BALEENDAH – Komisi IX DPR RI menyayangkan minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait wabah difteri sehingga menimbulkan kejadian luar biasa. Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi saendiri turut prihatin Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri hingga kini sudah menyebar di lebih 16 provinsi, termasuk di Jawa Barat, terutama di Kabupaten Karawang dan Purwakarta.
Dede menandaskan seharusnya pemerintah lebih massif lagi melakukan sosialisasi terkait wabah difteri dan vaksinasinya, sehingga KLB difteri bisa diantisipasi sejak dini. Padahal menurutnya, dulu sudah lama sekalui tidak pernah ada wabah difteri lagi karena selalu ada vaksinasi secara rutin dari pemerintah.
“Tentu saya sangat menyayangkan, pemerintah dulu tidak komprehensif dalam melakukan sosialisi, pendekatan, termasuk juga dalam melakukan komunikasi bersama tokoh masyarakat terkait wabah difteri dan vaksinasinya,” ungkap Dede kepada wartawan di sela syukuran Imah Rancage ketiga tahun, di Kec Baleendah, Kab Bandung, Rabu (20/12/17).
Akibatnya, lanjut Dede, banyak masyarakat yang menolak untuk divaksinasi. “Karena saya sudah cek di beberapa daerah seperti di Maluku, di Kalimantan, itu tidak ada penolakan karena mereka bekerjasama dengan ulama, tokoh agama, MUI untuk memberikan informasi bahwa vaksinasi tersebujustru untuk mencegah bahaya datang,” jelas politisi Partai Demokrat ini.
Padahal jika sesuatu itu dilakukan dan bisa mencegah timbulnya bahaya sampai meninggal dunia misalnya, sebut Dede, maka vaksin itu sifatnya adalah sesuatu yang bermanfaat. “Nah, sosialisasi itu mungkin tidak dilakukan dengan baik di beberapa daerah, sehingga timbul reaksi dari masyarakat sampai ada yang mengatakan vaksin itu tidak halal atau tidak perlu dilakukan,” jelasnya.
Oleh karena itu ke depan, kata Dede, pihaknya dari Komisi IX sudah meminta kepada pemerintah untuk benar-benar serius melakukan antisipasi dan penanganan wabah difteri ini.
“Dengan menggandeng seluruh elemen, untuk mensosialisasikannya, yang bukan sekadar sisi kesehatan saja, tapi juga sisi sosial, sisi agama, jadi dilihat dari berbagai aspek. Selain itu, kami dari Komisi IX pun sudah mendorong dengan memberikan alokasi anggaran untuk vaksinasi ke Kemenkes itu sampai Rp2 triliun per tahun untuk seluruh Indonesia,” ungkap Dede.
Sebab jika sampai ada warga enggan divaksinasi, kata dia, maka posisinya dia terancam terkena vaksin. Makanya menurut Dede perlu dilakukan pencegahan untuk usia 2-19 tahun harus divaksinasi secara massif, baik yang terkena maupun yang belum terkena, baik yang belum divaksin maupun yang sudah divaksin di suatu lingkungan atau daerah yang terkena wabah.
“Sebab bisa jadi orang yang di suatu lingkungan yang mewabah itu, kemungkinan dia bisa jadi bisa jadi carrier atau pembawa wabah penyakit ke daerah lainnya. Karenanya untuk di lingkungan yang sudah mewabah itu harus melakukan namanya imunisasi ORI (Outbreak Renponse Imunisasion), dengan melakukan sebuah tindakan langsung pencegahan berupa vaksinasi ulang atau booster bagi yang sudah divaksin,.
Terkait vaksin yang disebut kurang stoknya, hal itu menurut Dede disebabkan karena dulu di Indonesia sudah ada vaksinasi di mana 97% penduduk sudah diberi vaksin difteri.
“Nah, saat ini justru vaksinnya yang kurang. Sementara sekarang perlu divaksinasi ulang untuk daerah-daerah tertentu di luar yang 97 persen itu. Di Jakarta saja orang berlomba-lomba datang ke rumah sakit untuk minta divaksin. Tentu perlu ada penambahan vaksin, untuk itu harus diimpor. Setahu saya sampai saat ini pun proses vaksinasi masih terus berjalan,” kata Dede.
Sementara alokasi anggaran untuk vaksinasi tidak disiapkan di Kemenkes. “Berarti harus ambil anggaran dari alokasi dana kejadian luar biasa, dan itu setiap pemerintah pusat maupun daerah wajib untuk menyiapka,” terangnya. [iwa]
