Tag Archives: Permen LHK

Pemkab Bandung-Perhutani Bersinergi Kelola Hutan

Pemkab Bandung-Perhutani Jabar Banten usai penandatangan MoU kerjasama sinergitas pengelolaan hutan, di Rumah Jabatan Bupati di Soreang, Selasa (15/8). by Denny Kominfo Kab Bdg
Pemkab Bandung-Perhutani Jabar Banten usai penandatangan MoU kerjasama sinergitas pengelolaan hutan, di Rumah Jabatan Bupati di Soreang, Selasa (15/8). by Denny Kominfo Kab Bdg

SOREANG – Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Perhutani Jabar Banten menandatangani Memorandum of Understanding  (MoU) kerjasama sinergitas pengelolaan hutan, di Rumah Jabatan Bupati di Soreang, Selasa (15/8/17).

Bupati Bandung Dadang Naser menyebut ada 3 poin penting dalam nota kesepakatan tersebut, yakni soal peningkatan potensi sumber daya alam (SDA), penggalian potensi wisata (ecotourism), serta upaya sinergitas untuk keberlanjutan program tematik Kabupaten Bandung.

“Kita tekankan 3 poin dalam nota kesepahaman ini, salah satunya mengenai peningkatan SDA hutan, untuk manfaat ekologi, sosial dan ekonomi yang akan menguntungkan kedua belah pihak,” ungkap Bupati.

Dadang menandaskan hal yang tidak kalah penting adalah penggalian potensi wisata. Menurutnya hutan berkontribusi besar bagi eco tourism Kabupaten Bandung.

“Pembangunan infrastruktur juga bisa mempengaruhi investasi, terutama wisata alam, maka melalui kerjasama ini kita terapkan pengelolaan hutan modern dan alih komoditi,” terangnya. Dari keberlanjutan sinergitas itu, kerjasama yang dilakukan, dijabarkan melalui pendekatan tematik program Sabilulungan Tanam pohon Kesayangan (Satapok).

Pengelolaan hutan menurutnya akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk daerah aliran sungai di hulu. Akan ada juga keterlibatan masyarakat, akademisi dari Unpad, organisasi kemasyarakatan, juga PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung.

“Seluruh wilayah hutan akan dikelola bersama. Tapi cakupan luasan dan keterlibatan pihak lain akan dibahas kembali. Kita jangan hanya memanfaatkan hutannya saja, tapi juga kelola dan jaga,”tegasnya.

Dadang menghimbau bagi seluruh masyarakat agar menghentikan menanam komoditi sayuran di lahan miring atau tumpang sari. “Mari kita bersama membina pengamanan hutan untuk masa depan. Kita akan coba cari solusi untuk alih komoditi yang dilakukan masyarakat, seperti menanam kentang atau pola pertanian yang merusak alam. Ganti dengan tanaman kopi atau pohon kaliandra,” serunya.

Menurut Kepala Divisi Regional  Perhutani Jabar dan Banten Andy Purwadi, poin utama dari nota kesepahaman mencakup sinergitas semua pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Menurutnya, harus dipikirkan juga  monitoring dan evaluasi di lapangan.

“Dari data kami, hutan di Jawa Barat 95% adalah hutan lindung dan sisanya hutan produksi. Tercatat 20 ribu hektar yang menjadi alih fungsi dan ini harus segera kita tangani,” ungkap Andi.

Pihaknya berpesan agar kerjasama ini bisa sinergis dan mampu mewujudkan hutan tetap pada fungsi yang seharusnya, terjaga dan lestari. “Pola penanaman pertanian modern, harus memanfaatkan hutan tanpa merusaknya. Jangan melakukan pertanian konvensional yang hanya mengekploitasi saja. Kerjasama ini harus  menghasilkan pengelolaan hutan berbasis konservasi untuk masa depan,” tandasnya.

Yadi Srimulyadi; Permen 39 Harus Direvisi

Anggota Komisi IV DPR RI Yadi Srimulyadi (kiri) saat jadi pembicara dalam diskusi Permen 39 LHK dan Dinamika Sosial di Dinas Lingkungan Hidup Jabar, Jl Naripan Bandung, Selasa (8/8). by iwa/bbcom
Anggota Komisi IV DPR RI Yadi Srimulyadi (kiri) saat jadi pembicara dalam diskusi Permen 39 LHK dan Dinamika Sosial di Dinas Lingkungan Hidup Jabar, Jl Naripan Bandung, Selasa (8/8). by iwa/bbcom

BANDUNG – Komisi IV DPR RI berencana memanggil Kementerian Lingkungan Hidup dalam waktu dekat, untuk membahas revisi terkait Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Anggota Komisi IV DPR RI Yadi Srimulyadi mengatakan usai masa reses ini pihaknya berencana membahas P.39 itu dalam rapat kerja Komisi IV untuk dikaji ulang. Yadi mengaku Kementerian LHK sendiri tidak mensosialisasikan P.39 itu ke Komisi IV DPR RI.

