Yayasan BPSMKJB Minta Majelis Hakim Tolak Gugatan PLK

Tuesday, 4 July 2017 | 19:15:29 | Penulis : bb7 | 236 Kali dilihat

Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMKJB) di Jl Dago Bandung.
Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMKJB) di Jl Dago Bandung.

BANDUNG – Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMKJB) berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung memutus gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) tidak dapat diterima (N.O).

BPSMKJB menilai gugatan tidak memiliki landasan karena surat kuasa yang digunakan diduga cacat hukum. Hal itu disampaikan penasihat hukum BPSMKJB, Benny Wullur, usai sidang di PN Bandung, Selasa (4/7/17). Sidang menghadirkan tiga orang saksi ahli, salah satunya ahli Hukum Tata Negara Refly Harun.

Benny menuturkan, gugatan yang dilayangkan oleh pihak PLK menggunakan surat kuasa yang cacat hukum alias tidak sah. Pasalnya, pemberi kuasa bukanlah orang yang berwenang dan tidak tercantum di dalam akta kepengurusan PLK yang tertulis di dalam surat kuasa tersebut.

“Surat kuasa ‘kan menjadi dasar gugatan. Tapi kami menilai tidak sah karena pemberi kuasa haruslah orang yang berwenang. Kenyataan si pemberi kuasa adalah orang yang tidak tercantum di dalam akta kepengurusan PLK. Otomatis surat kuasa ini cacat,” tukas Benny.

Pihaknya, lanjut Benny, sudah meminta majelis hakim untuk memperlihatkan surat kuasa tersebut. Akan tetapi, sudah tiga kali memohon kepada majelis hakim, permintaan tidak pernah dikabulkan alias ditolak. “Secara perdata, kalau terbukti kuasanya cacat, perkara selesai atau tidak dapat diterima,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Benny, kaitan dengan surat kuasa dan akta kepengurusan PLK, sudah berkali-kali ada kasus pidananya. Yang terakhir, kasusnya masih berjalan dan saat ini berkasnya sudah ada di tangan pihak kejaksaan. “Akta masih digunakan, padahal diduga terjadi tindak pidana. Gugatan perdata ini seharusnya tidak dapat diterima,” kata Benny.

Sementara itu dalam kesaksiannya di persidangan, Refly Harun menyinggung soal nasionalisasi aset serta tidak bisanya organisasi mewariskan asetnya itu kepada organisasi baru.

“Ketika sebuah aset sudah dinasionalisasi, aset sudah berpindah dan menjadi milik negara. Sebuah organisasi bisa dikatakan sebagai warisan dari organisasi sebelumnya hanya dari sifatnya, visi, misi, tapi tidak untuk aset,” jelasnya.

Refly juga menyatakan, sebuah organisasi tidak bisa mengklaim sepihak sebagai penerus organisasi sebelumnya. “Organisasi itu tidak beranak. Kalau misalkan ada organisasi baru yang katakan penerus, dari sisi hukum itu sebuah entitas yang berbeda,” kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum dari PLK, Hendri Sulaeman menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada proses hukum. “Kami ikuti prosedur hukum saja,” ujarnya ditemui usai sidang.

Berita Terkait