Tag Archives: Perlindungan Anak

Menteri P3A Coba Larang Anak Pegang HP

Menteri P3A Yohana Susana Yembise mengunjungi Posdaya Lembang, Kamis (31/8/17). by dul/bbcom
Menteri P3A Yohana Susana Yembise mengunjungi Posdaya Lembang, Kamis (31/8/17). by dul/bbcom

LEMBANG – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Yohana Susana Yembise mengunjungi Posdaya Lembang, Kamis (31/8/17). Yohana disambut Bupati Bandung Barat Abubakar dan istrinya Elin Suharliah, serta Kadis Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBB Asep Wahyu.

Yohana mengatakan banyaknya kasus kekerasan pada anak membuat pihaknya khawatir. Untuk itu perlu langkah dan upaya konkrit guna mengatasi persoalan ini.

“Saya sedang berkoordinasi dengan Menkominfo dan Menteri Pendidikan untuk menekan kasus kekerasan pada anak, salah satu caranya dengan melarang anak menggunakan HP” ungkap Yohana.

Larang anak memakai HP diharapkan bisa menekan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia yang saat ini masih sangat tinggi. Pembatasan penggunaan HP pada anak harus secepatnya dilakukan. Sebab keberadaan gadget yang sudah menyasar kalangan anak, jika tidak dikontrol dan diperhatikan akan sangat berbahaya. “Terutama banyaknya konten negatif dan kekerasan yang bisa ditiru oleh anak,” terangnya.

Pihaknya menargetkan pada 2030 Indonesia bebas dari kekerasan kepada anak dan perempuan. Untuk itu keberadaan Satgas P3A yang dibentuk tahun lalu akan diberdayakan untuk menghentikan, mendeteksi, dan melaporkan ketika ada kejadian kekerasan pada anak dan perempuan di masyarakat. (dul)

Nih, Pentingnya Sosialisasi UU Perlindungan Anak

uupa-kekerasan-anakSOREANG – Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Anak dan Remaja (SAHARA) Indonesia, Agus Muhtar Sidik mengatakan kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak masih tinggi. Namun sayangnya banyak kasus yang ditutupi dan dibiarkan begitu saja.

Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi Undang-undang No 23 tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Sosialisasi UU tersebut, di sekolah-sekolah dan masyarakat sangat kurang. Padahal UU tersebut cukup ampuh untuk melindungi anak-anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak.

“Seringkali kami mendapati kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di sekolah. Seperti guru memeluk, menciumi, memegang bokong dan paha anak perempuan.Tapi sayangnya, karena lingkungan sekolah dan masyarakat tidak memahami jika perilaku seperti itu sebagai kejahatan,” ungkap Agus, Kamis (29/9/16).

Karena perilaku orang dewasa yang melakukan pelecehan ini dianggap biasa, sehingga banyak kejadian dibiarkan begitu saja. Padahal, sekecil apapun perilaku tersebut merupakan pelanggaran UU. Pelakunya pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.

“Terkadang orang tua anak yang mendengar anaknya dipeluk atau diciumi oleh gurunya itu, menganggap wajar sebagai bentuk kasih saya guru terhadap muridnya. Sehingga dianggap wajar-wajar saja, padahal mungkin motivasi guru tersebut lain,”kata dia.

Selain itu, jika terjadi suatu kasus, terkadang pihak kepolisian dan aparat terkait lainnya kesulitan bukti dan saksi. Sehingga pelaku pelecehan dan kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah ini sulit untuk diseret ke muka hukum.

Kondisi ini diperparah oleh rasa malu, ketakutan anak dan orang tuanya. Apalagi masyarakat Kabupaten Bandung sebagian besar berada di pedesaan, yang belum terlalu melek hukum dan informasi.

“Terkadang ada rasa takut dan malu atau bahkan karena tidak memahami jika perbuatan terhadap putra-putrinya ini sebagai perbuatan melawan hukum, orang tua membiarkan saja kasus-kasus seperti itu,” urainya.

