Bale CimahiPamong

Wagub; Kebijaksanaan Kades Kunci Pembangunan Desa

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat membuka Diklat Tata Kelola Pemerintahan Desa bagi Kades se-Jabar di Aula Kantor BPSDM Jabar, Kota Cimahi, Senin (1/7/19). by Humaspro

CIMAHI, Balebandung.com – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa Angkatan IV, V dan VI Tahun 2019 bagi Kepala Desa se-Jawa Barat di Aula Kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Senin (1/7/19).

Menurut Uu, kegiatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Pemprov Jawa Barat terhadap perkembangan desa. Sebab, kata dia, bentuk perhatian Pemprov Jabar tidak selalu berupa bantuan keuangan, tetapi juga membekali ilmu. “Para kepala desa hadir di sini dalam rangka kemajuan bangsa dan negara,” kata Wagub.

Uu lantas menjelaskan Desa Juara yang digagas Pemprov Jabar Desa Juara sendiri adalah desa yang berdaya saing. Artinya, desa memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya, serta mengetahui potensi alam dan budayanya. Terpenting, kata dia, desa bisa menjadi tempat yang nyaman bagi warganya.

Guna mewujudkan desa juara, Kepala Desa harus menjalankan tiga peran wajib. Pertama adalah menjaga kondusivitas. Kemudian, Kades mesti terlibat dalam pembangunan. Terakhir, Kades harus mampu meningkatkan kesejahteraan warganya dengan inovasi.

“Desa Juara, kepala desa mampu membangun, menjaga kondusivitas, mampu menjamin kesejahteraan warganya dengan inovasi,” ucapnya.

Selain itu, Uu pun menyatakan kebijaksaan adalah kunci keberhasilan Kades. Kebijaksanaan amat diperlukan saat membuat keputusan. Semua hal, kata dia, harus diputuskan dari berbagai sudut pandang dan dengan teori yang tepat.

Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan adalah salah satu cara untuk membekali Kades se-Jabar bahwa mereka bukan sekadar sebagai seorang pejabat, tapi juga pemimpin. Sebab Kades mesti menjadi panutan bagi warganya.

“Perhatikan norma dan normatif, tinggalkan ego pribadi, visi misi pribadi belakangan, visi misi untuk masyarakat dikedepankan, sebab kita adalah pemerintah,” papar Wagub.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat, Muhammad Solihin, menjelaskan kegiatan Diklat yang dilaksanakan pihaknya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Kades dalam menjalankan pembangunan di daerahnya.

Beberapa materi yang jadi bekal bagi para kades di antaranya terkait tanggung jawab, kemajuan teknologi, kepemimpinan, dan kemampuan membuat inovasi untuk menyejahterakan masyarakat desa.

Diklat tersebut diikuti puluhan Kepala Desa dari tujuh Kabupaten di Jabar, di antaranya Kabupaten Kuningan, Kab Cirebon, Kab Garut, Kab Sukabumi, Kab Tasikmalaya, Kab Bekasi, dan Kabupaten Subang. Diklat berlangsung selama 7 hari, dimulai dari tanggal 30 Juni 2019. “Diklat menggunakan metode diskusi dan ceramah dari narasumber kompeten,” jelas Solihin.

Setelah itu, Solihin mengatakan para kades akan menghadapi benchmarking sebagai penerapan “best practice” terkait pengembangan desa. Hal itu penting sebagai tolak ukur sejauh mana materi tata kelola Pemerintahan Desa dapat diaplikasikan oleh para kades.

Setelah mengikuti Diklat secara penuh. Para kadesakan mendapat sertifikat dari Pemprov Jabar sebagai tanda telah melakukan pengembangan diri.***

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close