SOREANG – Pemkab Bandung akan menerbitkan sertifikat pohon yang ditanam masyarakat di lahan kritis hulu Sungai Citarum. Nantinya, sertifikat pohon tersebut bisa dijadikan jaminan pinjaman uang kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kertaraharja.
Bupati Bandung Dadang M Naser mengatakan, endapan lumpur di dasar Sungai Citarum dan anak-anaknya cukup tinggi dan selalu menjadi penyebab banjir. Kondisi itu terjadi lantaran dampak dari banyaknya lahan kritis di kawasan hulunya. Alhasil, perlu upaya serius untuk menangani lahan kritis ini dengan melibatkan masyarakat. Penanaman pohon pun terus dilakukan.
“Tapi sayangnya tidak hanya dengan menanam saja, namun harus dipelihara dengan baik. Kalau setelah ditanam enggak dirawat, yah mati. Nah, agar masyarakat sekitar hutan mau menanam dan merawatnya, kami akan menerbitkan sertifikat kepemilikan pohon,”kata bupati di Soreang Minggu (10/4/16).
Dadang lantas memberi contoh masyarakat yang mendapat 100 bibit pohon. Dari jumlah 100 tersebut, 50 menjadi milik masyarakat. Sementara 50 pohon sisanya menjadi milik pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.
“Kalau masyarakat itu mau memelihara 100 pohon itu, nanti setelah berumur 6 bulan atau 1 tahun, 50 pohon milik masyarakat akan diberikan sertifikat. Dan itu bisa menjadi agunan ke bank. Nanti BPR milik Kabupaten Bandung yang akan nerima,”ujarnya.
Dadang melanjutkan, program ini dinamakan Bank Pohon. Jadi, meski pohon tersebut milik masyarakat, tetap tidak boleh ditebang. Kalau pohon itu sudah besar, bisa dijual ke Pemkab Bandung. Dengan begitu, kata dia, diharapkan bisa mempercepat reboisasi lahan kritis diwilayah hulu Citarum.
Dalam program tersebut, dia juga berharap masyarakat dan juga berbagai perusahaan yang ada di Kota Bandung turut ambil bagian. “Karena harus diingat, air bersih yang dinikmati oleh warga oleh Kota Bandung, sebagian besar diambil dari wilayah Kabupaten Bandung. Jadi sudah semestinya kita sama-sama mereboisasi lahan kritis untuk kepentingan bersama juga,”kata dia.
Disinggung mengenai percepatan MoU dengan Pemerintah Kota Bandung, Dadang mengatakan akan segera direalisasikan. Termasuk beberapa program sosialisasi yang akan dikoordinasikan oleh Kodam III Siliwangi. Hal ini dibutuhkan untuk mempercepat penanganan masalah banjir yang kerap melanda wilayah Bandung Selatan.
“Penanganan banjir tidak bisa hanya oleh Pemkab Bandung. Harus komprehensif. Apalagi, Citarum itu punya 14 anak sungai yang melewati Kota Bandung, Sumedang, dan bermuara di Kabupaten Bandung,”ungkap bupati.
Sehingga penyadaran masyarakat merupakan salah satu solusi yang harus ditempuh dan dilakukan secara komprehensif. Masyarakat, kata dia, jangan lagi membuang sampah ke sungai. Termasuk menurutnya dibutuhkan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang membuang limbah ke sungai. “Penyempitan badan sungai yang berada di perbatasan, antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung juga harus diatasi,”tandasnya.
