BANJARAN, Balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pertanian kembali melaksanakan kegiatan MUPAKAT atau Musyawarah Bupati dengan Masyarakat Tani, di Lapangan Sepak Bola Kiarapayung Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Selasa (30/1/2024).
Pada giat Mupakat, Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning Hendasah langsung mendengar berbagai aspirasi masyarakat petani yang digelar di masing-masing dapil tersebut.
Bupati Bandung pun langsung memberikan solusi dan langkah-langkah tindaklanjuti yang berkaitan dengan bidang pertanian.
Bupati Dadang Surpiatna mengatakan kegiatan Mupakat ini dilaksanakan karena memang masyarakat Kabupaten Bandung yang di antaranya sebanyak 88.000 petani dan 1.867 kelompok tani, bisa menstabilkan dan menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi.
“Dengan hadirnya Mupakat, Musyawarah Bupati dengan Masyarakat Tani ini penting. Karena memang setelah terjun ke lapangan, ternyata banyak kebutuhan-kebutuhan. Terutama yang saat ini mayoritas para petani mengeluhkan tentang kebutuhan pupuk subsidi yang didistribusikan secara langsung kepada para agen,” jelas Bupati Bandung.
Bupati mengatakan kolaborasi ini penting untuk dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Bandung sudah memiliki BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), yaitu PT. BDS (Bandung Daya Sentosa), yang khusus bagaimana mengawal para petani.
“Kita sudah ada Perda (Peraturan Daerah) tentang Perlindungan Petani. Di dalam Perda tersebut diperintahkan bahwa pemerintah ini wajib melindungi para petani,” tuturnya.
Maka, imbuh Kang DS, sapaan Dadang Supriatna, melalui kegiatan Mupakat ini menghadirkan para petani dalam rangka menampung aspirasi.
“Ternyata memang di samping pupuk juga masih banyak kebutuhan tentang alsintan (alat mesin pertanian),” kata Kang DS.
Bupati Bedas ini menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah menggulirkan program hibah untuk para petani, yaitu Rp 25 miliar untuk 50.000 petani.
“Tahun ini 38.000 petani sisanya. Artinya, tahun depan kita programkan. Tahun ini juga kita beri perhatian karena petani merupakan dan masuk kategori pekerja rentan. Maka kita berikan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 88 ribu petani,” ujar Kang DS.
Ia mengatakan, dengan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat petani, sehingga mereka pun akan menambah semangat dan termotivasi.
“Nanti kita ke depan setelah ada kolaborasi dan MoU (Memorandum of Understanding) antara petani atau kelompok tani dengan BUMD, maka kita akan buatkan juga regulasi. Jadi apabila terjadi harga menurun drastis, maka pemerintah harus hadir dan memberikan solusi dan memberikan subsidi supaya masyarkat petani tidak ada rugi,” jelasnya.***