“Jangankan ke masyarakat secara luas, kami dari DPR RI sendiri tidak mendapatkan sosialisasi P.39 ini. Jadi saya sendiri tahunya baru sepotong-sepotong. Maka dari itu dari diskusi ini saya sebagai anggota Komisi IV DPR RI akan lebih banyak mendengar dan menampung aspirasi dari stakeholder terkait seperti dari para aktivis lingkungan,” ungkap Yadi kepada wartawan di sela diskusi Permen 39 LHK dan Dinamika Sosial di Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Jl Naripan Bandung, Selasa (8/8/17).

Melihat dinamika sosial yang terjadi di lapangan, ia menegaskan P39 ini harus direvisi. “Harus benar-benar direvisi. Karena memang tidak semuanya jelek dalam P39 ini, ada yang baiknya. Yang kurangnya dikritisi, yang dianggap jelek kita perbaiki. Kita perlu revisi misalnya kalau ada pasal-pasal yang berpotensi merugikan masyarakat sekitar kawasan Perhutanan Sosial (PS),” kata anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Yadi pun berharap agar forum dapat menyerahkan ke Komisi IV DPR RI untuk menuntaskan permasalahan ini. “Beri kami waktu minimal dua minggu untuk membahas masalah ini dengan Kementerian LHK. Permasalahan yang timbul dan tidak setuju dengan P39 kita bicarakan dulu di Komisi IV,” ucapnya.

Ditanya soal kordinasi Kementerian LHK ke Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bandung terkait PS ini, Yadi mengatakan sebaiknya Kementerian melakukan kordinasi.

“Bukannya harus kordinasi, akan tetapi sebaiknya Kementerian itu berkordinasi ke Pemprov dan Pemkab. Memang Peraturan Menteri itu wewenang Menteri, tapi alangkah baiknya dalam pelaksanaannya di lapangan berkordinasi dengan pemerintah daerah. Sebab kalau terjadi kerusakan lingkungan atau bencana misalnya, tidak mungkin orang luar Kabupaten Bandung atau Kementerian LHK yang langsung bertanggungjawab. Bagaimana Kementerian LHK mau tanggungjawab kalau tidak ada kordinasi ke pemda setempat?” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Permen LHK Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani menuai kontroversi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bandung. Permen itu dianggap tidak ada sosialisasi dan tidak melibatkan para stakeholder kehutanan terutama pegiat dan pelaku lingkungan lokal.

Permasalahan ini akhirnya dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup Jabar untuk didiskusikan lebih lanjut. Dalam diskusi terjadi perdebatan sengit para pegiat lingkungan yang tidak bisa menutup emosinya sebab banyak permasalahan sosial yang timbul di lapangan akibat P39 ini. Bahkan para aktivis lingkungan dan kehutanan banyak yang menolak dan menuntut agar Permen LHK ini dicabut terlebih banyak bertabrakan dengan peraturan perundangan lainnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Anang Sudarna menerangkan pihaknya menggelar diskusi ini untuk dijadikan momentum menyatukan langkah sehingga pengelolaan hutan di Jawa Barat ke depan bisa lebih baik.

“Kita cari cara terbaik, elegan dan berbudaya, agar sistem pengelolaan hutan ini bisa lebih baik ditinjau dari perspektif hukum, sosial, budaya dan dengan spirit kolaborasi,” terang Anang.

DLH Jabar Tolak Permen LHK tentang Perhutanan Sosial

Kepala BPLHD Jabar Dr. Ir. Anang Sudarna, MSc., PhD (kanan).
Kepala BPLHD Jabar Dr. Ir. Anang Sudarna, MSc., PhD (kanan).

BANDUNG – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (DLH Jabar) Anang Sudarna menilai, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, merupakan kebijakan yang akan semakin memperparah kondisi hutan dan alih fungsi lahan di Jabar.

Menurut Anang, Permen 39 LHK bagi-bagi lahan dengan bungkus PS (Perhutanan Sosial) yang baru saja diumumkan oleh Menko Perekekonomian dan penyerahan di lapangan akan dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat, dampak lanjutannya hampir dapat dipastikan kerusakan lingkungan akan semakin parah.

“Dapat dipastikan bencana akan lebih parah. Saya sangat sedih, karena yang akan tambah menderita adalah rakyat kecil, yang jumlahnya jauh lebih banyak dari rakyat yang mendapat manfaat dari kebijakan yang tidak bijak tersebut,” ungkap Anang melalui WA-nya, Senin (31/7/17).

Akan tercatat dalam sejarah kelam pengelolaan hutan di Jawa, kata Anang, bahwa kebijakan pembangunan kehutanan yang ditetapkan, berpotensi menimbulkan bencana lingkungan dan kemanusiaan yang sangat hebat.

Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Jawa Barat Thio Setiowekti menambahkan, pihak eksekutif dan legislatif di Jawa Barat harus segera menyikapi kekhawatiran para penggiat lingkungan terkait Permen 39 LHK .

