Bale Jabar

Pemprov Jabar Bertekad Pertahankan Opini WTP

Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja. by Humas Jabar

BANDUNG, Balebandung.com – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019.

Kalau Pemprov Jabar mencapai target tersebut, kata Sekda, maka opini WTP untuk LKPD itu adalah kesembilan kalinya sejak TA 2011.

“Sudah seharusnya kita tetap mempertahankan WTP yang sudah diraih berturut-turut . Mohon semua kompak dan bersinergi dalam pemeriksaan ini,” ucap Setiawan usai mengikuti video conference entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/4/20).

Pemprov Jabar pun mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap menyiapkan administrasi dengan baik di tengah pandemi COVID-19 untuk mempertahankan opini WTP.

“Dan pemeriksaan (TA) 2019 ini, mudah-mudahan Jabar secara administrasi dan fisik di lapangan semua berjalan baik. Karena adanya BPK ini penting untuk koreksi dan feedback bagi kami. Kami anggap BPK merupakan partner agar pembangunan di Jabar lebih baik lagi,” ujar Setiawan.

Sekda pun menegaskan, bila semua kegiatan dan anggaran dikelola dengan baik, maka pelayanan bagi masyarakat pun berjalan dengan baik.

“Tidak hanya di provinsi tapi juga kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat,” imbuhnya.

“Jadi, pemeriksaan ini adalah siklus yang harus dijaga, pemeriksaan jangan dianggap beban,” tandas Setiawan.

Adapun pada entry meeting dalam jaringan (daring/online) itu, Setiawan juga memaparkan kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar Arman Syifa bahwa Pemprov Jabar telah menyampaikan kelengkapan LKPD audit TA 2019 pada 20 Maret lalu melalui surat elektronik (email).

Sementara, berkas (hard copy) berisi surat pertanggungjawaban, surat review, hasil review, dan hal-hal lain yang diminta oleh BPK telah dikirimkan pada 8 April lalu.

Setiawan pun memastikan, Pemprov Jabar sangat terbuka untuk berkoordinasi dan menjadi mitra bagi BPK dalam rangka pemeriksaan keuangan di daerah.

“Tentunya mudah-mudahan teman-teman kabupaten/kota juga sama-sama mendukung proses pemeriksaan oleh BPK,” ujar Setiawan.

Kepada Arman, Setiawan tak lupa mengabarkan kondisi terkini Jabar di tengah persebaran COVID-19. Dia mengatakan, Pemprov Jabar terus berupaya mencegah agar dampak pandemi itu tidak meluas serta melakukan perawatan maksimal kepada para pasien.

“Di anggaran tahun 2020, segala resource (sumber) yang bisa dialihkan. Kami alihkan untuk penanggulangan COVID-19. Kami juga terus edukasi masyarakat agar menjaga jarak dan tetap di rumah. Selain itu kami menambah rumah sakit rujukan menjadi 105,” kata Setiawan.

Dalam entry meeting itu, beberapa daerah di Jabar turut memberikan laporkan kepada BPK Perwakilan Jabar, di antaranya Pemda Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, dan Kota Tasikmalaya.***

Tags

Baca Juga

One Comment

  1. mempertahankan WTP, dan bagi SKPD yang mengalami re-organisasi tetap harus dituntaskan pengerjaannya,” terangnya. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pernah mempertanyakan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 Pemprov DKI Jakarta yang defisit di tengah predikat laporan keuangan WTP dari BPK. “Kenapa (pemerintahan) sebelumnya masalah BPK ini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), tetapi pembangunan ada. Namun, saat ini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tetapi kita defisit?” ucap Prasetio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close