dengan mengimplementasikan e-Government (pelayanan pemerintah berbasis elektronik) dalam setiap pelayanan publik. Melalui sistem yang dilaunching oleh DPMPTSP ini, saya berharap tata kelola pemerintah bisa jadi lebih baik lagi,” ungkapnya.

Selain itu, Sekda juga berpesan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) agar turut mensosialisasikan sistem tersebut kepada seluruh masyarakat.

“Melalui fasilitas yang telah kami sediakan, saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini dengan sebaik-baiknya. Karena dengan sistem Siloncer dan Samirindu, masyarakat yang mengajukan perizinan dapat dengan mudah mempelajari bagaimana cara mengurus izin, memonitor sejauh mana proses perizinan, tanpa harus mendatangi kantor DPMPTSP,” harapnya.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung Drs. H. Ruli Hadiana menjelaskan, melalui Siloncer pemohon izin cukup mengakses website DPMPTSP untuk mendapatkan izin usaha.

“Pemohon dapat mengakses Samirindu di website DPMPTSP, nantinya pihak kami akan melakukan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen. Jika disetujui, kami akan melakukan survei kepuasan masyarakat, dan pemohon izin dapat mencetak izin usaha melalui Siloncer,” jelasnya.

Ruli melanjutkan, tidak hanya berinovasi dengan melaunching sebuah aplikasi, pihaknya juga melakukan inovasi dari segi sarana prasarana demi kenyamana masyarakat yang mengajukan perizinan.

“Kami terus melakukan inovasi dalam melayani masyarakat. Bukan hanya aplikasi saja, kami juga melakukan perubahan seperti penilaian persyaratan bagi pemohon izin,” imbuhnya.

Ia berharap, melalui sistem tersebut, para pelaku usaha baik dalam maupun luar daerah Kabupaten Bandung dapat memperoses perizinan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang sudah disediakan DPMPTSP.

“Dengan segala kemudahan ini, saya berharap para pelaku usaha dapat melakukan proses perizinan sendiri sesuai dengan fasilitas yang telah kami sediakan dan tidak dikuasakan kepada orang lain. Pemerintah sudah melakukan sebuah langkah dan terobosan, kenapa tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin?,” pungkasnya.***

Cegah Korupsi, Perijinan di Jabar Kelak Serba Online

Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Kantor DPMPTSP Jabar, Jl. Windu No. 26 Bandung, Selasa (13/11/18). by Humas Jabar

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengharapkan sistem perijinan di Jawa Barat semua harus online di era digital saat ini. Gubernur mengungkapkan harapannya itu usai membuka Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Se Jawa Barat Dalam Rangka Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Di Wilayah Provinsi Jawa Barat di Aula DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung, Selasa (13/11/18).

Menurutnya, di kepemimpinan dirinya dan Uu Ruzhanul Ulum, sistem perizinan secara online akan menstandarisasi kualitas pelayanan pada masyarakat. Sistem ini akan diterapkan di semua kabupaten/kota di Jawa Barat. Semua harus satu pintu, tidak boleh banyak pintu lagi.

“Saya kasih waktu bagi yang belum satu pintu selama enam bulan untuk mensinkronisasi standar ini,” tandas Emil.

Ia menuturkan nantinya akan dibuat ranking bagi daerah mana saja yang kualitas pelayanannya sudah baik atau masih harus diperbaiki. “Ranking ini akan dipublikasikan. Jika masih belum berubah lebih baik maka akan diberi sanksi. Sehingga suatu hari, semua orang tidak perlu datang secara fisik, apapun urusannya harus digital,” paparnya.

Menurutnya, semangat provinsi digital, artinya semua pelayanan di provinsi ini harusnya tidak bertemu lagi antara pemohon dengan pejabat.

Selain itu Emil juga memberikan gagasan, setelah dirinya berkunjung ke beberapa tempat perizinan di luar negeri. Bahwa perizinan ini bisa disetujui dalam hitungan menit. Setelah ajuannya diproses dengan klausul, maka dalam waktu tertentu tidak memenuhi persyaratan ada sanksi hukum atas kebohongan publiknya. “Itu mungkin bisa membantu, sehingga pergerakan bisa lebih cepat,” pungkasnya.

Ketua Satgas Wilayah IV KORSUPGAH KPK RI, Wuryono Prakosa mengatakan rapat ini merupakan bagian dari rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan KPK beberapa tahun terakhir. Salah satu temanya yaitu perijinan.

Lebih lanjut diungkapkan Wuryono, rakor ini diusung karena munculnya program Online Single Submission (OSS). OSS merupakan sebuah program pemerintah mengenai inovasi perijinan dengan sistem digital.

