BANDUNG – Banjir akibat luapan Sungai Citarum di wilayah Kabupaten Bandung dampaknya dinilai makin parah dari tahun-tahun sebelumnya. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) kerap menjadi sasaran tudingan. Sebab selama ini BBWSC lah yang mengerjakan proyek infrastruktur Citarum dalam upaya mengurasi dampak banjir akibat luapan sungai terpanjang di Jawa Barat itu.
Kepala BBWSC Yudha Mediawan beralasan banjir tahun ini makin parah akibat adanya perubahan iklim sejak Desember 2015 sampai Februari 2016 dan puncaknya pada Maret dengan intensitas hujan yang tinggi dan waktu hujan yang panjang. Lebih lanjut Yudha pun menyebut ada tiga faktor non struktural penyebab banjir.
“Saat ini di dunia ada pergeseran iklim yang menimbulkan curah hujan sangat tinggi. Di Amerika juga banjir, anehnnya di Jeddah juga banjir, di kita di Kalimantan banjir, termasuk di Jawa,” tukas Yudha kepada Balebandung.com, saat ditemui di Kantor BBWSC, Jl. Inspeksi Cidurian STA 5600 Soekarno Hatta, Bandung, Senin (4/4/16).
Penyebab kedua, sambung Yudha, adalah akibat aktivitas atau perilaku manusia di mana terjadi perubahan lingkungan yang melanggar tata ruang, seperti alih fungsi lahan kawasan hijau pegunungan yang menjadi perumahan.
“Ditambah lagi persoalan sampah yang juga turut berkontribusi menyebabkan terjadinya endapan atau sedimentasi sungai. Menurut data, kemampuan pemerintah daerah dalam menanggulangi sampah sampai dibuang ke tempt pembuangan sampah akhir (TPA) baru mencapai 30-40%. Nah, sisanya yang 60% dibuang kemana? Yang paling gampang ya ke sungai,” ujarnya.
Ketiga, yakni pola pertanian yang tidak ramah lingkungan sehingga terjadi erosi tanah yang menyebabkan sedimentasi sungai. Yudha menunjuk contoh di bagian hulu Citarum kini banyak petani yang berkebun dan menanam sayuran.
“Nah, ketiga faktor non struktural pengendalian banjir ini lebih penting daripada faktor struktural, meski secara struktural masih diperlukan. Sebab perbaikan struktural ini tidak akan berfungsi secara optimal jika faktor non strukturalnya tidak diperbaiki. Sampai kapan pun perbaikan struktural ini tidak akan berfungsi dengan baik selama faktor non strukturalnya masih rusak ,” tandas Yudha.
Bahkan, imbuh Yudha, BBWS ini tidak perlu diberikan anggaran jika faktor non struktural itu sudah baik. Hanya karena karena dorongan masyarakat untuk mengendalikan banjir, maka anggaran tersebut dibutuhkan untuk pembangunan struktural dan menangani banjir tentu membutuhkan dana yang besar. [iwa]
