Bale JabarPamong

Wagub Dorong Semua Kota/Kab di Jabar Raih Predikat WTP

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat membuka Rakor Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar dengan Pemda di Jawa Barat, di Aula Soekarno Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar, Rabu (31/10/18). by Humas Jabar

BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum membuka Rapat Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar dengan Pemda di Jawa Barat, di Aula Soekarno Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar, Rabu (31/10/18).

Uu menyebutkan kegiatan ini sangat penting sebagai bentuk apresiasi bagi kepala daerah termasuk Provinsi yang telah meraih prestasi dalam laporan keuangan, dalam bentuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Prestasi ini jadikan sebagai motivasi bagi daerah lain menjadi lebih baik lagi dan mampu mempertahankan di tahun-tahun berikutnya,” paparnya.

Predikat WTP merupakan salah satu penilaian atas kualitas pemerintah daerah dalam menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penggunaan APBD ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

“Sejak kami dilantik, ditambahkan lagi bidang lain yaitu keimanan dan ketaqwaan serta kebahagiaan,” ungkapnya.

Seperti yang diketahui, Provinsi Jabar dan 24 kabupaten/kota telah mendapatkan WTP, bahkan ada yang berturut-turut. Tapi Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Menanggapi hal tersebut, Uu menyarankan apa yang menjadi rekomendasi BPK di saat penilaian harus segera dilaksanakan tepat waktu. Paling penting adanya niat dan usaha untuk membereskan atau menindaklanjuti laporan dari kabupaten/kota yang akan diserahkan pada BPK.

“Oleh karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong kabupaten/kota untuk WTP, tidak ada lagi yang hanya meraih WDP di tahun mendatang,” tegasnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid mengatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan sinergi antara wakil dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menitikberatkan pada pengelolaan keuangan. Disertai dengan penyerahan penghargaan dari Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

Yuniar membeberkan, salah satu alasan masih ada kabupaten/kota WDP, yakni akibat kepemilikan aset tetap yang membutuhkan waktu untuk membereskannya. “Tapi paling tidak BPK ingin lihat apakah ada keinginan membereskannya, memang butuh waktu 2- 3 tahun, tapi paling tidak, ada usaha untuk menindaklanjutinya,” papar Yuniar.

Piagam Penghargaan dari Pemerintah RI atas LKPD Tahun 2017 dengan Pencapaian Standar Tertinggi atas beberapa kali telah memperoleh opini audit WTP, antara lain :

1. Yang memperoleh opini WTP 7 kali berturut-turut sejak tahun 2011 s.d 2017 adalah Provinsi Jawa Barat, Kota Depok dan Kota Banjar.

2. Yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut sejak tahun 2013 s.d 2017 adalah Kab Ciamis, Kab Majalengka dan Kota Cimahi.

3. Yang memperoleh opini WTP 4 kali berturut-turut sejak tahun 2014 s.d 2017 adalah Kab Bekasi, Kab Cianjur, Kab Kuningan, Kab Sukabumi, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya dan Kota Sukabumi.

4. Yang memperoleh opini WTP 3 kali berturut-turut sejak tahun 2015 s.d 2017 adalah Kab Bogor, Kab Cirebon, Kab Garut, Kab Indramayu, Kab Karawang, Kab Purwakarta dan Kota Bekasi.

5. Yang memperoleh opini WTP 2 kali berturut-turut sejak tahun 2016 s.d 2017 adalah Kab Bandung, Kab Pangandaran, Kota Bogor, Kota Cirebon dan Kota Tasikmalaya.***

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close