Bale Kab Bandung

Pemkab Bandung Berencana Ajukan Pinjaman ke Bank bjb Rp1,7 Triliun

Bupati Bandung Dadang M Naser. by Humas Pemkab

SOREANG, Balebandung.com – Pemkab Bandung berencana mengajukan pinjaman ke Bank bjb sebesar Rp1,7 triliun, terkait defisit anggaran dari APBD Kabupaten Bandung 2020, akibat terdampak Covid-19.

Bupati Bandung Dadang M Naser mengakui rencana peminjaman tersebut sudah diwacanakan sejak pandemi Covid-19 mulai mewabah termasuk di Kabupaten Bandung.

“Iya, kalau kita kekurangan anggaran untuk pembangunan ya pinjam ke Bank bjb nantinya,” ungkap Bupati Bandung kepada Balebandung.com, Minggu (14/6/2020). Kendati demikian menurut bupati rencana tersebut masih dibahas dan dievaluasi.

“Kita masih evaluasi. Ini semata-mata agar pembangunan di Kabupaten Bandung berjalan lancar. Yang pinjam bukan Bupati Bandung, tapi Pemkab Bandung,” tukas bupati.

Menanggapi hal ini, pengamat pemerintahan dari Universitas Nurtanio Kabupaten Bandung, Djamu Kertabudi mengatakan, sebenarnya defisit anggaran ini ada yang bersifat positif dan negatif. Positifnya, jelas Djamu, berkaitan dengan sistem anggaran yang diterapkan dalam merumuskan kebijakan APBD.

“Secara normatif sistem anggaran terdiri atas Defisit Anggaran dan atau Surflus Anggaran, yang membedakannya tampak dalam struktur dan postur APBD,” terang Dajmu.

Adapun yang bersifat negatif tampak dalam wilayah realisasi anggaran. Dimana realisasi penerimaan daerah tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya, di samping dalam pos belanja daerah terdapat kebijakan tertentu.

“Seperti penanggulangan wabah Covid-19 saat ini yang menjadi prioritas, sehingga di tengah tahun anggaran berjalan, ada refocusing atau pergeseran anggaran,” ujar Djamu.

Dalam konteks ini, baik APBN, maupun APBD provinsi, kabupaten, kota, menurutnya menghadapi persoalan yang sama. Dunia bisnis dalam kondisi lesu yang cukup parah, sehingga berdampak pada penurunan sumber penerimaan APBN dan atau APBD baik sektor pajak maupun non pajak.

“Maka sebagai solusi menanggulangi persoalan ini, dapat dilakukan melalui rasionalisasi dan efisiensi pos belanja, serta pemanfaatan sumber Pos Pembiayaan yang meliputi potensi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), pencairan Dana Cadangan kalau ada, penjualan aset/kekayaan daerah, dan atau melalui pinjaman,” papar Djamu.

Kendati begitu, imbuh Djamu, wacana peminjaman anggaran oleh Pemkab Bandung tidak akan memungkinkan. “Alasannya karena menjelang akhir masa jabatan bupati. Sebentar lagi Bupati Bandung akan dijabat bupati yang baru,” kata Djamu. ***

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close