SOREANG, Balebandung.com – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung mengklaim program perbaikan sanitasi sudah melampaui target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2015-2020
Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi menyebutkan dari RPJMD tersebut, Indikator Kinerja Umum (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pencapaiannya sudah melebihi di angka 82 persen.
Erwin menuturkan, target ini sudah melampaui RPJMD yang telah direvisi namun masih sesuai dengan Suistanable Development Goals (SDGs).
“Jadi, sudah melampai target yang ditetapkan. Bukan hanya sanitasi saja, tapi air bersih juga. Karena rata-ratanya diatas 80 persen. Kalau merujuk pada RPJMD 2019 yang belum direvisi mengharuskan 100 persen. Tapi kan itu tidak mungkin, makanya direvisi,” jelas Erwin, Sabtu (31/10/20).
Sementara sisa target yang 17 persen lagi, bukan artinya merupakan persentase buruknya sanitasi atau MCK warga seperti Buang Air Besar (BAB) sembarangan.
“Yang 17 persen ini artinya yang tidak memiliki akses. Sebab idealnya di dalam satu rumah terdapat satu unit jamban. Namun, ada juga di satu rumah yang dihuni 3 KK, sehingga yang dua KK itu yang tidak memiliki akses,” papar Erwin.
“Jadi jangan salah menafsirkan dengan menyebut BAB sembarangan. Mereka tetap BAB di jamban. Artinya mereka tidak punya akses itu karena masih menggunakan jamban yang sama, yang idealnya digunakan untuk satu KK,” ujar dia.
Sementara fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) memang masih belum terselesaikan semua. Kendati demikian, pembangunan MCK masih terus dikebut. “Sama juga artinya. Misal satu MCK untuk 20 KK dipakai 30 KK. Nah, yang 10 KK ini juga tidak memiliki akses,” imbuhnya.
Masalah sanitasi, lanjut dia, tak beda jauh dengan masalah sampah. Kedua masalah ini merujuk pada peradaban dan perilaku seseorang tersebut. Maka dari itu, 17 persen sanitasi di Kabupaten Bandung tersebut kondisi nyatanya adalah seperti itu.
“Padahal masalah sanitasi di Kabupaten Bandung ini target pencapainnya sudah melebih target provinsi. Bahkan nasional, malah,” tukasnya.
Erwin menyebut akses sanitasi bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama akses layak, dan yang kedua akses aman. Akses layak memiliki artian satu KK memiliki jamban dan memiliki septic tank. Sementara akses aman, yakni feses yang ada di septic tank harus melalui proses sedot dan dibuat ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
“Target kami ini aksesnya layak dulu semua dari hulu sampai hilir, dari sisa targetnya 17 persen tadi. Sisa itu menjadi gerakan saja, bukan target yang masuk dalam RPJMD lagi sebelum direvisi,” kata Erwin. (*)
