Bale Jabar

Nih, 10 Rekomendasi Fraksi PKS DPRD Jabar untuk Penanganan Covid-19

Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu

BANDUNG, Balebandung.com – Fraksi PKS DPRD Jawa Barat mengeluarkan 10 rekomendasi bagi Pemprov Jabar, dalam penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 di Jabar.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menyatakan saat ini langkah yang diambil Pemprov Jabar dalam pencegahan Covid-19 sudah cukup baik.

“Kami mengeluarkan rekomendasi bagi Pemprov Jabar, agar dalam mengambil kebijakan saat masa pandemi ini, melihat secara utuh situasi di masyarakat saat ini,” kata Haru di Ruang Fraksi PKS DPRD Jabar, Sabtu (23/1/21).

Fraksi PKS DPRD Jabar dan PKS Jabar memberikan apresisasinya kepada seluruh petugas medis yang telah menangani pasien Covid-19 sejak hampir setahun lalu.

“Tercatat per 21 Januari kemarin, sebanyak 939.948 kasus positif Covid-19 di Indonesia dan 117.570 untuk wilayah Jawa Barat,” papar Haru yang juga Ketua DPW PKS Jabar ini.

Pihaknya mengaapresiasi langkah Pemprov, yang telah berinisiatif membangun Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Secapa AD Kota Bandung.

“Dengan itu diharapkan lonjakan kasus yang terjadi akan cepat tertangani. PKS juga sangat mendukung atas mulai dijalankannya program vaksinasi Covid-19 yang dimulai Kamis (14/1) lalu,” ujar Haru.

Menurutnya masyarakat tak perlu takut dan khawatir atas pemberian vaksin. “Kami mendukung vaksin untuk rakyat, yang aman, terkendali dan halal,” kata dia.

Selanjutnya PKS juga memberikan 10 rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Penanganan Covid-19.

Pertama, program pencegahan penularan Covid-19 dapat dilakukan secara optimal, bila perlu berlakukan WFH bagi industri tertentu.

Kedua, Pemprov Jabar segera menyediakan anggaran bantuan sosial sebagai dampak PSBB tersebut dengan besaran yang memadai, serta proses pembagian yang mudah, efisien, tepat sasaran, dan tidak mengakibatkan warga penerima berkumpul.

Ketiga, mendorong peningkatan kemampuan TLI (Tes-Lacak-Isolasi) sesuai standar WHO dalam usaha pencegahan penularan Covid-19.

Keempat, Fraksi PKS DPRD Jabar mendorong pemerintah untuk menjamin ketersediaan APD, vitamin, maupun obat-obatan dalam mendukung tenaga medis maupun pasien yang tertular Covid-19.

Kelima, pihaknya meminta Pemprov Jabar meninjau ulang program pemulihan ekonomi yang berorientasi pada semangat “meroketkan” ekonomi..

“Saat ini Pemprov harus fokus pada program pemulihan ekonomi yang berhubungan langsung dalam penguatan penanggulangan dampak kesehatan, ketahanan pangan, daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi masyarakat kecil-menengah yang terdampak secara langsung,” kata Haru.

Keenam, Pemprov Jabar memanfaatkan perintah refocusing dan realokasi APBD 2021 tidak hanya untuk pengadaan vaksin, tetapi juga untuk penanggulangan kesehatan, ketahanan pangan, peningkatan daya beli masyarakat, ketahanan ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

Ketujuh, Fraksi PKS meminta peran RSUD dan intansi kesehatan milik Pemprov Jabar dilibatkan dalam proses vaksinasi.

Kedelapan, melibatkan tokoh publik secara lebih luas dalam upaya menyukseskan program vaksinasi, khususnya yang eksis secara informal di masyarakat.

Kesembilan, Fraksi PKS mengkritisi tentang kosongnya jabatan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat. “Pemprov dalam hal ini Gubernur Jabar, harus melakukan penunjukkan Kadinkes Jabar definitif,” tegas Haru.

Kesepuluh, Fraksi PKS meminta Pemprov Jabar melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat Jabar dari pandemi Covid-19, sesuai Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

“Saya berharap Perda 13 Tahun 2018 ini bukan hanya sanksi bagi masyarakat yang tidak disiplin, melainkan sebagai bagian instrumen untuk menanggulangi Covid-19 secara lebih sistemik dan holistik,” ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat.***

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close