“Jangan sampai program Pak Jokowi bagi-bagi lahan untuk mensejahterakan masyarakat malah blunder, karena proses di Kementrian LHK tergesa-gesa dan tidak diperhitungkan dampaknya, baik untuk warga setempat dan lingkungannya,” kata Thio.

Ia menuturkan, pada tahun 2003 melalui SK Gubernur Jabar Danny Setiawan No 522/binprod/2003, semua pihak sudah kerja keras menurunkan perambah hutan yang merusak lingkungan.

“Tapi sekarang kawasan hutan akan dibagi-bagi kepada kelompok dan diperbolehkan menanam umbi-umbian dan palawija. Lantas siapa nanti yang akan melakukan pengawasan di daerah?” tukasnya.

Permen LHK tentang Perhutanan Sosial Menuai Protes

Para pegiat lingkungan dan kehutan saat berdialog soal Permen LHK P.39 di Bale Rancage, Desa Cipaku, Kec Paseh, Kab Bandung, Jumat (28/7). by bbcom
Para pegiat lingkungan dan kehutan saat berdialog soal Permen LHK P.39 di Bale Rancage, Desa Cipaku, Kec Paseh, Kab Bandung, Jumat (28/7). by bbcom

PASEH – Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39 /MenLHK/setjend/Kum. 1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani menuai kontroversi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bandung. Permen itu dianggap tidak melibatkan para stakeholder kehutanan terutama pegiat dan pelaku lingkungan lokal.

Kabupaten Bandung khususnya di kawasan Desa Ibun, Neglasari, dan Desa Dukuh Kecamatan Ibun atau di kawasan Kamojang hingga Gunung Rakutak Kecamatan Pacet termasuk dalam 1.888 hektar lahan di Bandung Selatan yang akan digarap menjadi permodelan perhutanan sosial. Para pegiat lingkungan Kabupaten Bandung bereaksi terhadap Permen tersebut dan meminta agar Permen itu di-pending sebelum ada kejelasan terkait masalah yang harus diantisipasi bilamana Permen ini diimplementasikan.

Ketua Forum Jaga Balai Kabupaten Bandung Aan Nugraha mengaku pihaknya tidak dalam posisi menolak atau menerima Permen P.39 itu. Namun yang lebih dipikirkan yakni dampak yang akan terjadi jika Permen itu diterapkan sebab membuka lahan baru.

“Kami lebih fokusnya ke antisipasi bencana yang terjadi bila P.39 itu diterapkan. Sebab nantinya akan ada pembukaan lahan hutan di kawasan hulu Sungai Citarum yang akan makin memperparah kerusakan lingkungan sehingga mengakibatkan banjir yang lebih parah lagi di kawasan hilir,” ungkap Aan kepada Balebandung.com usai dialog terkait P.39 di Bale Rancage, Desa Cipaku, Kec Paseh, Kab Bandung, Jumat (28/7/17).

Terlebih dalam Permen P.39 itu dibolehkan 10% dari lahan tersebut ditanami sayuran dan palawija. Padahal luas genangan banjir di sekitar kawasan Majalaya dan sekitarnya sudah mencapai 350 hektare dan selalu menyisakan 30-40 sentimeter lumpur dan sampah di jalanan.

“Kami dari forum meminta akan Permen P.39 itu dikaji ulang, dilengkapi dengan langkah-langkah mitigasi bencana, sebab kami juga di sini mengkaji dilihat dari aspek kebencanaan dan membahas dampak yang bisa ditimbulkan seperti potensi banjir bandang,” kata Aan. Ia menerangkan dari hasil kajian di forum ini akan dijadikan rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Senada dengannya, pegiat lingkungan yang juga anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kecamatan Ibun Memet M Rahmat menambahkan sebaiknya Permen P.39 itu ditunda implementasinya. Memet mengatan mestinya Kementerian LHK juga melibatkan para pegiat lingkungan lokal.

“Lebih baik penerapan Permen P.39 ini di-pending saja dulu, sebab masih banyak aturan yang bolong-bolong atau belum lengkap. Misalnya saja kenapa dalam penerapannya tidak melibatkan LMDH setempat atau LSM lokal, ini tidak ada sama sekali yang dilibatkan dari lokal,” ungkap Memet.

Memet menyayangkan dalam menetapkan Permen tersebut Kementerian LHK tanpa terlebih dahulu mendengar dan meminta pertimbangan LMDH, KTH, Penggiat KLHK, dan pelaku PHBM lainnya, sebagai stakeholder yang selama ini sudah banyak berinteraksi dan beraktivitas bersama MDH.

Perwakilan dari Perhutani Divre Jabar-Banten Zuhri Munawar menanggapi positif forum tersebut sebab merupakan banyak masukan dari masyarakat atas terbitnya Permen P.39.

“Agar jangan sampai nantinya dalam action Permen P.39 ini malah Kementerian LHK terjebak dalam kritikan dari masyarakat lokal. Jadi, lebih baik lagi kalau kita sikapi dari sekarang,” kata Zuhri.