Bale Kab Bandung

H. Uus Merasa Prihatin Saat Reses Ketemu Mak Omih tinggal di Rutilahu

Anggota DPRD Kab. Bandung dari Fraksi PKS, H. Uus Haerudin Firdaus melakukan dialog dengan Mak Omih.

Kab. Bandung. Balebandung.com — Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS, H. Uus Firdaus Haerudin, merasa prihatin melihat keadaan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), milik Mak Omih (80), di Kampung Ciparia RT03 RW14 Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah, saat melaksanakan Reses Masa Sidang III di hari kedua, Jum’at (16/7/2021).

Mak Omih yang hidup sebatang kara manangis tersedu sedan, selain memberikan makanan Uus juga memberikan bantuan uang tunai secara langsung. Hingga berlalu dari hadapannya tangisan Mak Omih yang disertai doa terus terdengar.

Uus yang didampingi Pimpinan Pondok Pesantren Madrasah Diniyah Takmiliyah Al Mu’minuun, Ustadz M. Zaenal Muhtadin, menambahkan, kegiatan reses dari tahun ke tahun ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Apalagi saat dilantik menjadi menjadi anggota DPRD tak lama kemudian terjadi musibah pandemi covid 19.

Itu salah satunya penyebab tidak meratanya anggaran, disebutkan dia, seperti Mak Omih. Rumahnya masih panggung dan banyak bocor gentengnya. Itu harus segera ditindaklanjuti secara signifikan. “Dan refocusing yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 12 prosen itu mengarah pada penyelenggaraan pembangunan infrastruktur,” katanya dilokasi.

Mungkin ini salah satu dari sekian banyak yang dia ketahui, bisa saja ada terdapat banyak di wilayah lain dan membutuhkan sentuhan pemerintah melalui instansi terkait. Walau sebenarnya masalah Rutilahu sudah menjadi target prioritas kerja Bupati Bandung, H. M. Dadang Supriatna (Kang DS).

Di kesempatan itu, dia mengkritisi anggaran yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, yang katanya sudah mengeluarkan Rp5 triliun secara global tanpa rincian peruntukkannya dan penempatannya.

“Pengeluaran itu semestinya ada ilustrasi penguraian pembiayaan agar bisa diketahui masyarakat. Sebab kalau hanya disebutkan secara global bisa saja menimbulkan persepsi negatif masyarakat,” ujar dia.

Sementara bantuan sosial seperti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dia meminta agar diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang. Dengan demikian laju perekonomian masyarakat, berupa warung-warung kecil bisa berjalan dan tidak tutup.

Selanjutnya peran pemerintah dalam melakukan vaksinasi massal menurut informasi, lanjut dia, baru terealisasikan sekitar 80 juta orang saja dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta orang. Lalu dilakukan penyekatan-penyekatan yang bisa membatasi ruang gerak masyarakat, itu perlu dilakukan kaji ulang.

Dia meminta kepada awak media untuk bisa membantu mempublikasikan situasi dan kondisi dengan yang sebenar-benarnya. Tujuannya agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana keadaan yang sesungguhnya.

Selain menerima aspirasi untuk perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, perekonomian masyarakat kecil, dia mendapatkan keluhan dari desa dan keluhan mengenai mobil layanan masyarakat.

“Masalah tersebut akan saya bawa untuk dilakukan pembahasan, delanjutnya diberikan kepada instansi terkait. Mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. [Kia].

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close