Namun dengan berjalannya waktu, setelah keliling Monev di Jawa Barat ternyata masih ditemui banyak kendala dalam implementasi pelaksanaan satu pintu dalam menggunakan OSS (open source sofware).

“Diharapkan hasil rakor ini bisa disinkronisasi dan koordinasi di level pusat dalam waktu dekat. Sehingga awal tahun nanti mudah-mudahan implementasi dari OSS sudah tidak ada kendala,” harapnya.***

Oded; Perizinan Harus Mudah dan Tepat Waktu

Wali Kota Bandung Oded M Danial saat memberikan arahan pada acara Bandung Investment Night 2018 di Grand Ballroom Hotel Bidakara Grand Savoy Homan, Bandung, Rabu (24/10/18) malam.

BANDUNG – Wali Kota Bandung Oded M Danial menegaskan perizinan di Kota Bandung harus mudah dan tepat waktu. Hal itu agar dapat semakin mendorong investasi di Kota Bandung.

“Urusan datangnya pengusaha atau investor untuk berkolaborasi dengan kebijakan itu mudah, apabila pemerintah memberikan kemudahan regulasi. Perijinan, ada kepastian hukum dan tepat waktu,” tutur Oded saat memberikan arahan pada acara Bandung Investment Night 2018 di Grand Ballroom Hotel Bidakara Grand Savoy Homan, Bandung, Rabu (24/10/18) malam.

Oded meyakini, untuk membangun Kota Bandung tidak cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membutuhkan pihak lain agar kota bisa tersu berkembang. Hadirnya investasi akan membantu pemerintah dalam mengembangkan kota.

“Kalau kita hanya andalkan APBD saja tidak cukup. Maka dengan logika itu, hadirnya investasi penanam modal menjadi sebuah keniscayaan. Maka perizinan harus mudah diakses dan dilakukan,” kata Oded.

Untuk itu juga, Oded meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk selalu taat aturan demi terciptanya Kota Bandung yang berkembang. “Harus ada kesadaran semua pihak. Saya ajak OPD, mari sama-sama taat aturan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Arief Syaifuddin mengharapkan, Bandung Investment Night bisa membangun kolaborasi. “Mari kita sama-sama bangun kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Kota Bandung dengan stakeholder dalam bidang penanaman modal,” katanya.

Perlu diketahui, dalam menumbuhkan ekonomi dan infrastruktur, Pemkot Bandung mengembangkan dalam 8 Sub Wilayah Kota (SWK). Di antaranya, SWK Bojonegara yang merupakan kawasan bandara dan industri strategis. SWK Cibeunying sebagai wilayah bangunan heritage dan pusat kuliner. SWK Tegalega sebagai pengembang industri kreatif.

Sedangkan SWK Karees sebagai pengembang kreatif terpadu dan juga mengembangkan kampung kreatif. SWK Arcamanik berpotensi olahraga, SWK Ujungberung pusat budaya dan kearifan lokal. SWK Jordon sebagai penyelenggaraan event dan produk barang jasa dan SWK Gedebage potensi pusat pemerintahan dan bisnis. ***

Pemkot Akan Cabut Ijin Gangguan

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. by Humas Pemkot Bdg
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. by Humas Pemkot Bdg

BANDUNG – Pemkot Bandung akan mencabut regulasi tentang Ijin Gangguan. Ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri No 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 22/2016 tentang Perubahan Atas Permendagri No 27/2009.

Pencabutan peraturan tersebut dilakukan atas kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang ingin mempermudah jalan bagi investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Adanya aturan ijin gangguan dipandang bisa membuat investor enggan menanamkan modalnya di tanah air.

Hal itu direspon positif Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Sebagai kota besar yang menuntut pertumbuhan ekonomi yang baik, Kota Bandung tentu tidak ingin mempersulit pemilik modal untuk berinvestasi. Selain ijin gangguan, Ridwan mengatakan juga akan mereformasi sistem pembuatan ijin di kota yang dipimpinnya.

“Kita akan reformasi secara mendasar karena banyak komplain, baik dari pengusaha kecil maupun besar,” kata Ridwan di Pendopo Kota Bandung, Senin (31/7/17).

Emil mengaku banyak aspirasi datang kepadanya dari para pengusaha. Mereka menginginkan agar ijin-ijin terkait usaha bisa dipermudah. Menurutnya, salah satu yang akan dihapus adalah ijin gangguan, terutama pada pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan DPRD Kota Bandung.

