Bale Kab BandungPolitik Kab Bdg

dr Adang; Sosialisasi Pembangunan Keluarga Bukan Sekadar Pengendalian Penduduk

Anggota Komisi IX DPR RI dr Adang Sudrajat saat Sosialisasi Pembangunan Keluarga melalui Genre Ceria yang digelar BKKBN Perwakilan Jawa Barat di Dome Kencana, Kelurahan Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Minggu (17/3/19). by iwa/bbcom

RANCAEKEK – Anggota Komisi IX DPR RI dr Adang Sudrajat menyatakan sosialisasi Pembangunan Keluarga melalui Generasi Berencana bukan sekadar sosialisasi pengendalian populasi penduduk.

Lebih dari itu, kata Adang, sosialisasi Generasi Berencana terhadap generasi milenial merupakan upaya pemerintah untuk program pembangunan keluarga agar dapat menjalan 8 fungsi keluarga.

“Sosialisasi generasi berencana ini bukan sekadar pengendalian penduduk, tapi lebih dari itu juga pembangunan keluarga agar keluarga Indonesia bisa menjalankan delapan fungsinya,” terang Adang kepada Balebandung.com usai Sosialisasi Pembangunan Keluarga melalui Genre Ceria yang digelar BKKBN Perwakilan Jawa Barat di Dome Kencana, Kelurahan Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Minggu (17/3/19).

Lebih lanjut Adang menguraikan kedelapan fungsi keluarga itu antara lain fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

Disinggung soal anggaran sosialisasi pembangunan keluarga ini, Adang mengungkapkan sebenarnya masih perlu penambahan terutama di Pulau Jawa. Sebab menurutnya di Pulau Jawa itu bebannya lebih berat, beban lingkungan dan beban jumlah penduduknya.

Menurutnya anggaran untuk BKKBN yang saat ini lebih dari Rp5,5 triliun pada APBN 2018, idealnya masih perlu ditambah, bukannya malah dikurangi. Adang mengibaratkan sosialisasi Generasi Berencana seperti halnya mengkampanyekan bahaya merokok.

“Sama saja dengan kampanye anti merokok, dalam sosialisasi ini juga meskipun sudah banyak orang yang pola hidupnya sudah terencana, harus tetap digarap dan disosialisasikan,” tandas Adang.

Anggaran BKKBN Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp 3,79 triliun. Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2018, maka terdapat penurunan sebesar Rp 920 miliar.

Jika dari pagu anggaran 2019 sebesar Rp 3 79 triliun, sudah termasuk Rp 2,27 triliun untuk belanja gaji dan layanan perkantoran, maka praktis hanya tersisa Rp 1,5 triliun anggaran untuk belanja operasional 3 program generik.

Ketiga program itu antara lain Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur, Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerja Sama Internasional, serta 1 program teknis yaitu Program KKBPK/Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.***

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close