Bale Jabar

Penanganan COVID-19 di Jabar, Ridwan Kamil: Segera Belanjakan APBD

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat Rakor Dampak Ekonomi dan Penanganan COVID-19 di Jawa Barat di Bale Pasundan Kantor Bank Indonesia (BI) Jabar, Kota Bandung, Kamis (19/3). by Humas Jabar

BANDUNG, Balebandung.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Dampak Ekonomi dan Penanganan COVID-19 di Jawa Barat di Bale Pasundan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Jabar, Kota Bandung, Kamis (19/3/20).

Gubernur mengatakan, Rakor Dampak Ekonomi dan Penanganan COVID-19 ini penting bagi Pemprov Jabar sebagai pengambil keputusan di daerah.

“Semoga forum ini bisa memberikan rekomendasi sehingga kami, pengambil keputusan, bisa mengambil keputusan yang cepat, akurat, terukur, dan rasional,” ucap Ridwan Kamil.

Dalam rakor yang juga diikuti bupati/wali kota se-Jabar atau yang mewakili itu, Ridwan mengingatkan semua pihak untuk disiplin menerapkan anjuran social distancing.

“Menjaga jarak interaksi sosial (kali ini) sifatnya baru dan tidak semua memahami. Jadi, tantangan hari ini (terkait COVID-19) bukan perawatan orang sakit, tapi edukasi dan membuat strategi pencegahan penularan,” ucap Kang Emil.

Meski begitu, Emil tak memungkiri bahwa anjuran bekerja di rumah tidak seluruhnya bisa diterapkan. Selain itu, social distancing berdampak kepada sektor pariwisata khususnya pelaku industri hotel dan restoran.

“Memang saat dikampanyekan diam di rumah, tidak semua pelaku ekonomi bisa melakukan terutama pabrik. Jadi sampai detik ini (pemprov) masih perlu masukan, kira-kira langkah rekomendasi apa,” kata dia.

“Saya juga titip (kepada) bupati/wali kota untuk berikan insentif (berupa) pengurangan pajak hotel dan restoran. Jangan sampai (mereka) pengunjungnya sedikit, pajak tidak ada insentif akhirnya cash flow industri restoran dan hotel tertinggal dan terjadi PHK. (Pengurangan pajak) bisa dilakukan minggu ini, secepatnya,” tegasnya.

Selain itu, Kang Emil meminta bupati/wali kota di Jabar untuk segera membelanjakan APDB dan membuat rencana aksi pembelanjaan anggaran pemerintah dalam dua bulan ini untuk mengurangi keterlambatan.

“Utamakan hibah bansos nomor satu, agar penerima bisa belanjakan untuk konsumsi barang dan lain-lain. Terkait pengurangan pajak di level nasional, tentu kami juga rekomendasikan ke Mendagri untuk memastikan industri terdampak bisa melakukan survival dengan baik, dengan pajak yang dikelola pusat,” paparnya.

Kang Emil berujar, pihaknya pun ingin mendapatkan masukan terkait sektor informal atau kelas menengah ke bawah yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

“Misalnya ojol (ojek online). Jika sampai di titik bahwa mereka sektor informal menengah bawah ini dilakukan jaringan pengaman sosial, kami butuh tim untuk menghitungnya, apakah suplai sembako selama mereka terkendala, atau bantuan keuangan, atau penundaan pembayaran tertentu. Perlu secepatnya dikaji,” ujar Kang Emil.

“Dipersilahkan ada pergeseran anggaran untuk kedaruratan kesehatan dan jaringan pengaman sosial sampai 29 Mei, tidak perlu mendapat persetujuan DPRD,” tuturnya.

Berikutnya, Kang Emil mendengar laporan dari para kepala daerah atau yang mewakili, mulai dari Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Bekasi, hingga Kota Depok lewat video conference.

Mereka melaporkan berbagai kondisi, mulai dari update ODP (Orang Dalam Pemantauan), imbauan social distancing dan bekerja di rumah, sulitnya mendapatkan masker dan hand sanitizer serta APD tenaga kesehatan, laporan stok kebutuhan pokok terutama kebutuhan gula pasir, hingga turunnya okupansi hotel. ***

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close