“Keluhan itu akan kita respon dengan membongkar prosedur lama, diganti dengan prosedur baru sehingga lebih cepat bahwa ijin gangguan harus dihapuskan,” tandasnya.

Selama ini, banyaknya perijinan terkadang membuat proses membangun usaha menjadi terhambat. Beberapa proses ijin terkadang tidak bisa dipastikan waktu penyelesaian prosesnya. Padahal, dirinya sangat ingin agar banyak wirausahawan baru muncul dengan berbagai jenis usaha yang positif di Kota Bandung. “Asas kehati-hatian dari dinas terkait, tenyata berujung pada pola waktu yang nggak bisa dipegang,” ujarnya.

Pemprov Keluarkan 18 IUP dan WIUP dengan Syarat

Wagub Jabar Deddy Mizwar saat rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar di Gedung Sate, Jumat (7/4). by Ttg Humas Pemprov Jabar
Wagub Jabar Deddy Mizwar saat rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar di Gedung Sate, Jumat (7/4). by Ttg Humas Pemprov Jabar

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk 18 pemohon. Permohonan ini merupakan usaha atas nama perusahaan dan individu yang mengajukan IUP Operasi Produksi (OP) perpanjangan dan baru.

Hal ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat, di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Jumat (7/4/17). Rincian ke-18 pemohon, yaitu 3 IUP OP baru dan 3 IUP OP perpanjangan permohonan 2016, 9 Permohonan WIUP 2017, dan 3 OP baru permohonan 2017.

Adapun 9 WIUP yakni di Kabupaten Sukabumi (2 usaha), Kabupaten Bogor (2), Kabupaten Garut (2), Kabupaten Bandung (1), Kabupaten Subang (1), dan Kabupaten Sumedang (1). Sementara OP baru di Kabupaten Bandung Barat (2), Kabupaten Bogor (1), Kabupaten Cianjur (1), Kabupaten Cirebon (1), dan Kabupaten Sukabumi (1). Sedangkan OP perpanjangan yakni Kabupaten Bandung Barat (1), Kabupaten Bogor (1), dan Kabupaten Purwakarta (1). Komoditas tambang, yaitu batu gamping, andesit, sirtu, pasir, dan tanah urug.

Namun, usai rapat Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan izin ini diberikan dengan berbagai pertimbangan, termasuk persyaratan. Seperti rencana reklamasi untuk menata kembali lahan yang telah ditambang harus disertai gambar dan bukti pembayaran pajak.

“Berbagai pertimbangan tadi kita bahas juga, termasuk syarat-syaratanya. Yang kurang lengkap syaratnya kita juga masukan. Contohnya seperti reklamasi, rencana reklamasi itu harus ada gambar. Supaya jangan sampai cuman kalimat aja, jadi harus dengan sebuah konsep gambar dan perencanaan,” ujar Wagub.

“Kemudian pajak juga. Yang perpanjangan maupun yang baru harus ada NPWP dan bukti bayar pajak yang dia (pemohon) bayarkan. Jangan sampai perpanjang tapi nggak bayar-bayar pajak,” imbuhnya.

Penetapan ini menurutnya diputuskan berdasarkan persyaratan ketat. Hal ini dimaksudkan agar ada pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan. Oleh karena itu, pemohon pun harus melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan setiap bulan. Apabila kegiatan usaha yang berjalan melebihi dari luas rencana kerja yang telah diajukan, maka harus mengajukan kembali izinnya.

Ke depan, pihak Pemprov Jabar juga akan lebih memperketat izin melalui persyaratan dan SOP yang sesuai. Dengan begitu, apabila ada pemohon yang belum lengkap akan langsung ditolak permohonannya.

“Lihat dulu dokumennya, kalau nggak mungkin, ditolak. Jangan dipaksain masuk BKPRD, tolak. Kalau dokumen kurang segala macem atau harus diubah kasih tahu (pemohon). Nah, yang udah clear and clean baru masuk ke BPRD. Jadi nggak ruwet, pengusaha juga punya kepastian, nggak digantung berlarut-larut. Dari pintu awal udah ditolak (apabila persyaratan kurang),” tandas Wagub.

Pada kesempatan ini Deddy pun meminta koordinasi antarlembaga agar lebih dioptimalkan kembali. Karena menurutnya, banyak pihak mengeluh bahwa proses perizinan masih berjalan lamban.

“Hubungan antarorganisasi kita bahas juga tadi. Jangan-jangan terhambatnya di antarorganisasi. Jangan sampai hubungan organisasi tadi menghambat proses perizinan,” pungkasnya.