Kondisi ini, lanjut Agus, diperparah oleh sikap pemerintah, yang lebih banyak menutup-nutupi masalah. Serta tidak adanya sosialisasi UU Perlindungan Anak yang gencar di sekolah-sekolah dan di lingkungan masyarakat. Padahal sosialisasi yang baik bisajadi salah satu alat pencegah agar tidak terjadi pelecehan dan kejahatan seksual terhadap anak.

“Ini bukan hanya tugas dari Badan KB saja, sosialisasi juga harus dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi lainnya. Sosialisasi ini tidak hanya soal soal UU Perlindungan Anak saja, tapi harus mencakup juga masalah kesehatan reproduksi. Agar anak-anak di sekolah paham serta bisa melindungi diri jika terjadi suatu ancaman,” pungkasnya.

KPAI Anugerahi Netty Heryawan ’Tokoh Peduli Perlindungan Anak’

Ketua P2TP2A Jabar Netty Prasetiyani Heryawan berfoto bersama usai menerima penghargaan dari KPAI pada Anugerah Perlindungan Anak di Jakarta, Rabu (27/6). by Humas Pemprov Jabar
Ketua P2TP2A Jabar Netty Prasetiyani Heryawan berfoto bersama usai menerima penghargaan dari KPAI pada Anugerah Perlindungan Anak di Jakarta, Rabu (27/6). by Humas Pemprov Jabar

JAKARTA – Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan menerima penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Anugerah Perlindungan Anak KPAI 2016 di Studio Net TV Jakarta, Rabu (27/6/16).

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPAI nomor : 13/KPAI/SK/VII/2016 tentang penerima Anugerah Perlindungan Anak, Ketua P2TP2A Jabar Netty Prasetiyani dinobatkan sebagai tokoh peduli perlindungan anak. Selain Netty, penerima penghargaan kategori individu antara lain Yasmin Azzahra sebagai teladan anak berprestasi, M. Awam Prakoso sebagai tokoh perlindungan anak inovatif, serta Haryono Suyono sebagai tokoh peduli anak sepanjang masa.

Pada kategori lembaga filantropis didapatkan oleh Dompet Dhuafa dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), sedangkan kategori dunia usaha dimenangkan PT Bio Farma.

Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Kapas menjadi lembaga pendamping anak inovatif, mengikuti P2TP2A DKI Jakarta sebagai lembaga layanan perlindungan anak. Tak ketinggalan penghargaan tokoh pejabat publik ramah anak dianugerahkan kepada Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawangsa. Kabupaten Lampung sukses menyabet gelar kabupaten peduli perlindungan anak, dan Kepolisian Negara RI dianugerahi sebagai lembaga negara peduli perlindungan anak.

Netty Prasetyani mengatakan penghargaan ini sebagai sebuah hasil dari kerja bersama berbagai komponen di Jabar dalam penanganan perdagangan manusia. Pemprov Jabar bersama masyarakat telah kerja keras dan bersinergi baik melindungi anak-anak Jabar. “Saya dedikasikan penghargaan ini untuk rakyat Jawa Barat,” kata Netty dirilis Humas Pemprov Jabar, Kamis (28/7/16).

Netty juga mengapresiasi langkah KPAI karena telah memberi penghargaan kepada individu maupun lembaga dalam meyakinkan upaya perlindungan anak. Sebab hal ini bisa memotivasi dan memberi semangat bagi banyak pihak untuk bersinergi mengupayakan berbagai program dalam melindungi anak dan perempuan dari kekerasan. Baik dalam skala kecil, keluarga, maupun lingkungan masyarakat.

Menurut Netty, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan extraordinary. Oleh karena itu, penanganannya pun perlu langkah inovatif. Seperti yang baru saja dilakukan dalam deklarasi Jabar Tolak Kekerasan di dunia pendidikan untuk mewujudkan sekolah ramah anak. “Dengan demikian harapannya kita bisa menghadirkan generasi anak unggul dan berkualitas. Insya Allah terwujud,” ucapnya.

