Bale Bandung

Komitmen Partai Berkarya Prioritaskan UMKM Sejalan Ide Besar Sandiaga Uno

×

Komitmen Partai Berkarya Prioritaskan UMKM Sejalan Ide Besar Sandiaga Uno

Sebarkan artikel ini
Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra
Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra

JAKARTA, Balebandung.com – Partai Berkarya yang memulai upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi dengan memprioritaskan kemandirian ekonomi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sejalan dengan ide besar yang diusung calon wakil presiden no urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno.

Sandiaga Uno dalam berbagai kesempatan berkali-kali menyatakan bahwa sektor UMKM merupakan solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, menurut dia, sektor ini harus mendapatkan perhatian lebih besar.

“Kami melihat UMKM adalah solusi untuk penciptaan lapangan pekerjaan.? UMKM jumlahnya 99,9 persen dari unit usaha yang dimiliki bangsa,” kata Sandi di berbagai kesempatan, termasuk saat debat Cawapres, pertengahan Maret lalu.

Menurut Sandi dari total 55 juta unit UMKM yang ada, umumnya mereka belum mendapatkan keberpihakan dari segi kebijakan.

“Padahal 97 persen lapangan kerja diciptakan dari sektor UMKM, oleh karena itu berkali-kali pula saya menegaskan bahwa kami akan memprioritaskan dan mendorong kemajuan UMKM sebagai sarana mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi,” tandas Sandi.

Ide Sandi itu telah cukup lama diupayakan Partai Berkarya untuk diwujudkan. Sejak partai bernomor urut 7 itu berdiri tiga tahun lalu, Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto sudah mengampanyekan upaya mencapai kemandirian ekonomi lewat UMKM.

“Caranya, dengan membuat UMKM terpadu sehingga masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia, bisa mandiri,” kata Tommy di berbagai kesempatan.

Kemandirian ekonomi, yang dalam visi Berkarya merupakan ekonomi dari, oleh dan untuk rakyat itu, antara lain diwujudkan dengan cara membangun sebanyak mungkin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpadu.

Bukan sekadar menggenjot kemandirian via upaya membina dan memproduksi hasil alam, Partai Berkarya juga mengusahakan sungguh-sungguh penyalurannya melalui ritel yang dibangunnya,  yakni gerai ‘Goro’ atau gotong royong.

“Goro atau ‘gotong royong’ adalah tempat penyaluran bagi UMKM, petani, nelayan dan hasil alam lainnya untuk memenuhi swasembada suatu daerah,” kata Tommy. Saat ini, tak hanya telah berdiri Gerai Goro di kawasan seluas 1,6 hektare di Cibubur, Jakarta Timur.

Beberapa toko Goro juga berdiri di berbagai daerah seperti Jayapura, Semarang, dan Magelang, Jawa Tengah, untuk menampung produksi rakyat. Dari sinilah diharapkan akan lahir toko-toko Goro di berbagai kecamatan di Indonesia untuk mendongkrak hidupnya berbagai UMKM.

“Toko Goro saat ini telah jalan dan memang baru berkembang di Jawa Timur dan Jawa Barat. Namun, ke depan kami ingin pada satu kabupaten setidaknya ada satu Toko Goro. Bahkan jika perlu hingga ke kecamatan dan kelurahan,” ungkap Tommy.

Menurut Tommy, dengan Goro partai nomor urut 7 itu juga berusaha membantu petani memasarkan produknya langsung ke konsumen. Cara ini diyakininya akan membuat petani menikmati harga lebih baik, sementara konsumen pun tidak terbebani harga tinggi.

“Selama ini mata rantai yang panjang tidak hanya merugikan konsumen, tapi juga membuat petani tidak pernah makmur,” tutupnya. ***

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

balebandung.com – Di tengah derasnya arus informasi dan dinamika politik, publik Kabupaten Bandung menyaksikan sosok pemimpin yang memilih bekerja dalam senyap. Ia adalah Dr.HM. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS (KDS). Karakter low profile dan gaya kepemimpinan yang merakyat menjadi ciri khas KDS selama memimpin. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menegaskan komitmennya untuk memperkokoh solidaritas antar-pemerintah daerah sekaligus mendesak evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Indonesia. Langkah strategis yang disiapkan mencakup pengajuan usulan perbaikan (revisi) terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur desentralisasi, otonomi daerah dan pembagian urusan pemerintahan. Pernyataan ini […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Festival Al Jabbar tidak hanya dipersiapkan sebagai panggung seni dan budaya, tetapi juga diarahkan menjadi ruang kolaborasi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Gagasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua Pelaksana Festival Al Jabbar, Bambang Melga, dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Bandung, KH Yusuf Ali Tantowi, di Kantor BAZNAS Kabupaten Bandung, Jalan Terusan […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Festival Seni Qasidah Tingkat Nasional sebagai wujud komitmen dalam melestarikan sekaligus mengembangkan seni qasidah sebagai bagian dari khazanah budaya dan syiar Islam. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pendidikan serta Pelatihan Nasional (Diklatnas) Dewan Pimpinan […]

Bale Bandung

BANDUNG, balebandung.com — Dukungan terhadap Festival Al Jabbar terus mengalir. Kali ini datang dari maestro tari Sunda sekaligus budayawan nasional, Mas Nanu Munajar Dahlan atau Abah Nanu, yang menyatakan siap bergabung memperkuat penyelenggaraan festival tersebut. Kehadiran dosen Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung yang selama puluhan tahun dikenal sebagai penggerak seni pertunjukan Sunda itu diyakini […]

Bale Bandung

JAKARTA, balebandung.com – Ketua Harian APKASI Bupati Bandung Dadang Supriatna mengusulkan penguatan skema Dana Bagi Hasil (DBH) panas bumi sekaligus percepatan penyaluran hak daerah guna memperkuat kapasitas fiskal dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Usulan tersebut disampaikan Bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II […]