Bale Jabar

PSBB Bandung Raya, Industri Strategis yang Beroperasi Harus Punya Sertifikat Bebas COVID-19

Gubernur Jabar Ridwan Kamil memimpin rapat via teleconference bersama para pelaku industri ekspor-impor di Jabar, dari Gedung Pakuan, Selasa (21/4/20). by Humas Jabar

BANDUNG, Balebandung.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, Pemprov Jabar akan mengeluarkan Sertifikat Bebas COVID-19 bagi industri yang tetap beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Bandung Raya.

“Tolong sampaikan berita baiknya bahwa dalam PSBB ini, saya akan memberikan kebijakan kepada industri-industri untuk tetap beroperasi, asal bisa membuktikan bebas (penyakit) COVID-19,” ujar Gubernur Jabar saat memimpin rapat via teleconference bersama para pelaku industri ekspor-impor di Jabar, dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (21/4/20).

Untuk membuktikan bebas COVID-19, Ridwan Kamil menjelaskan perusahaan tersebut harus melakukan tes masif terhadap semua karyawan. Perusahaan bisa beroperasi jika hasil tes menyatakan, tidak ada karyawannya yang terpapar COVID-19.

“Kalau pabrik mau tetap buka dan bisa menjamin ke pemerintah bahwa bebas COVID-19, kami sedang siapkan secepatnya, perusahaan harus punya Sertifikat Bebas COVID-19 dengan cara pabrik dengan seribu orang karyawan melakukan tes masif di pabriknya,” kata Ridwan.

“Mulai dari direktur utamanya sampai satpamnya, selama ada (orang) yang beredar di wilayah kerjanya, perusahaan memberi jaminan bahwa dari sisi kesehatan kawasan itu aman. Jika terjamin, maka kawasan pabrik itu boleh mempunyai izin mobilitas, izin kerja,” tambahnya.

Kang Emil berharap, kebijakan tersebut menjadi salah satu solusi dari Pemprov Jabar agar ekonomi bisa terus berjalan.

Ia pun menekankan pihaknya tidak menginginkan adanya PHK atau bertambahnya karyawan yang dirumahkan di Jabar. Solanya kalau itu terjadi, maka jumlah penerima bantuan sosial (bansos) dalam skema Jaring Pengaman Sosial (social safety net) turut bertambah.

“Di dalam social safety net itu terdapat orang-orang penerima bantuan yang dirumahkan, di-PHK, terdapat orang yang hilang penghasilan,” sebutnya.

“Saya sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar berpikir, bagaimana ekonomi-ekonomi industri ini tidak behenti, supaya tidak masif tidak terjadi PHK, supaya tidak masuk ke kelompok bantuan sosial. Soalnya, satu pabrik tutup, maka akan ada seribu PHK, seribu penerima masuk bansos,” tuturnya.

Adapun dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar No. 30 Tahun 2020 terkait pedoman PSBB di lima wilayah Bandung Raya yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Sumedang, sektor industri strategis yang masuk dalam kategori pelaku usaha merupakan salah satu dari empat kategori pengecualian penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.

Pada kategori pelaku usaha, selain industri strategis, sektor lain yang bisa beroperasi yakni kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri sebagai objek vital, serta kebutuhan sehari-hari.

Dalam pergub tersebut, juga diatur mengenai protokol kesehatan yang harus dilakukan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 serta kewajiban beberapa sektor yang beroperasi selama PSBB.***

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close