Rabu, Oktober 27, 2021
BerandaBale KBBBandung Jadi Rule Model Smart Government

Bandung Jadi Rule Model Smart Government

Sekda Kota Bandung Yossi Irianto membuka Bimtek Integrasi Aplikasi BIRMS Pemkot Bandung di Hotel Karangasetra, Rabu (24/2). by Meiwan Humas Pemkot Bandung.
Sekda Kota Bandung Yossi Irianto membuka Bimtek Integrasi Aplikasi BIRMS Pemkot Bandung di Hotel Karangasetra, Rabu (24/2). by Meiwan Humas Pemkot Bandung.

Bandung saat ini adalah kota yang berbasis IT. Hal itu mempermudah dan sangat mendukung terciptanya Smart Government. Tak bisa dihindari, bagaimana suatu daerah, khususnya Kota Bandung berupaya untuk terus mengembangkan Smart Goverment guna terwujudnya Good Goverment. Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan salah satu yang mendukung adalah Bandung Integrated Resources Management Systems (BIRMS).

“Penguatan BIRMS saat ini adalah bagaimana seluruh aplikasi yang tersebar dengan program cara pendekatan, bagaimana sistem laporan, bagaimana sistem pencanangan, dengan e-budgeting nanti yang sekarang kita akan pendalaman, itu akan terlaksana dengan secara cerdas. Terlebih Bandung akan menjadi rule model,” kata¬†sekda di depan para peserta Bimtek Integrasi Aplikasi BIRMS Pemkot Bandung di Hotel Karangsetra, Rabu (24/2/16).

Yossi menambahkan Pemkot Bandung sendiri telah memiliki sebuah sistem yang sudah dibangun yang sejalan dengan semangat pemerintah pusat. “Tadinya saya berpikir jangan-jangan ada sistem baru yang kemudian merubah tata kelola sistem yang kita bangun. Sebetulnya modal dasar kita udah punya yang sejalan dengan semangat pemerintah pusat,” ungkapnya.

Menurut Yossi, hal-hal yang dibangun hari ini merupakan model, yang memang manfaatnya sangat terasa. Dengan tata kelola dan proses pemerintahan yang berjalan cepat. Bagi pemkot ke depan, tahun ini ingin menyudahi tentang perbedaan cara pandang, perbedaan macam-macam aplikasi, bukan soal BIRMS yang ditampilkan.

“Kita ada keinginan kuat apalagi kita dikaitkan dengan keinginan sistem rancang bangun. Bandung akan menjadi rule model. Hanya saja bagaimana cara mensiasatinya, seluruh operator SKPD jangan hanya terjebak kepada BIRMS-nya saja,” jelasnya.

Yossi mengingatkan, harus ada satu integrasi antara perencanaan, pelaksanaan dan sistem pelaporan sehingga selain ada suatu sub sistem, juga saling ada keterkaitan, dengan analisis yang lebih baik. Dalam konteks reformasi birokrasi dan manajemen modern, tandas sekda, keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dari proses manajemen merupakan suatu keharusan.

“Sebuah pemerintahan akan semakin tertinggal dan tidak dipercaya oleh publik ketika tertinggal dengan prinsip-prinsip mewujudkan pemerintah dan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta dipercaya rakyat (Good Goverment and Good Governance) dalam mengoperasikan berbagai kebijakan,” tegas Yossi.

BERITA TERKAIT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

TERKINI