Sabtu, April 13, 2024
BerandaBale BandungBupati Bandung Akan Bebaskan Pembayaran Pajak Lahan Pertanian Padi

Bupati Bandung Akan Bebaskan Pembayaran Pajak Lahan Pertanian Padi

SOLOKANJERUK,balebandung.com – Bupati Bandung HM Dadang Supriatna akan mengeluarkan sebuah kebijakan barunya, yaitu menggratiskan atau membebaskan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), khususnya untuk lahan pertanian padi sawah di Kabupaten Bandung.

Namun untuk berapa luasan lahan pertanian padi sawah yang akan dibebaskan pajaknya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung masih akan melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Hal itu dalam upaya mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bandung, yang erat kaitannya dengan sektor pertanian.

Kebijakan Bupati Bandung yang diwacakan digulirkan pada Januari 2023 itu, mendapat dukungan dari Ketua Fraksi PKB DPR RI/Wakil Badan Anggaran H. Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dadang Supriatna mengungkapkan rencana mengeluarkan kebijakan baru yang menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat wajib pajak daerah itu, pada kegiatan seminar sehari peningkatan profesionalisme penyuluhan pertanian melalui penguatan sarana prasarana penyuluhan untuk mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan di Graha Alif Solokanjeruk Kabupaten Bandung, Kamis (10/11/2022).

Seminar sehari yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung itu diikuti 130 penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) 28 orang.

Bupati Dadang Supriatna menegaskan bahwa pihaknya akan mengeluarkan kebijakan baru bagi para petani, pemilik yang mempunyai lahan sawah yang biasa ditanami padi, pajak bumi dan bangunannya (PBB) akan dibebaskan.

“Terkait dengan luas lahannya, kita akan evaluasi secara keseluruhan. Kita akan bebaskan PBB-nya untuk para petani padi pemilik lahan yang nantinya diatur melalui Perbup (Peraturan Bupati),” kata Dadang kepada wartawan usai menghadiri seminar sehari yang dihadiri PPL dan petugas POPT.

Menurutnya, membebaskan pembayaran PBB kepada pemilik lahan pertanian padi itu, sebagai bentuk kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Para petani sawah, pemilik sawah, insya Allah PBB-nya akan dibebaskan. Kenapa? Saya membandingkan antara tanam padi dengan cabai. Tanam cabai pada lahan seluas 1 hektare bisa menghasilkan Rp 500 juta per tahun. Sedangkan tanam padi menghasilkan Rp 120 juta per tahun, jika tiga kali panen padi,” katanya.

Untuk itu, Dadang kembali mengatakan, lahan pertanian padi, PBB-nya akan dibebaskan. “Hal itu demi keberpihakan kepada para petani padi, dan keberpihakan pada kebutuhan pangan, insya Allah saya akan membuat suatu kebijakan khusus, sawah atau tanah untuk tanaman padi, insya Allah akan dibebaskan pembayaran PBB-nya,” tuturnya.

Bupati Bandung pun menyebutkan, bahwa Kabupaten Bandung memiliki petani-petani hebat. “Di Kabupaten Bandung, ada 142.000 petani,” katanya.

Dadang menyebutkan potensi lahan pertanian di Kabupaten Bandung mencapai 30.000 hektare. “Tahun depan, saya akan memberikan hibah kepada para petani sebesar Rp 25 miliar,” katanya.

Dadang pun akan terus mendorong infrastruktur pertanian, yaitu berkaitan dengan sarana dan prasarana. Ia pun sangat mengapresiasi lahan pertanian padi di Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay, lahan pertanian padi menjadi lahan abadi.

Ia pun mengungkapkan bahwa PPL sudah diperjuangkan menjadi P3K, yang sebelumnya PHL (pekerja harian lepas). “Saat ini, saya sedang mengajukan 11.000 orang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR RI/Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal sangat mengapresiasi dengan adanya rencana Bupati Bandung yang akan menggratiskan atau membebaskan pembayaran PBB, khususnya petani yang memiliki lahan pertanian padi dibawah seluas 0,5 hektare.

“Petani sawah, pemilik lahan pertanian padi, PBB-nya akan digratiskan oleh Bupati Bandung. Ini ide yang sangat luar biasa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Ide ini bisa menjadi pembahasan nasional. Nanti akan kita sampaikan di Jakarta,” kata Cucun.

Menurutnya, rencana Bupati Bandung yang akan menggratiskan pembayaran pajak itu merupakan lahan pertanian padi sawah yang produktif. “Ini (gratis pembayaran PBB) harus segera dilakukan,” katanya.

Cucun mengatakan, para penyuluhan yang dihadirkan dalam seminar sehari ini, mereka yang paling paham terkait dengan kondisi di lapangan. “Karena kita akan menghadapi suatu situasi ketidakpastian dan ketidakjelasan, karena pengaruh geopolitik. Salah satu keandalan kita adalah ketahanan pangan,” katanya.

Cucun mengatakan, ketahanan pangan yang paling paham adalah penyuluh pertanian. Ia pun sempat tercengang adanya perbedaan rivalitas yang terlalu tinggi, antara petani yang bertani padi dengan cabai. “Petani padi dengan luas lahan satu hektare menghasilkan Rp 120 juta per tahun, sedangkan petani cabai bisa menghasilkan Rp 500 juta per tahun, itu perbedaannya sangat jauh,” kata Cucun.

Melihat kondisi di lapangan seperti itu, kata Cucun, terobosan-terobosan dalam bidang pertanian harus dilakukan atau diambil. “Misalnya, nanti pemerintah daerah seperti apa, dan kami dari pemerintah pusat seperti apa. Jadi nanti, para penyuluh akan menyampaikan kepada para petani, sehingga spiritnya akan bangkit lagi,” ujarnya.

Ia mengatakan, keberadaan penyuluh pertanian di Kabupaten Bandung belum ideal. Dengan memiliki 152 ribu petani di Kabupaten Bandung, sementara penyuluh pertanian hanya ada 180 orang. “Minimal, di Kabupaten Bandung itu ada 270 desa, jadi minimal satu desa itu satu orang penyuluh pertanian. Itu baru ideal,’ katanya.

Cucun pun menyatakan bahwa pihaknya siap membantu untuk kesejahteraan para petani maupun PPL. Ia pun menyebutkan, bahwa di Desa Sumbersari Ciparay itu seluas 300 hektare merupakan lahan pertanian abadi yang tidak bisa diganggu gugat.***

BERITA LAINYA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERKINI