Bale Jabar

Ridwan Kamil : Pilkada Serentak Harus Utamakan Keselamatan Warga

Ketua GTPP Covid-19 Jabar Ridwan Kamil. by Humas Jabar

BANDUNG, Balebandung.com – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat sekaligus Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, keselamatan warga harus diutamakan dalam Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 mendatang.

“Kami harus memastikan keselamatan warga, apalagi Jabar penduduknya terbesar se-Indonesia, jumlah pemilih tetap mencapai 33 juta,” katanya saat rapat dengar pendapat dengan Komite I DPD RI via video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (7/7/20).

Rapat yang dihadiri kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada tersebut membahas pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020 di tengah pandemi.

Ridwan mengaku pihaknya khawatir karena sampai saat ini penularan Covid-19 masih terjadi. Maka itu, potensi sebaran Covid-19 harus ditekan selama pilkada berlangsung. Salah satunya dengan membagi jadwal pemungutan suara.

“Salah satu yang kendala adalah anggaran yang harus dikeluarkan karena dana APBD kami dialokasikan untuk penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Adapun delapan daerah di Jabar akan menggelar Pilkada Desember 2020, yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok.

Menurut Kang Emil, pembagian jadwal pemungutan suara dapat menjadi solusi ketimbang harus menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal itu pun dapat mengurangi beban anggaran pilkada. Apalagi, 63 persen warga Jabar terdampak Covid-19 dan membutuhkan bantuan.

“Sekarang 63 persen warga Jabar harus dibantu, maka sebagai pemimpin, saya putuskan semua proyek berhenti. Kami fokus memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan,” tandasnya.

“Solusi saya sederhana membuat regulasi yang mengatur bahwa pemungutan suara bisa sampai sore. Jadi, jumlah TPS-nya tetap, pencoblosannya dibagi dua ronde, yakni pagi sampai siang, dan siang sampai sore,” imbuh Kang Emil.

Ketua Komite I DPD RI Teras Narang menilai, penundaan pilkada adalah hal penting, mengingat kasus positif di Indonesia masih bertambah. Presiden RI Joko Widodo, kata ia, telah menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami krisis kesehatan dan ekonomi.

“Kami memandang penundaan pilkada adalah suatu hal yang penting karena pandemi keadaannya memprihatinkan. Presiden pun telah menyatakan bahwa negara dalam keadaan krisis kesehatan dan ekonomi,” kata Teras.

Krisis ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga berbagai negara di belahan dunia. Pilkada Serentak tahun ini akan digelar di 261 daerah dan 9 provinsi dengan jumlah pemilih mencapai 105 juta. Dan, tidak bisa dibandingkan dengan negara lain yang punya sistem yang tidak dimiliki Indonesia, misalnya, electronic voting.

“Jadi dengan kondisi seperti ini menjadi keprihatinan Komite I, intinya pandangan kami bahwa sebaiknya pilkada tidak dilakukan di 2020. Namun, kami selalu berdoa Covid-19 segera berlalu,” ucap Teras dalam rapat dengan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil terkait Pilkada Serentak 2020. ***

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close