Penghargaan yang diterima, menurut Netty, bukan beban melainkan tanggung jawab moral untuk mendorong masyarakat, memantapkan langkah pemerintah dalam melindungi anak. Gagasan berikutnya adalah membuat sebuah tempat aman anak bersama. Ini adalah sebuah tempat bagi anak untuk beraktivitas, bahkan untuk mengadu jika mengalami kekerasan.

Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan ada lima pilar penyelanggara perlindungan anak yakni orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. “Anugerah Perlindungan Anak” merupakan implementasi fungsi pengawasan dan pemantau secara positif oleh KPAI yang diberikan untuk mengapresiasi dedikasi masyarakat dan pemerintah untuk kepentingan perlindungan anak.

“Langkah Netty perlu dikabarkan dan diduplikasi agar jadi contoh bagi daerah lain. Bahwa seorang istri gubernur itu tidak sekedar mendampingi suami, tapi turun langsung ke masyarakat,’’ kata Asrorun.

Menurut dia, penganugerahan dari KPAI sebagai salah satu bentuk implementasi, pengawasan dan pemantauan penyelengaraan perlindungan anak. Mengapresiasi terobosan yang dilakukan individu, pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Diberikan dengan tiga kriteria. Pertama, programnya unik. Kedua, program bersifat terobosan masif. Ketiga, programnya luas dan menjangkau jangka panjang.

“Penghargaan ini diharapkan bisa menjadi trigger dan teladan dalam mengoptimalkan fungsi dan tanggung jawab perlindungan anak di tanah air,” terang Asro.

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sujatmiko menilai penghargaan yang diberikan KPAI adalah terbosan dalam membantu melindungi anak Indonesia yang jumlahnya 33% dari populasi. Pemerintah menginginkan upaya perlindungan dilakukan lebih banyak pihak, agar semakin bisa ikut menjaga masa depan anak-anak.

“Penghargaan ini terobosan menggerakkan perlindungan anak. Kekerasan seksual tidak pernah berhenti. Perlu semua pihak bergerak,” kata Sujatmiko.

Lagi pula, tambah dia, sudah waktunya seluruh komponen masyarakat, termasuk di dalamnya para tokoh perempuan memerangi tindak kekerasan. Di samping memang karena banyak korbannya adalah perempuan.

Perda Perlindungan Anak Cimahi Disosialisasikan

Asisten Pemerintahan Pemkot Cimahi Maria Fitriana
Asisten Pemerintahan Pemkot Cimahi Maria Fitriana

CIMAHI – Masyarakat di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Tengah, mengikuti sosialisasi hukum terkait Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18, tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Aula Kelurahan Melong, Selasa (24/5/16).

Asisten Pemerintahan Pemkot Cimahi Maria Fitriana mengatakan sosialisasi ini dilaksanakan karena masih terjadinya kekerasan terhadap anak. Alhasil banyak anak-anak yang jadi korban tindakan kekerasan, padahal seyogyanya mereka punya hak untuk dilindungi.

“Saat ini marak terjadi kasus kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan seksual. Hal itu yang mendorong kami menggelar sosialisasi ini agar masyarakat bisa melindungi anak dari ancaman bahaya kekerasan tersebut,” terang Maria.

Menurutnya pencegahan kekerasan anak ini perlu dilakukan bersama termasuk keluarga dan masyarakat sekitarnya. Sebab kekerasan pada anak terkadang terjadi dilingkungan keluarga. Ironisnya pelakunya pun banyak dari mereka yang merupakan orang-orang terdekat dengan korban.

Adanya penyuluhan ini maka masyarakat tahu berbagai hal terkait berbagai perlindungan anak termasuk dari aspek hukum. Terlebih Pemkot Cimahi juga kini mempunyai perda yang mengatur perlindungan anak yaitu Perda Cimahi No 18 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

“Pencegahan kekerasan terhadap anak ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah saja, tapi keluarga dan masyarakat di sekitar juga memiliki peran yang sangat penting untuk meminimalisir munculnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak,” pungkas Maria. [fik]