SOREANG – Dari 1.944 perusahaan di Kabupaten Bandung, sekitar 700-an perusahaan lainnya belum jadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Karenanya Bupati Bandung H.Dadang M.Naser, SH.,M.Ip mendorong agar perusahaan tersebut segera ikut serta program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ktenagakerjaan.
“Ada 700 perusahaan harus segera mengikuti program BPJS. Hal itu harus segera terwujud, supaya mereka mendapatkan jaminan perlindungan kerja, terutama JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JK (Jaminan Kematian), yang nantinya akan turut meningkatkan etos kerja dan loyalitas kepada perusahaan sendiri,” ucap Bupati usai acara puncak peringatan Hari Buruh Sedunia tingkat Kabupaten Bandung di Balerame Soreang, Sabtu (13/5/17).
Sejak berlakunya BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung sekitar tahun 2014, animo masyarakat untuk program BPJS Ketenagakerjaan sangat tinggi. Menurutnya sudah jadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi keikutsertaan perusahaan dalam program BPJS melalui regulasi.
“Sudah seharusnya dan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui regulasi. Kita akan terus sosialisasikan agar semua perusahaan di Kabupaten Bandung mengikutiseetakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS,” kata Dadang.
Bupati menuturkan, tahun 2017 mencapai 1.600.852 angkatan kerja, dan Pemda sendiri sudah menetapkan beberapa kebijakan yang salah satunya yakni untuk peningkatan kualitas tenaga kerja.
“Selain mewajibkan perusahaan ikut BPJS, kami juga fasilitasi anggaran peningkatan kualitas tenaga kerja sekitar Rp 20 miliar yang digunakan untuk pelatihan kerja, magang dan pengembangan TTG (Teknologi Tepat Guna),” imbuhnya.
Dadang menandaskan pihaknya akan terus menyisir perusahaan yang belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, karena sudah jelas menurut undang-undang mengenai perlindungan tenaga kerja. Kang DN berharap semua perusahaan di Kabupaten Bandung bisa bekerja sama untuk segera mendaftar, karena BPJS menguntungkan perusahaan nantinya.
“Saya ingatkan pada perusahaan untuk mentaati aturan. Kewajibam memberikan jaminan sosial dan keselamatan kerja sudah ada aturannya. Jika tidak bisa melindungi tenaga kerjanya, tentu saja akan ada sanksi nya,” tandas DN.
Kepala BPJS Kabupaten Bandung dr.Irmayanti Lande Batara membenarkan, dorongan pemerintah pada perusahaan untuk keikutsertaan BPJS sudah maksimal. Menurut Irma, adanya kerjasama antara pihak BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah setempat, jumlah perusahaan yang mendaftarkan karyawannya makin signifikan.
“Kami sangat berterima kasih. Dengan kerjasama ini, terjadi peningkatan setiap tahun mengenai keikutsertaan perusahaan dalam program BPJS Kesehatan maupun Kesejhateraan di Kabupaten Bandung,” ucap Irma.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut hadir dalam dalam peringatan Hari Buruh Sedunia tingkat Kabupaten Bandung ini. Karenanya Irma berharap kehadiran Apindo bisa mendukung terwujudnya penerapan perlindungan sosial dan jaminan keselamatan kerja pada seluruh perusahaan khususnya yang ada di Kabupaten Bandung. _ Vita
